Perlunya Protokol Dan Kode Etik bagi Keberlanjutan Kerja Sama Indonesia Australia

JAKARTA-(IDB) : Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wapres, dan para menteri telah membahas isi balasan surat dari Perdana Menteri Australia Tony Abbott untuk menentukan langkah-langkah seperti apa yang tepat dan patut diambil oleh Indonesia bagi keberlanjutan kerja sama bilateral kedua negara. Untuk itu Presiden SBY meminta penyusunan protokol dan kode etik yang jelas, adil, dan dapat dipatuhi.

"Bagi saya ini pra syarat dan stepping stone dalam perumusan protokol dan kode etik kerja sama bilateral yang saya usulkan dan sudah disetujui oleh PM Australia," kata Presiden SBY dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Selasa (26/11) petang. Bahkan nantinya, Presiden SBY akan memeriksa sendiri rumusan protokol dan kode etik tersebut.

Dalam surat balasannya yang diterima Presiden SBY pada tanggal 23 November 2013 lalu, PM Abbott berkomitmen bahwa Australia tidak akan melakukan sesuatu di masa depan yang akan merugikan dan mengganggu Indonesia. PM Abbott juga menyetujui dan mendukung usulan Presiden SBY untuk menata kembali kerja sama bilateral RI-Australia termasuk pertukaran intelijen dengan menyusun protokol dan kode etik yang jelas, adil, dan yang dapat dipatuhi.

Menyikapi hal ini, Presiden akan menugasi Menlu Marty Natalegawa atau utusan khusus untuk mendiskusikan secara mendalam dan serius, termasuk isu-isu yang sensitif menyangkut hubungan bilateral Indonesia Australia pasca penyadapan.

“Setelah terjadi mutual understanding dan mutual agreement diantara kedua belah pihak, dilanjuti pembahasan tentang kode protokol dan kode etik kedua negara secara lengkap dan mendalam. Saya akan memeriksa sendiri rumusan protokol dan kode etik itu apakah draft itu sudah memadai dan menjawab keinginan Indonesia. Setelah dipersiapkan, saya ingin pengesahan protokol dan kode etik tersebut dilakukan di hadapan pemimpin kedua negara. Saya sebagai Presiden, dan PM Abbott sebagai Perdana Menteri,” Presiden menegaskan.

Kepala Negara menyatakan bahwa nantinya tugas kedua negara adalah membuktikan kedua kode etik itu untuk dijalankan. Oleh karena itu, perlu dilakukan obeservasi dan evaluasi. “Setelah kedua negara, utamanya Indonesia, memiliki kepercayaan kembali dengan Australia, dan kemudian protokol dan kode etik itu benar-benar dijalankan, maka saya berpandangan kerja sama bilateral yang nyata-nyata membawa manfaat bersama bisa dilanjutkan. Termasuk kerja sama militer dan kepolisian kedua negara,” SBY menekankan.

Selain itu, menurut Kepala Negara, dalam surat balasannya PM Abbott juga mengatakan bahwa pemerintah Australia berkeinginan untuk menjaga dan melanjutkan hubungan bilateral kedua negara yang sesungguhnya dewasa ini berada dalam keadaan yang kuat dan berkembang. “Itu satu point yang penting,” kata SBY. Namun demikian, Presiden menilai bahwa masih ada sejumlah hal yang perlu diberikan klarifikasinya oleh pihak Australia.

Menyikapi situasi yang memanas antara Australia dan Indonesia, Kepala Negara meminta kepada rakyat Indonesia untuk tetap tenang. Pemerintah akan tetap bekerja dengan sungguh-sungguh dengan kebijakan yang harus dijalankan. Dalam keterangan pers pada 20 November 2013 lalu, Presiden sudah mengatakan bahwa hubungan rakyat di kedua negara yang sesungguhnya berjalan dengan baik agar tetap dijaga. Terdapat belasan ribu mahasiswa Indonesia yang berada di Australia dan tidak sedikit WNI yang bekerja di Australia. Demikian juga ada ratusan ribu warga negara Australia yang menjadi wisatawan, selain yang bekerja dan bertugas di Indonesia.

“Hubungan rakyat kedua negara itu penting, people-to-people relation. Saya dan pemerintah yang saya pimpin akan bekerja keras untuk mengatasi hal ini. Tentu saja, di satu sisi pemerintah akan bertanggungjawab untuk selesaikan masalah ini dan serius. Tetapi kita harus tetap rasional dan tidak boleh gegabah dan tidak boleh terlalu irasional,” Presiden menekankan.

Presiden SBY juga menyinggung soal isu yang beredar terkait terlibatnya Singapura dan Korea Selatan dalam membantu Australia dan Amerika Serikat dalam tindakan penyadapan komunikasi bawah laut di wilayah Asia. “Meskipun tidak spesifik disebutkan Indonesia, tetapi di Asia. Terhadap itu, saya sudah menginstruksikan kepada Menlu untuk mendiskusikan kepada para Duta Besar negara-negara sahabat itu. Untuk saat ini, itu yang bisa saya respon,” jelas SBY.

Sumber : PresidenRI