C-705 China Cikal Bakal Rudal Nasional
Industri pertahanan Indonesia memasuki babak baru.Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro bersama koleganya dari Republik Rakyat China Jenderal Liang Guanglie meneken kesepakatan untuk proses alih teknologi peluru kendali
China Sepakat Transfer Teknologi Rudal Ke Indonesia
Pemerintah Indonesia dan China sepakat memantapkan proses alih teknologi serangkaian produksi bersama peluru kendali C-705
KCR Ke-2 Produksi Palindo Resmi Perkuat TNI AL
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro meresmikan Kapal Cepat Rudal 40, KRI Kujang 642 di Dermaga Batu Ampar Kota Batam
Marinir Kembali Akan Diperkuat 37 Tank BMP-3F
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut kembali akan mendatangkan tank amfibi BMP-3F untuk marinir dari Rusia
Indonesia Resmi Membeli 9 C-295 Dari Airbus
Generasi terbaru C-295 adalah pesawat yang ideal untuk pertahanan dan misi-misi kemanusiaan
Sukhoi PAK FA T-50 Jauh Mengungguli F22 Raptor
Jumlah pesawat tempur generasi ke-lima Sukhoi T-50 PAK akan ditambah menjadi 14 unit dari sekarang cuma tiga
Rabu, September 05, 2012
Indonesia Australia Bahas Kerjasama Industri Pertahanan
Dahlan Iskan Ingin Buka Kantor Cabang BUMN Di Irak Dan Myanmar
"Untuk kantor dan orang-orangnya sudah dapat, tinggal diresmikan. Namun, terpaksa ditunda karena ada kasus Rohingya," katanya.
Peresmian kantor BUMN baru kemungkinan baru bisa dilaksanakan usai kondisi Myanmar dianggap kondusif. Namun, Dahlan memperkirakan penundaan peresmian kantor BUMN ini akan berlangsung hingga beberapa bulan ke depan.
Walau belum bisa memastikan waktu peresmian, Dahlan justru telah memasang target agar dalam enam bulan usai dibuka. Tiga BUMN yang membuka cabang di Myanmar, yaitu PT Wijaya Karya Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk dan PT Pertamina harus sudah mendapatkan proyek di Myanmar.
Wamenhan : Proses Pembelian 6 Hercules dari Australia Belum Dimulai
Untuk mengimplementasikan rencana pembelian itu, menurut Sjafrie, Kemhan akan mengajukan proses administrasi yang bersamaan waktunya dengan mengajukan proses politik dengan DPR. Kemhan juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan soal alokasi anggarannya. “Setelah itu baru semuanya bisa jalan ke proses pembelian,” katanya.
Proses pembelian yang disepakati, kata Sjafrie, adalah Army Military Self Office (AMSO), satu bentuk baru Departemen Pertahanan Australia, sama dengan proses Foreign Miliatry Sales (FMS) di Amerika Serikat. “Jadi itu bentuk linearnya adalah proses government to Government,” katanya.
Menurutnya, seandainya proses administrasi, proses politik dan proses anggaran bisa dilakukan maka pembeliannya melalui AMSO.
Sjafrie juga menjamin, proses pembelian alutsista berjalan secara transparan dan akuntabel. Karena proses pengadaan harus terlebih dahulu mendapatkan supervisi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan dikonsultasikan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Biasanya pembelian selalu berpikir prevention. Artinya, prosesnya bisa dilakukan atau tidak. Jika tidak, apa yang mesti diperhatikan,” katanya.
Sjafrie mencontohkan, pembelian Main Battle Tank seperti Tank Leopard dari Jerman, semuanya masuk di boks akuntabilitas terlebih dahulu, baru dilakukan pembelian. “Jadi kalau ada pengamat yang mengkritik, itu bagian dari upaya bagaimana meningkatkan ketelitian dalam proses pembelian,” katanya.
TNI AU Tambah Kekuatan Pilot Hawk MK-53
Komisi I DPR - Kemhan Gelar Rapat Penggunaan Dana Optimalisasi
Komisi I telah memberi sinyal bagi dukungan penggunaan dana optimalisasi di Kemhan, untuk belanja barang tertentu dalam rangka meningkatkan peran dan kinerja jajaran prajurit TNI.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, dalam APBN-P 2012 Kemhan memperoleh dana optimalisasi sekitar Rp 670 miliar. "Sesuai permintaan Mabes TNI dan Panglima TNI, dana optimalisasi sebesar itu antara lain dimanfaatkan bagi pengadaan alat komunikasi (alkom) untuk tiga matra TNI dan peralatan selam," ujar Agus.
