KSAU : Hibah F-16 Lebih Baik Dan Efisien

JAKARTA-(IDB) : Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Imam Sufaat mengatakan, selain membutuhkan dana lebih besar, pembelian pesawat baru juga membutuhkan waktu yang lama.

“Kalau baru harganya mahal, dan deliverynya paling cepat lima tahun karena beli pesawat tak seperti beli kacang,”kata dia usai mengikuti rapat Komisi I DPR RI dengan Kementerian Pertahanan dan TNI di Gedung DPR, Rabu (21/9).

Menurut dia, perusahaan senjata Amerika Lockheed Martin menawarkan satu skadron pesawat F-16 baru seharga US$1.400 juta. Sedangkan paket pesawat F-16 dengan sparepart dan pelatihan pilotnya dihargai US$1.600 juta. “Jadi satu pesawat US$100 juta,”kata KSAU.

Sedangkan pesawat hibah yang ditawarkan Amerika dihargai US$430 juta “untuk 30 pesawat, 24 plus enam,”tambahnya.

Pesawat yang dihibahkan ini adalah pesawat F-16 blok 25 yang kemudian akan diupgrade menjadi blok 32 oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan). Hal ini dipertanyakan Komisi I DPR karena blok terbaru adalah blok 52. Menurut KSAU, pesawat hibah ini tidak mungkin diupgrade menjadi blok 52 karena engine-nya berbeda. Lagipula, mengutip penjelasan US National Guard, blok 32 lebih baik dari blok 52.

Pesawat F-16 Fighting Falcon adalah jet tempur multiperan yang dikembangkan General Dynamics, yang kemudian diakuisisi Lockheed Martin. Meski pada awalnya dirancang sebagai pesawat tempur ringan, pesawat ini telah berevolusi menjadi pesawat multiperan yang tangguh dan amat populer.

Indonesia pernah memiliki 12 unit F-16 blok 15OCU yang terdiri atas delapan F-16A dan empat F-16B.

Sumber: Jurnas

Read More

Komisi I DPR RI Tunda Pesawat F16 Hibah, Ada Apa Dengan Mereka (DPR) ???

JAKARTA-(IDB) : Komisi I DPR RI masih menunda persetujuan hibah pesawat F-16 yang akan diberikan Amerika Serikat. Komisi I masih akan melakukan pendalaman prioritas pembelian pesawat baru atau menerima hibah tersebut.

“Kami belum bisa memberikan keputusan. Rapat ini kami tunda dulu sampai ada keputusan di Komisi I,” kata Wakil Ketua Komisi 1 Tubagus Hasanuddin, saat memimpin rapat dengan Kementerian Pertahanan dan TNI di Gedung DPR, Rabu (21/9).

Penundaan ini, kata Tubagus, agar memberi waktu pada Komisi I DPR RI untuk mengkaji untung rugi hibah pesawat tersebut. Beberapa anggota Komisi I memang lebih mengusulkan pembelian pesawat baru. “Kami perlu melakukan pendalaman berapa biaya pasti pembelian pesawat hibah ini,”katanya.

Selain itu, pendalaman Komisi I juga untuk mengkaji waktu kedatangan dan biaya perawatan pesawat hibah F-16 tersebut.

Sumber: Jurnas

Read More

Update : Menhan Persilahkan BPK Audit Pembelian 7 Heli Dari Rusia

BOGOR-(IDB) : Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mempersilakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan aduit terhadap proyek pembelian 7 helikopter Mi 17 V-5 dari Rusia. Ini untuk menjawab desakan Komisi I DPR yang mempermasalahkan helikopter yang ternyata tidak dilengkapi dengan persenjataan.

"Ini soal teknis, silakan ditelusuri saja. Buka saja dulu ordernya apa dan yang datang apa. Silakan BPK mengaudit," kata Menhan sebelum rapat dengan Komisi I DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/9/2011).

Menhan menjelaskan, pengadaan helikopter itu bukanlah wilayahnya. Sebab, pembelian menggunakan dana spesifikasi teknis sendiri. "Ini bukan level saya, itu dana spetek (spesifikasi teknis-red). Ada barang yang tinggal dicocokkan saja, tidak masalah," ujar Menhan.

