Menhan Menerima Kunjungan Commander of US Pacific Fleet

JAKARTA-(IDB) : Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro, Senin (16/7) menerima kunjungan dari Commander of US Pacific Fleet, Admiral Cecil Haney, di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta.

 

Pada kesempatan tersebut, di bicarakan beberapa isu-isu yang berkembang seputar keamanan maritim diwilayah regional Asean dan Asia Pasifik, seperti di Selat Malaka dan wilayah Laut Cina Selatan.

Menhan menyampaikan TNI AL beserta lembaga terkait yang ada di pemerintahan Indonesia lainnya sangatlah berperan penting untuk mengamankan teretorial wilayah Indonesia yang sebagian besar terdiri dari lautan. Ditambahkan Menhan fungsi pengamanan maritim ini juga sangat penting diwilayah-wilayah perairan yang menjadi jalur ekonomi dan perdagangan laut internasional seperti di Selat Malaka.

Menurut Menhan terkait pengamanan maritim yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia bersama negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Thailand di wilayah Selat Malaka sangatlah efektif dan optimal.

Selain itu pengamanan maritim yang dilakukan ini juga tidak terlepas dari adanya kontribusi dari pihak Amerika dengan pemberian bantuan berupa alat radar pengawasan laut atau Integrated Maritime Survilance System. Hal ini ditandai dengan menurunnya tindakan kejahatan seperti perompakan laut baik yang bertaraf nasional dan internasional.

Menhan juga pada kesempatan pertemuan tersebut menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan kepada Pemerintah Amerika atas kerjasama dan dukungan kontribusi yang telah dijalin selama ini. 

Sementara itu Admiral Cecil Haney juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia atas kesempatan yang diberikan kepada beberapa kapal perang Amerika yang berkunjung ke Indonesia untuk menjalin kerjasama ataupun latihan bersama dengan TNI Angkatan Laut.

Pada kesempatan tersebut Menhan  didampingi Dirjen Strahan, Mayjen TNI Puguh Santoso, Dirjen Kuathan Kemhan Laksda TNI Bambang Suwarto dan Kapuskom Publik Kemhan, Brigjen TNI Hartind Asrin. 

Sumber : DMC

Read More

Selamat Datang Leopard

JAKARTA-(IDB) : Armada tempur darat Indonesia sebentar lagi akan makin gagah. Pesanan 100 main battle tank type Leopard dari Jerman akan segera dikirim.

Kementerian Pertahanan memastikan pengadaan tank itu mulus tanpa kendala. "Walaupun tidak langsung semuanya, secara bertahap tahun ini sudah ada yang dikirim," ujar Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemhan Brigjen Hartind Asrin di Jakarta kemarin (15/07).

Mantan atase pertahanan KBRI Malaysia itu menjelaskan, pesanan dari Jerman sudah final. "Tidak mungkin berganti negara,setelah Belanda batal maka digantikan Jerman," katanya.

Alumnus Akabri 1983 itu menambahkan, pada acara ulang tahun TNI 5 Oktober nanti rencananya akan ada defile tank dari Jerman itu. "Saya belum bisa pastikan jumlahnya, tapi untuk defile ya minimal tujuh sudah ada," kata Hartind.

Dia memastikan spesifikasi Leopard buatan Jerman itu cocok dengan kebutuhan TNI AD. Terutama untuk postur pertahanan perbatasan. "Meskipun jenisnya main battle tank, namun ini lincah dan cocok dengan medan geografis Indonesia,"kata jendral satu bintang ini.

Secara terpisah, Direktur Lembaga Studi Pertahanan dan Strategi Indonesia Rizal Darmaputera Msi menilai leopard Jerman belum pernah diuji kelayakan. "Kita cukup terkejut karena ketika tank Belanda batal tiba tiba saja berganti ke Jerman," katanya.