Agus menambahkan, Komisi I juga akan mendukung penggunaan dana optimalisasi itu untuk pengadaan dan peremajaan kendaraan operasional bagi prajurit TNI dalam melaksanakan tugas hariannya. Mengingat kendaraan operasional prajurit TNI saat ini kondisinya pada umumnya sudah tua dan banyak yang kurang layak lagi.
Penambahan Kekuatan Armada Laut Adalah Mutlak
Indonesia dinilai perlu untuk menambah armada laut baru guna memperkuat pertahanan di wilayah perairan. Pengamat militer dari Universitas Indonesia Connie Rahakundini Bakrie mengatakan, kemampuan TNI masih jauh untuk mampu menjaga kedaulatan dan kekayaan bangsa Indonesia. Anggaran yang ada sekarang belum sanggup membangun kekuatan TNI hingga mampu menjaga seluruh wilayah garis pantai.
“Jepang yang luas wilayah lautnya segitu saja, anggaran USD10 miliar belum cukup. Jadi memang banyak sekali pekerjaan rumah kita,” ujar dia di Jakarta kemarin. Menyangkut kekuatan angkatan laut ini, Connie membandingkan dengan India yang sekarang menduduki peringkat kelima sebagai negara dengan angkatan laut terkuat di dunia.
“Padahal,luas laut Indonesia itu delapan kali luas laut India.Artinya secara matematis, (kekuatan) kita harus delapan kali dari India,”jelasnya. Jangan dibandingkan dengan Amerika Serikat yang sekarang ini pangkalan-pangkalan militernya mulai mengepung Indonesia. Menurut dia, AS mampu menggerakkan enam carrier (kapal induk) dan 60 kapal korvet.
Tiap carrier mampu mengangkut 6.000 personel dan 2.800 airmen (penerbang). “Itu bisa bergerak dengan cepat. Jadi kalau bicara keseimbangan kawasan, seharusnya kita bisa meng-counter itu semua,”sebut Connie. Alumni APCSS (Asia Pacific Center for Security Studies) Honolulu, Hawaii ini meneruskan, Indonesia perlu untuk menambah dua armada baru. Sekarang ini armada yang dimiliki TNI AngkatanLautbaru dua, yakni armada kawasan barat (armabar) dengan markasnya di Jakarta dan armada kawasan timur (armatim) di Surabaya.
“ Perlu membuat armada Pasifik dan Indian Ocean, karena konstelasi politik sekarang memanas,”tuturnya. Sementara itu, pemerintah telah merencanakan untuk merombak armada lautnya dengan menambah satu lagi armada sehingga nantinya terdapat tiga armada.Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Untung Suropati mengungkapkan, nantinya akan ada armada laut wilayah tengah.
Sekarang ini baru ada wilayah barat dan timur. Proses untuk merealisasikan rencana tersebut sudah mulai berjalan. Pembangunan armada baru ini tidak akan menambah gemuk jumlah prajurit, karena personel yang ditugaskan hanya pemindahan dari tempat tugasnya yang lama.
DPR Tunggu Penjelasan Pemerintah Perihal Tambahan Hibah F-16 AS
Namun sejauh ini, Komisi I DPR yang membidangi pertahanan dan hubungan luar negeri belum tahu apakah yang dimaksud dengan pemberian hibah pesawat F-16 itu seperti yang sudah di janjikan oleh AS sejak lama sebanyak 24 unit atau ada tambahan. "Sehingga jumlahnya lebih dari itu," ujar Wakil Ketua Komisi I Tubagus Hasanuddin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/9).
Oleh karena itu, kata Hasanuddin, posisi Komisi I saat ini menunggu penjelasan dari Pemerintah dan Kemenhan. "Kalau soal hibah F-16 sebanyak 24 unit itu sudah dibahas di Komisi I. Termasuk besaran anggarannya untuk perbaikan sekitar USD 600 juta," katanya.