Ditanya apakah ada keluhan terkait helikopter 'kosong' itu, Menhan mengatakan belum pernah mendegar. "Kalau memang ada seperti itu dilihat saja dulu ordernya, seperti you mau beli mobil. Ya cek saja betul atau tidak," ujarnya.

Seperti diberitakan, berdasarkan penelusuran Komisi I, pembelian 7 helikopter itu berasal dari pinjaman pemerintah Rusia dengan total nilai USD 56 juta. Ada enam alat pendukung yang tidak ada pada helikopter yang sudah tiba di Indonesia itu, antara lain persenjataan, perangkat Global Positioning System (GPS), alat komunikasi, peredam kebisingan       (dumper) dan transmitter responder.

Sumber: Detik

Read More

Menhan : Tidak Ada Penggelapan APBN Di Kemhan

BOGOR-(IDB) : Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengakui ada yang tidak klop antara pagu anggaran dengan dana pertahanan di dalam APBN. Namun itu bukan berarti indikasi terjadinya penggelapan dana APBN di jajaran Kementerian Pertahanan RI.

"Itu hanya masalah teknis. Tidak ada anggaran yang digelapkan," ujar Menhan di sela-sela peninjauan rumah susun prajurit TNI di Ciangsana, Bogor, Jawa Barat, Rabu (21/9/2011).

Purnomo meluruskan polemik tersebut. Di dalam rakor dengan Komisi I DPR tanggal 6 Juli 2011, Kemhan direncanakan mendapat alokasi anggaran Rp 2,485 Triliun. Rinciannya, Rp 2 triliun untuk alutsista, Rp 443 miliar untuk menampung luncuran pinjaman dalam negeri tahun anggaran 2010.

Sisanya Rp 42 miliar untuk perlengkapan alat kesehatan KRI Soeharso. Sedangkan berdasarkan raker Banggar DPR RI dengan pemerintah tanggal 5 hingga 22 Juli, Kemhan mendapat tambahan dana dari optimalisasi sebesar Rp 50 miliar untuk alat kesehatan rumah sakit KRI Soeharso.

Sementara itu, pada rapat kerja dengan Komisi I DPR dengan Wamenkeu Anny Ratnawati, tanggal 19 September 2011, ada hal yang berbeda. Anny menjelaskan Rp 443 miliar dari total APBN-P 2011 Rp 2,485 triliun, dialokasikan untuk menampung luncuran pinjaman dalam negeri 2010. Sehingga alokasi APBN-P Kemhan tahun 2011 menjadi Rp 2,050 triliun.

"Memang ada takeover di 2010, kemudian ada Alkes Harsono yang dibebankan pada kita. Sehingga Rp 2,485 triliun menjadi Rp 2,050 triliun. Memang kita berkurang, jelas Purnomo.

Purnomo berpegang pada anggaran Rp 2,050 triliun yang tidak menjadi polemik. Dia mengaku karena baru permintaan anggaran, uangnya belum cair. Masih ada kesempatan bagi Kemhan, Komisi I DPR dan Kemenkeu membereskan masalah ini.

"Tapi kita kan bingung ini. Kemenkeu sebagai penjuru keuangan di pemerintah dan Komisi I mitra kita," ujar Purnomo.

Sebelumnya, Komisi I DPR menduga telah terjadi permainan dalam penetapan pagu anggaran tambahan untuk pembelian senjata dan sejumlah program Kemhan tahun 2011. Komisi I menyoroti perbedaan anggaran yang disetujui dalam raker komisi I sebesar Rp 2,485 triliun dengan pagu definitif yang disetujui Kemkeu adalah Rp 2,050 triliun saja.

Sumber: Detik

Read More

Menhan: Akan Konfirmasi Malaysia Soal Pembajakan

JAKARTA-(IDB) : Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, terkait penangkapan enam WNI oleh otoritas maritim Malaysia karena melakukan pembajakan sebuah kapal niaga di Selat Malaka.