Alumni IDSS Jenewa itu menyebut selama ini belum ada kajian transparan dari Kemhan tentang tank Leopard dari Jerman. "DPR harus mempertanyakan ini karena anggaran pembeliannya jutaan dollar," tegasnya.

Sumber : JPNN

Read More

Menhan Terima Kunjungan KSAU Kerajaan Thailand

JAKARTA-(IDB) : Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Senin (16/7) menerima kunjungan kehormatan Kepala Staf Angkatan Udara Kerajaan Thailand atau Air Chief Marshal (ACM) Itthaporn Subhawong, Chief in Chief Royal Thai Air Force (C-in-C RTAF) beserta rombongan, di kantor Kemhan Jakarta. Kunjungannya kepada Menhan kali ini merupakan rangkaian kegiatan ke Indonesia dalam rangka untuk meningkatkan kerjasama antar TNI Angkatan Udara dengan RTAF yang selama ini sudah terjalin dengan baik.

 

Sebelum bertemu dengan Menhan, KSAU Kerajaan Thailand mendapat kehormatan untuk menerima Tanda Kehormatan Bintang Swa Bhuwana Paksa Utama sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 7 / Tk / Tahun 2011. Penyematan dilakukan oleh Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, di Mabes TNI Cilangkap. Penerimaan Bintang Swa Bhuwana Paksa Utama didasarkan atas jasa-jasa dalam rangka meningkatkan hubungan kerjasama yang baik antara pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Thailand pada umumnya, khususnya untuk kemajuan dan pembangunan Angkatan Udara kedua negara.

Turut hadir mendampingi Menhan diantaranya Kasau Marsekal TNI Imam Sufaat, S.Ip, Aspam Kasau Marsda TNI Kuswantoro dan Kapuskom Publik Brigjen TNI Hartin Asrin. 

Sumber : DMC

Read More

Komisi I DPR RI Terima Menlu Australia

JAKARTA-(IDB) : Meski DPR RI telah memasuki masa reses, bukan berarti tidak ada kegiatan di gedung wakil rakyat. Misalnya, Komisi I DPR Senin (16/7) ini menerima kunjungan kerja Menlu Australia Bob Carr, yang  didampingi Dubes Australia untuk Indonesia Greg Moriarty dan sejumlah stafnya.

Menlu Australia langsung diterima Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq (F-PKS) dan sejumlah anggota Komisi I seperti Sidarto Danusubrota (F-PDIP) dan Susaningtyas Nefo Handayani Kertapati (F-Hanura).

Sessai pertemuan, Mahfudz menjelaskan kehadiran Menlu Australia di DPR ini membahas sejumlah hal. "Di antaranya soal kelanjutan peningkatan kerja sama bidang pertahanan dan perdagangan kedua negara," ujar Mahfudz di Ruang Pimpinan Komisi I DPR, Senin (16/7).

Dalam kesempatan ini, pihak Australia menyatakan komitmennya membangun kerja sama pertahanan yang lebih erat lagi. "Hibah empat unit pesawat Hercules, salah satu dukungan nyata dari Australia untuk militer RI," kata Mahfudz.

Australia juga menyatakan komitmennya atas keutuhan NKRI, termasuk soal Papua. Mahfudz menjelaskan, Menlu Australia  juga menyinggung soal kerja sama yang dibangun dengan Amerika Serikat (AS) sehingga AS tahun depan menempatkan pasukannya di Australia. "Mereka pastikan kehadiran pasukan AS di Australia tidak akan mengancam keamanan RI dan kawasan," tegasnya.

Biaya Hibah Hercules dari Australia Terlalu Mahal

Biaya hibah empat unit pesawat Hercules dari Australia kepada Indonesia dinilai terlalu mahal. Hal ini dikatakan Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq, saat menerima kunjungan Menlu Australia Bob Carr dan Dubes Australia untuk Indonesia Greg Moriarty serta sejumlah stafnya, di Ruang Pimpinan Komisi I, di Gedung Nusantara II lantai 2, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (16/7).