Prinsipnya, sejauh hibah F-16 itu tidak ada persyaratan politiknya, tidak memberatkan kepentingan nasional dan tidak ada syarat-syarat lain dibelakang hari, maka Komisi I dapat memahami jika Pemerintah akan menerima tawaran hibah F-16 tersebut.
"Walau sesungguhnya Komisi I DPR sudah berulangkali mengatakan kepada Pemerintah perlunya modernisasi alutsista, termasuk soal pesawat dalam kondisi baru," tegasnya.
Tiga Kapal Nahkoda Ragam Class Dipastikan Datang 2013
Meski demikian, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Soeparno memastikan bahwa kondisi kapal perang itu dalam kondisi sempurna.Tiga unit kapal buatan Inggris tersebut akan datang bertahap mulai 2013 hingga 2014. KSAL menilai Indonesia sangat beruntung mendapatkan tiga unit kapal itu. Pasalnya, kapal yang sudah dipersenjatai lengkap itu dibeli dengan harga murah.
“Hanya mengeluarkan USD380 juta untuk tiga unit.Brunei saja membeli kapal tersebut dengan harga satuan sebesar USD600 juta,” katanya di Jakarta kemarin. Menurut dia,Brunei tak jadi membeli kapal fregat dari Inggris tersebut karena merasa tak cocok secara nonteknis. “Mereka memesan kapal besar, tapi ternyata angkatan lautnya sedikit. Begitu (kapal) mau jadi, mereka bingung,” terangnya.
Di satu sisi,Indonesia tengah membutuhkan penguatan kapal perang untuk TNI Angkatan Laut. Hal ini dilihat sebagai peluang untuk mendapat tambahan kapal dengan harga murah karena Brunei sendiri tak jadi memakainya. Apalagi, kapal tersebut telah dipersenjatai lengkap. Tak hanya itu, kapal itu juga dibuat dengan spesifikasi yang tinggi.
“Saya sudah melihatnya, tidak ada kendala teknis. Alat-alatnya justru nomor satu semua karena yang memesan negara kaya,”lanjutnya. Soeparno menyebut, jika Indonesia memesan sendiri kapal jenis yang sama dengan spesifikasi serupa, tidak akan cukup anggarannya. “Kalau pesan sendiri, mana mungkin kita mendapatkan sebanyak itu,”cetus dia.
Kalangan wakil rakyat di Komisi I DPR sebelumnya mempersoalkan pembelian tiga kapal tempur berjenis Multi Role Light Fregate itu. Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin menyatakan ada persoalan teknis yang membuat Brunei tak jadi membelinya. Hasanuddin menilai, ada ketidaksesuaian spesifikasi pesanan dari BAE,perusahaan pembuat kapal tersebut.“Bahkan, ada informasi bahwa spesifikasinya diturunkan sehingga Sultan Brunei tidak mau membayarnya,”tuturnya.
Akibat membatalkan pembelian secara sepihak, BAE kemudian memerkarakan Brunei ke Arbitrase Internasional pada 2007. Brunei pun terpaksa membeli.Alhasil, kapal tak terpakai dan Brunei mencoba untuk menjualnya kembali. Dalam tahap penawaran, sejumlah negara menolak, termasuk Vietnam. Pada awalnya, Indonesia sempat menolak karena kapal ini memiliki kendala teknis yakni pada stabilitas kapal.
Pada saat dipakai pada kecepatan tinggi, kapal menjadi miring. Ada informasi juga yang menyatakan bahwa meriamnya tidak bisa tepat sasaran. Karena alasan inilah kemudian pembelian itu dipertanyakan. Protes juga dilayangkan anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Salim Mengga.Menurutnya,mubazir jika TNI AL justru membeli kapal dengan spesifikasi yang diragukan ketangguhannya.
Menhan RI – Australia Komitmen Tingkatkan Hubungan Strategis Pertahanan
Menhan RI Menerima Kunjungan Kehormatan Menhan Australia
Sekjen Kemhan RI – Australia Bahas Percepatan Proses Hibah Hercules C-130H
Tiga Menteri Australia Melakukan Kunjungan Kerja ke Indonesia
Kunjungan Dubes Slovakia kepada Wamenhan
Marder Jerman Rujukan Model Tank Medium Pindad
![]() |
Panser Anoa digunakan Malaysia |
Sumber : JKGR
Israel Menanti Restu Paman Sam untuk Serang Iran



