"Kita akan konfirmasi terlebih dulu tentang pembajakan yang melibatkan enam WNI itu. Dan kita akan konfirmasi otoritas maritim apa yang menangani mereka apakah kepolisian laut, tentara laut Malaysia," katanya, usai meninjau pembangunan rumah susun sewa TNI/PNS TNI di Jatisari (Bekasi) dan Ciangsana (Bogor), Rabu (21/9/2011).

Ia menambahkan,"Yang jelas Indonesia dan Malaysia telah melakukan patroli terkoordinasi rutin secara bilateral dan trilateral bersama Singapura untuk mengamankan Selat Malaka. Ini dilakukan tidak saja di laut tetapi juga melakukan pengawasan melalui udara yakni "Eye in The Sky".

"Jadi, atas dasar kerja sama itu, kami akan mencari kepastian tentang kejadian tersebut," kata Purnomo.

Seperti dilansir The New Straits Times, saat ditangkap Senin (19/9), mereka berusaha membajak sebuah kapal dagang di lepas pantai Tanjung Piai, Pontian. Enam WNI tersebut juga disinyalir terlibat sejumlah pembajakan di kawasan itu.

Kepala Polisi Maritim Malaysia Laksamana Zulkifli Abu Bakar mengatakan, para petugas patroli maritim Malaysia (MMEA) memantau mereka sejak Minggu (18/9) pagi di wilayah selatan Johor, dekat Singapura. Petugas memergoki para perompak itu berusaha memanjat kapal sasaran. Sadar bahwa aksi tersebut diketahui, para perompak lalu berusaha kabur.

Patroli Terkoordinasi 

Indonesia dan Malaysia kembali menggelar Operasi Patroli Terkoordinasi Malaysia Indonesia (Patkor Malindo) 113/2011 sejak 15 September 2011 dengan melibatkan unsur-unsur dari TNI Angkatan Laut antara lain KRI-Clurit dan KRI Sigurot dan dari unsur Tentara Laut Diraja Malaysia (TLDM) melibatkan unsur-unsur dari KD Pendekar dan KD Gempita.

Komandan Lantamal I Belawan Laksamana Pertama TNI Bambang Soesilo mengatakan kegiatan patroli terkoordinasi "Malindo" merupakan kegiatan patroli terkoordinasi antara TNI Angkatan Laut dengan TLDM untuk mengamankan perairan Selat Malaka dari berbagai ancaman dan gangguan keamanan di laut antara lain, perompakan, penyelundupan, pencemaran dan lain-lain. 

Sumber: Kompas

Read More

Malaysia : Diduga Perompak, 6 WNI Ditahan

KUALA LUMPUR-(IDB) : Pihak berwenang Malaysia mengatakan, pihaknya telah menangkap enam warga negara Indonesia (WNI) yang berusaha merampok sebuah kapal di Selat Malaka, Selasa (20/9/2011).

Menurut Kepala Tentara Laut Diraja Malaysia, Laksamana Zulkifli Abu Bakar, patrolinya memergoki orang-orang itu mencoba menaiki sebuah kapal dagang di lepas pantai Johor, dekat Singapura, pada Minggu (18/9/2011) pagi.

"Begitu menyadari aksi mereka diketahui, para perompak itu mencoba melarikan diri. Namun kapal patroli kami berhasil mengejar kapal mereka dan kami memberi tembakan peringatan sebelum mencegat kapal bajak laut itu di perairan Malaysia," jelas Abu Bakar.

Dia menduga, para perompak itu datang dari arah Batam dan berkumpul di wilayah itu untuk merampok tiga kapal. Hingga kini penyelidikan terhadap keenam WNI masih dilakukan.

Pada Juni lalu, Biro Maritim Internasional (International Maritime Bureau/IMB) mengirim peringatan kepada kapal-kapal yang melewati Selat Malaka untuk lebih waspada terhadap aksi pembajakan.

IMB menyatakan terjadi peningkatan ancaman kelompok lanun bersenjata di perairan Selat Malaka. Sejak Januari 2011, terjadi 41 perampokan.

"Kami senang aparat Malaysia berhasil menangkap para perompak. Hal itu menunjukkan komitmen dan keseriusan mereka dalam menghadapi kejahatan di laut," kata Noel Choong, kepala IMB.