"Tadi juga ditanyakan soal hibah Hercules, yang informasi yang kita terima itu membutuhkan biaya sekitar 60 juta dolar AS. Ada informasi, biaya itu terlalu tinggi untuk retrofit, pengiriman, plus suku cadang," ujar Mahfudz.

Kata Mahfudz, sampai sekarang Komisi I sendiri belum mendapatkan penjelasan secara resmi dari Kementerian Pertahanan mengenai kontrak hibah tersebut, berapa besaran biayanya dan untuk item apa saja. "Tetapi dengan 60 juta dolar AS itu, Komisi I menganggap itu terlalu tinggi. Dan anggaran sebesar itu sebenarnya bisa digunakan untuk membeli beberapa Hercules yang baru," ujarnya.

Kata Mahfudz, pihak Menlu dan Dubes Australia pun mengatakan bahwa semua itu tergantung pada kontrak yang disepakati kedua belah pihak dan mereka mengatakan pihak Kemhan yang lebih paham untuk menjelaskan hal itu. "Yang jelas Komisi I belum duduk bersama Kemhan, karena tahun lalu Komisi I sudah pernah membahas bersama Kemhan di anggaran 2011 mengenai anggaran hibah empat Hercules. Itu sudah ada pembahasan, sudah disepakati, tetapi waktu itu Kemhan menyatakan ditunda hibah ini. Lalu anggaran hibah itu direalokasi untuk retrofit dan perawatan lima Hercules yang ada," tegasnya.

Jadi, kata Mahfudz, anggaran yang diajukan Kemhan untuk biaya hibah pesawat Hercules dari Australia yang diajukan pada 2011 itu, sudah direalokasi. Jadi, untuk hibah empat Hercules dari Australia yang disepakati antara Presiden SBY dan PM Australia beberapa pekan lalu, belum ada anggarannya.

"Oleh karena itu Komisi I menunggu usulan baru dari Kemhan mengenai sumber pembiayaan dari hibah ini. Ini yang akan kita tanyakan, kenapa lebih besar, seperti apa kontraknya. Dan, Komisi I meminta Kemhan untuk segera mengajukan inisiatif baru untuk anggaran hibah Hercules ini. Kalau tidak, dari mana sumber uangnya," ujarnya.

Kata Mahfudz, jika biaya perbaikan empat hibah Hercules itu diambil dari anggaran 2012, bisa terjadi penyalahgunaan anggaran, karena realokasi tanpa pembahasan dengan DPR.

"Ini baru MoU dan kontraknya belum berjalan. Kita mau lihat seperti apa kontraknya, kita belum tahu. Setelah kontrak, baru pembiayaan. Paling tidak akhir tahun ini rencana pengirimannya. Ini juga menjadi pertanyaan apakah ini akan dianggarkan di 2013, tapi yang kita dengar ini didorong pengirimannya akhir 2012. Apakah akan menggunakan anggaran lain-lain dari Kementerian Keuangan atau anggaran perubahan realokasi anggaran Kemhan."

Yang jelas, lanjut Mahfudz, sampai sekarang Kemhan belum mengajukan. "Tapi saya mendapat informasi kemarin bahwa ada pejabat Kemhan yang mengatakan bahwa anggaran itu masih ada karena belum pernah direalokasi. Saya katakan tidak," tegasnya.

Sumber : Jurnamen

Read More

Indonesia China Perluas Kerja Sama Antiteror

JINAN-(IDB) : Militer Indonesia dan China sepakat untuk memperluas kerja sama antiteror, untuk mengantisipasi ancaman terorisme yang makin beragam tidak saja di darat, tetapi juga di laut dan udara.

Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Darat Mayjen TNI Dedi Kusnadi Thamim menjawab ANTARA di Jinan, Shandong, China, Minggu, mengatakan ancaman terorisme dari waktu ke waktu semakin beragam sehingga perlu peningkatan kerja antiteror antarnegara khususnya antara Indonesia dan China.

"Kami sekarang telah memulai latihan bersama antiteror antara Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat dengan Pasukan Khusus Angkatan Bersenjata China, kedepan mungkin dapat ditingkatkan menjadi latihan antiteror antarpasukan khusus laut dan udara kedua militer," ujarnya.

Ia menambahkan selain untuk mempererat kerja sama yang telah berjalan baik, perluasan kerja sama antiteror antara militer Indonesia dan China, juga bertujuan meningkatkan profesionalisme satuan pasukan khusus kedua negara di masing-masing matra tidak saja darat tetapi juga laut dan udara.

"Perluasan kerja sama juga penting untuk mengantisipasi ancaman terorisme yang makin beragam terutama di kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik," kata Dedi.

Hal senada diungkapkan Kepala Staf Kodam Jinan Letjen TNI Zhao Zhongqi yang mengatakan pihaknya sangat berharap latihan bersama antarpasukan khusus militer kedua negara dapat terus ditingkatkan di masa datang dengan material yang lebih beragam sesuai dengan pola dan ragam ancaman terorisme yang berkembang.

"Latihan bersama ini merupakan kesepakatan pimpinan kedua negara dan diharapkan dapat terus ditingkatkan di masa datang. Pada latihan pertama kita telah belajar bagaimana komandan memimpin sebuah operasi khusus dan pada tahap kedua, latihan difokuskan pada keterampilan dan kemampuan individu pasukan khusus dalam menangani ancaman terorisme," katanya.

Zhongqi berharap materi dan pola latihan dapat terus dikembangkan sesuai dengan ancaman yang dihadapi utamanya ancaman terorisme di kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik.

Kopassus dan pasukan khusus China untuk kedua kalinya menggelar latihan bersama dengan sandi "Sharp Knife II/2012" di Pangkalan Latihan Terpadu di Kodam Jinan, Shandong, China, sejak 3--15 Juli 2012.

Masing-masing komando pasukan khusus mengerahkan 76 personelnya untuk melakukan latihan antiteror.

Sumber : Antara

Read More

Indonesia Harus Kurangi Basa Basi Diplomasi, Perkuat Arsenal TNI

JKGR-(IDB) : No more Mr Nice Guy. Pesan ini tampaknya akan menjadi cara pandang pemerintah Indonesia dalam merespon setiap tindak tanduk dan perilaku negara tetangga yang dianggap mengganggu kedaulatan Indonesia.

Basa basi dan ramah-tamah dalam berdiplomasi sudah dikubur dalam-dalam sejak terjadinya peristiwa ketegangan di laut Ambalat, antara Indonesia dan Malaysia.

Sejak itu pula Indonesia terus memperkuat pasukannya di perbatasan dengan Malaysia. Perlahan tapi pasti, pasukan pemukul seperti Kostrad dan Marinir ditempatkan di perbatasan. Begitu pula dengan mesin perangnya yang terus ditingkatkan secara kualitas dan kuantitas.

Indonesia sedang fokus memperkuat pertahanan, menghadapi ancaman dari arah utara. Penguatan pasukan dilakukan di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Sulawesi dan Laut Sulawesi.

Di saat Indonesia menata kekuatan militer di utara, tiba tiba saja Amerika Serikat mulai menempatkan pasukannya di Australia. Pasukan AS pun sudah berdatangan ke Darwin, Australia. 

Hal ini menuntut Indonesia harus berbenah dan menata pertahana di wilayah selatan, terutama di Nusa Tenggara Barat dan Papua. Namun hal ini belum sempat dilakukan, karena penataan kekuatan militer di utara Indonesia, juga belum rampung.

Untuk wilayah Papua, Indonesia baru mengaktifkan radar Master T di Merauke. Penambahan pasukan belum ada. TNI AL baru berencana membentuk Brigif Marinir di Papua. Hal ini tampaknya tidak bisa cepat terealisasi, karena Pasmar III yang menjaga wilayah Sumatera juga masih embrio.