"Penegakan hukum yang tegas akan menciutkan nyali para perompak," imbuh Choong. 

Sumber: Kompas

Read More

Sasar Somalia, AS Bikin Pangkalan Militer di Ethiopia

WASHINGTON-(IDB) : Amerika Serikat sedang membangun beberapa pangkalan baru bagi pesawat tanpa awak untuk melancarkan serangan dengan target kelompok Al Qaeda di Somalia dan Yaman, surat kabar Washington Post melaporkan, Selasa (20/9/2011).

Salah satu dari instalasi-instalasi itu dibangun di Ethiopia, sekutu dekat AS dalam perang melawan kelompok gerilyawan al-Shabab yang menguasai sebagian Somalia. Pangkalan lainnya  dibangun di Seychelles, kata surat kabar itu.

Satu armada kecil pesawat tanpa awak yang dinamai hunter-killer ditempatkan di kepulauan di Samudera Hindia itu dan telah memulai operasi bulan ini setelah satu misi pilot mendemonstrasikan bahwa mereka dapat dengan efektif mematroli Somalia dari sana, katanya.

Pesawat tanpa awak dalam armada ini mampu menembakkan rudal Hellfire dan bom yang dipandu melalui satelit.

Surat kabar itu memberitakan AS juga melakukan misi pesawat mata-mata di Somalia dan Yaman dari Djibouti, dalam usaha untuk melemahkan sekutu-sekutu Al Qaeda di kedua negara itu.

AS secara rutin melancarkan serangan pesawat tanpa awak terhadap gerilyawan di sepanjang perbatasan Afghanistan-Pakistan, yang dinilai berhasil melemahkan kepemimpinan inti Al Qaeda.

Namun para pejabat AS menyatakan khawatir pertumbuhan yang meningkat Al Qaeda di negara-negara Somalia dan Yaman yang kacau, khawatir gerilyawan itu dapat melancarkan serangan-serangan di AS.

Pada Juni lalu surat kabar itu memberitakan dua komandan senior gerilyawan Shabab yang diduga kuat memiliki hubungan dengan Al Qaeda di Yaman cedera dalam serangan pertama pesawat AS itu di negara tersebut.

Seorang pejabat al-Shabab di daerah itu menyebut serangan bom yang dilakukan pesawat terhadap satu pangkalan mereka mencederai beberapa gerilyawan cedera termasuk warga asing. Dia yakin serangan itu dilakukan oleh pesawat AS. 

Sumber: Kompas

Read More

Kursus Penyidik TNI AL untuk Amankan Sumber Daya Kelautan

JAKARTA-(IDB) : Prajurit TNI AL dituntut untuk menguasai teknik penyidikan sesuai dengan hukum, untuk mengamankan sumber daya kelautan Indonesia.

Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (Pangarmabar) Laksamana Muda TNI Didit Herdiawan, dalam pengambilan sumpah perwira penyidik di Jakarta, Selasa (20/9/2011), mengatakan, penegakan hukum di laut sangat berbeda dengan penegakan hukum di darat.

"Selain berlaku ketentuan hukum dan perundang-undangan nasional, juga berlaku ketentuan hukum Internasional bagi pengguna laut. Untuk itu diperlukan jumlah dan kualitas penyidik Angkatan Laut yang profesional, untuk mengamankan kepentingan nasional dan memahami hukum internasional," kata Didik, usai melantik 32 perwira penyidik TNI AL.

Selama ini, kasus pencurian sumber daya seperti illegal fishing dan lain-lain kerap melibatkan nelayan atau armada kapal perikanan asing, sehingga diperlukan kemampuan penyidik yang berwawasan hukum luas.

Menurut Didik, kursus penyidik TNI AL sangat penting memiliki legitimasi sebagai perwira penyidik di Laut, dan dapat melaksanakan tugas tanpa keragu-raguan dalam bertindak.

Didik berharap, pengetahuan yang didapat selama kursus hendaknya dikembangkan sesuai dengan tuntutan tugas dilapangan, yang dipengaruhi oleh hukum laut Internasional dan teknologi kelautan yang sangat dinamis. 