Brigif Marinir di Papua dibutuhkan untuk mengantisipasi modernisasi Angkatan Laut Inggris dan juga penempatan militer AS di Darwin.

Belum lagi, Amerika pun segera menempatkan kapal perangnya secara bergiliran di Singapura mulai tahun 2013. Sementara di Filipina, AS akan menyimpan skuadron UAV/Drone untuk patroli.

Drone RQ-4 Global Hawk, AS

Ancaman Kompleks

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, tantangan dan ancaman terhadap negara saat ini sangat kompleks dan perlu diantisipasi oleh militer Indonesia. 

Hal itu dikatakan Presiden SBY di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Kamis (12/7). Menurut Presiden, tantangan pertahanan dan keamanan bisa dipengaruhi oleh beberapa hal. 

Antara lain mulai munculnya aktor-aktor bukan negara yang berpotensi sebagai ancaman. Selain itu, konflik antar-negara di kawasan tertentu, juga berpotensi menggangu stabilitas nasional. 

Peningkatan kemampuan belanja militer negara-negara tetangga juga memiliki arti tersendiri.

“Hal itu telah mengubah konstelasi militer di kawasan,” ujar Presiden SBY.

Indonesia akan terus melakukan modernisasi alutsista dan membangun minimum essensiaal force yang bisa menjalankan tugas operasional di masa damai dan perang. 

Untuk itu Indonesia terus meningkatkan anggaran belanja militer sehingga bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas alat utama sistem persenjataan.

Saat ini TNI juga sedang mempelajari dan mengkaji konsep perang Asimetris, yakni perang dengan kekuatan yang tidak berimbang. Dalam konsep ini, Indonesia diposisikan sebagai pihak yang lemah. 

Proyeksi itu menunjukkan Indonesia bukan saja disiapkan untuk menghadapi ancama dari tetangga terdekat, tapi juga dari negara yang memiliki kemampuan militernya jauh lebih tinggi (asimetris).

Konsep perang asimetris membutuhkan, satuan satuan khusus yang handal yang bisa melakukan aksi militer extra ordinary, jauh di atas kemampuan militer reguler. 

Meski sebentar lagi Australia mendatangkan kapal perang terbaru, namun mereka dipaksa tetap berhitung, jika hendak memasuki wilayah laut RI.

Dengan konsep perang asimetris tersebut, Indonesia tetap memposisikan doktrin bertahan dari serangan asing. 

Pembangunan militer Indonesia tidak mengarah, untuk membawa perang ke luar wilayah Indonesia. 

Jika doktrin ini disadari negara tetangga, maka mereka tidak perlu takut dengan Indonesia, karena tidak akan menyerang keluar teritori RI. 

Akan tetapi mereka harus mencatat, Indonesia tidak lagi menganut paham Zero Enemy. No More Mr Nice Guy. 

Dengan demikian Indonesia akan terus menata dan dan memodernisasi angkatan perangnya, untuk merespon perkembangan militer di kawasan.

Sumber : JKGR

Read More

ATS Batam Diatur Singapura Lemahkan Aspek Pertahanan

KARIMUN-(IDB) : Direktur Geospasial Deputi Kepala Badan Intelijen Negara Marsekal Pertama TNI J Urip Utomo mengatakan pendelegasian pengaturan lalu lintas udara Batam, Provinsi Kepulauan Riau, kepada Singapura melemahkan aspek pertahanan.

"Secara teritorial, pendelegasian pengaturan lalu lintas udara Batam kepada Singapura memang tidak mengurangi luas NKRI. Namun, pendelegasian itu berdampak pada pelanggaran wilayah udara sehingga melemahkan aspek pertahanan," kata Urip seusai acara Sosialisasi Batas Maritim dan Udara di Gedung Nasional Tanjung Balai Karimun, Kamis (12/7).