Sumber: Kompas

Read More

Hati-Hati Australia Pelajari Sistem Pertahanan Kohanudnas

JAKARTA-(IDB) : Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional (Pangkohanudnas) Marsda TNI JFP Sitompul, menerima kunjungan delegasi Sekolah Staf dan Komando Australia (Australian Command and Staff College-ACSC), di Jakarta, Selasa (20/9/2011).

Delegasi Australia mempelajari paparan umum tentang tugas dan tanggungjawab Kohanudnas, yang mengawasi pertahanan ruang udara Republik Indonesia yang juga berbatasan dengan Australia di sekitar selatan Pulau Jawa, Pulau Sumba, Pulau Timor, dan Pulau Papua.

"Kohanudnas merupakan Komando Utama Operasional TNI yang bersifat komando gabungan khusus dengan kekuatan inti TNI Angkatan Udara, didukung komponen Angkatan lainnya yang mempunyai kemampuan pertahanan udara," kata Pangkohanudnas.

JFP Sitompul menjelaskan lebih lanjut, Kohanudnas menyelenggarakan operasi pertahanan udara secara terus-menerus, untuk mempertahankan penguasaan wilayah udara nasional.

Kohanudnas dituntut untuk selalu waspada dalam melaksanakan operasi pertahanan udara, dalam suatu tatanan secara sistematis dan senantiasa harus selalu siap siaga dalam menghadapi kemungkinan datangnya ancaman. Kohanudnas pun memiliki kemampuan pengawasan udara dengan menggunakan sistem senjata radar sebagai deteksi dini, kemampuan penindakan dengan menggunakan pesawat tempur sergap, rudal dan meriam. 

Sumber: Kompas

Read More

Pertukaran Taruna AU RI Dan Jepang

YOGYAKARTA-(IDB) : Kerja sama Indonesia dan Jepang di matra angkatan udara dalam bidang pendidikan dan pelatihan militer akan ditingkatkan dengan melakukan pertukaran taruna antara kedua negara.

Kerja sama di bidang ini yang telah dilaksanakan adalah dengan melakukan pertukaran pendidikan perwira. “Kerja sama yang telah terjalin selama ini patut dipertahankan dan ditingkatkan, bukan hanya di bidang ekonomi dan pemerintahan saja namun dalam bidang akademik pun Indonesia dan Jepang harus tetap dilanjutkan,” kata Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Jepang Jenderal Shigeru Iwasaki saat mengunjungi Akademi Angkatan Udara (AAU) di Yogyakarta, Selasa (20/9).

Gubernur Akademi Angkatan Udara (AAU) Marsekal Muda TNI Bambang Samoedro berharap, kunjungan singkat ini dapat menambah wawasan dan membawa kesan mendalam tentang Akademi Angkatan Udara Indonesia disamping akan lebih mempererat dan meningkatkan hubungan kerja sama militer antara kedua negara khususnya bidang pendidikan.

Selain ke AAU, Jenderal Shigeru Iwasaki beserta rombongan akan mengunjungi Sekolah Penerbang, Candi Borobudur, Prambanan dan menyaksikan Opera Ramayana.

Sumber: Jurnas

Read More

Paket Senjata Dari Amerika Untuk Taiwan Bernilai Hampir 6 Miliar Dolar AS

VIRGINIA-(IDB) : Pemerintahan Obama berencana memasok senjata baru dan peralatan radar canggih kepada Taiwan untuk armada jet tempur F-16 yang dimilikinya sebagai bagian dari paket peningkatan kualitas senilai hampir 5,85 miliar dolar AS, kata seorang pejabat seneior Amerika Serikat pada Selasa.

Lockheed Martin Corp membuat pesawat tempur jenis F-16.

"Terus terang saya tidak punya kesan bahwa segala sesuatunya ditahan-tahan," kata pejabat itu yang tak disebutkan namanya merujuk kepada permintaan Taiwan untuk memodernisasi sekitar 145 pesawat jenis F-A/B yang dijual AS pada 1992, lapor Reuters.

Pemerintahan Obama dijadwalkan akan secara resmi memberitahu Kongres pada Rabu ikhwal paket peningkatan kualitas F-16 yang diusulkan itu. Taiwan telah lama menunggu jawaban dari AS atas permintaan 66 jet tempur model terbaru F-16 C/D untuk mengganti armada F-5 yang sudah berusia lebih 30 tahun.