Urip Utomo mengatakan Singapura berwenang penuh mengatur lalu lintas udara atau "air traffic services" (ATS) Batam karena Indonesia dinilai belum mampu untuk mengatur penerbangan internasional yang cukup padat di udara Kepulauan Riau.

"Singapura sudah mengatur ATS Batam sejak 1946 sehingga keselamatan penerbangan yang melintasi Batam sepenuhnya kewenangan Singapura. Namun, kalau terjadi 'hijacking' udara tetap kewenangan TNI AU karena memang wilayah kita," ucapnya.

Pengaturan ATS Batam oleh Singapura, katanya, juga merujuk pada perjanjian pendelegasian "flight information region" (FIR) pada 1995 yang dievaluasi pada 2003 dan selanjutnya dievaluasi kembali pada 2013. Pendelegasian itu diatur melalui Keppres No 7/1996.

Selain melemahkan pertahanan, pengaturan ATS Batam oleh Singapura, menurut dia, juga berdampak secara ekonomis bagi Indonesia. Sebab "fee" penerbangan yang melintasi Batam ditarik Singapura, setelah itu baru diserahkan ke Indonesia.

"Kalau dampak ekonomis bukan kapasitas saya memaparkannya karena berada pada Kementerian Perhubungan, yang jelas 'fee' ditentukan Singapura," ucapnya.

Terkait langkah-langkah untuk mengambil alih ATS Batam dari Singapura, menurut dia, tentunya harus melibatkan semua pihak. Baik itu menyangkut sarana infrastruktur maupun kesiapan peralatan pendukung keselamatan penerbangan.

"Kita harus introspeksi. Tadi sudah saya paparkan bahwa SDM kita sudah mampu, peralatan juga mampu. Ya, kita harus meninjau pada peralatan yang lain sehingga masyarakat Internasional menilai kita sudah mampu untuk mengelola itu," tuturnya.

Mengenai larangan pembangunan gedung tinggi di Batam, menurut Urip, itu bukan masalah. Sebab, tidak hanya berlaku di Batam, di seluruh daerah yang berada dekat bandara juga hal itu berlaku karena terkait dengan keselamatan penerbangan.

"Larangan bangunan tinggi bukan bentuk intervensi Singapura, karena ketentuan itu juga berlaku di setiap daerah yang dekat dengan bandara, contohnya di Bandara Soekarno-Hatta. Sedangkan udara Batam merupakan jalur penerbangan Bandara Changi, Singapura," katanya. 

Sumber : Metrotvnews

Read More

Iran Pantau Gerakan Musuh di Teluk Persia

TEHRAN-(IDB) : Wakil Komandan Angkatan Laut Pasdaran mengatakan, Iran terus memantau semua kegiatan musuh di Teluk Persia dan Laut Oman.

 

"Angkatan Laut Pasdaran bersama dengan Angkatan Laut Iran, dengan penuh semangat mewujudkan keamanan Teluk Persia," kata Laksamana Javad Mashidi pada hari Sabtu (14/7).

 

"Dengan mewaspadai trik musuh dan mempertahankan kehadiran besar-besaran di perbatasan maritim Iran, Angkatan Laut Pasdaran akan menjawab setiap potensi ancaman yang ditimbulkan oleh musuh dan agresor," tambahnya.

 

Komandan Iran mencatat bahwa sistem pengumpulan data milik Angkatan Laut Pasdaran mampu memantau semua kegiatan pasukan Amerika Serikat dan sekutunya dari Laut Karibia hingga Laut Oman dan Teluk Persia.

 

Selama sebulan terakhir, AS telah menambah lima kapal perang untuk Armada Kelima di Bahrain, dalam upaya untuk meningkatkan kehadiran militernya di Teluk Persia.

 

Washington telah menimbang berbagai alternatif untuk meningkatkan kehadiran militernya di Timur Tengah, khususnya di Teluk Persia. 

Sumber : Irib

Read More