Pejabat itu, yang erat terlibat dalam kebijakan soal Taiwan, berbicara kepada Reuters di luar konferensi industri pertahanan di Virginia yang menitikberatkan pada kebutuhan keamanan Taiwan dan kekuatan militer China yang sedang tumbuh.

Menurut dia, jet model A/B yang ssudah diupgrade pada dasarnya memiliki kemampuan sama dengan versi C/D yang diminta Taiwan dengan harga lebih murah.

"Jadi Anda mendapatkan 145 pesawat yang sudah diupgrade sama dengan model C dan D senilai 5,8 miliar dolar dibandingkan 66 pesawat baru yang harganya 8,3 miliar dolar," kata pejabat itu.

Sumber: Antara

Read More

Kredit Ekspor untuk Pengadaan Alutsista Harus Dibarengi Alih Teknologi

JAKARTA-(IDB) : Anggota Komisi I, DPR RI Susaningtyas Kertopati, mengatakan, penggunaan kredit ekspor untuk memenuhi alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI sebaiknya dibarengi dengan transfer teknologi.

"Kredit ekspor tersebut harusnya disertai dengan transfer teknologi. Maksudnya abal-abal yaitu kredit ekspor  tanpa alih teknologi yang jelas dan mumpuni. Kita jangan sampai mengalami komitmen tak jelas dengan pihak pemberi kredit ekspor tersebut," kata Susaningtyas atau Nuning di Gedung DPR RI.


Ia juga mengingatkan pemerintah untuk tidak mudah menggunakan pinjaman luar negeri tersebut.


"Seyogyanya pemerintah mulai berhati-hati dengan pinjaman luar negeri itu. Kredit export abal-abal harusnya jangan ada lagi," kata politisi Hanura itu.


Ia menyebutkan, semestinya  dana besar yang didapat dari APBN untuk pembangunan pertahanan negara harusnya digunakan secara imbang antara property dan prosperity bagi prajurit.


"Karena pemenuhan kesejahteraan prajurit adalah tanggung jawab moral pemerintah. Jangan sampai pembelian alutsista itu lebih besar daripada untuk  kesejahteraan dan harus sesuai dengan rencana jangka pendek, menengah," kata dia.

Sumber: Republika

Read More

F-22 Fighters Allowed Back In The Air : US Air Force

WASHINGTON-(IDB) : The US Air Force said Monday its fleet of F-22 fighter jets will be allowed back in the air after officials grounded the planes over concerns about the aircraft's oxygen system.

The F-22 Raptors, the most advanced combat aircraft in the world, were barred from flying for four months, a highly unusual move that reflected serious worries over safety.

"We now have enough insight from recent studies and investigations that a return to flight is prudent and appropriate," Air Force chief of staff General Norton Schwartz said in a statement.

"We're managing the risks with our aircrews, and we're continuing to study the F-22's oxygen systems and collect data to improve its performance," said.

Commanders ordered a "stand-down" of the Raptor fleet on May 3 after 12 separate incidents over a three-year period in which pilots reported "hypoxia-like symptoms," the Air Force release said.

In one case, an F-22 reportedly scraped tree tops before landing and the pilot could not remember the incident, indicating a possible lack of oxygen.

Analysts say the Air Force has struggled to pin down the source of the problem with the Raptors despite elaborate safety investigations.

The fleet will undergo "an extensive inspection of the life support systems before returning to flight, with follow-on daily inspections," the Air Force said.

In addition, pilots will use additional protective equipment and undergo physiological tests, it said.

Under the decision, pilots will be allowed to fly at 50,000 feet (15,200 meters). Between January and April, the Raptors were not permitted to venture beyond 25,000 feet.

The Air Force has more than 160 F-22 Raptors in its fleet and plans to build a total of 187.

The radar-evading aircraft, designed primarily for dogfights against rival fighter jets, have not been used in the NATO-led air campaign in Libya or the wars in Afghanistan and Iraq

Source: Defencetalk

Read More