C-705 China Cikal Bakal Rudal Nasional
Industri pertahanan Indonesia memasuki babak baru.Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro bersama koleganya dari Republik Rakyat China Jenderal Liang Guanglie meneken kesepakatan untuk proses alih teknologi peluru kendali
China Sepakat Transfer Teknologi Rudal Ke Indonesia
Pemerintah Indonesia dan China sepakat memantapkan proses alih teknologi serangkaian produksi bersama peluru kendali C-705
KCR Ke-2 Produksi Palindo Resmi Perkuat TNI AL
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro meresmikan Kapal Cepat Rudal 40, KRI Kujang 642 di Dermaga Batu Ampar Kota Batam
Marinir Kembali Akan Diperkuat 37 Tank BMP-3F
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut kembali akan mendatangkan tank amfibi BMP-3F untuk marinir dari Rusia
Indonesia Resmi Membeli 9 C-295 Dari Airbus
Generasi terbaru C-295 adalah pesawat yang ideal untuk pertahanan dan misi-misi kemanusiaan
Sukhoi PAK FA T-50 Jauh Mengungguli F22 Raptor
Jumlah pesawat tempur generasi ke-lima Sukhoi T-50 PAK akan ditambah menjadi 14 unit dari sekarang cuma tiga
Senin, Mei 16, 2011
Kodam Papua Dapat Tambahan Satu Helikopter
Kapal Perang Hamilton Diserahkan ke Filipina Setelah Resmi Pensiun
![]() |
| Upacara mempensiunkan USGC Hamilton di San Diego, 28 Maret 2011, setelah beroperasi 44 tahun. |

Indonesia-Rusia Akan Gelar Latihan Bersama Atasi Perompak
24 Terluka Dalam Bentrok Menuntut Penutupan Kedubes Israel di Mesir
Dua Penerbang Skadud 12 Sukses Terbang Solo
| Pesawat tempur Hawk 200 TNI AU |
Panglima TNI Dan Kapolri Berkunjung Ke Timika

Kapolres Mimika, AKBP Denny Edward Siregar kepada wartawan di Timika, Kamis membenarkan rencana kunjungan kedua petinggi di jajaran TNI dan Polri itu dalam rangka membahas stabilitas keamanan di Kabupaten Mimika, khususnya di arel obyek vital nasional (Obvitnas) PT Freeport Indonesia.
Sehubungan dengan itu, menurut Denny, Polres Mimika berkoordinasi dengan jajaran TNI setempat untuk melakukan pengamanan selama Panglima TNI dan Kapolri berada di Timika.
Polres Mimika, katanya, akan menerjunkan dua pertiga anggota untuk pengamanan kunjungan kerja Panglima TNI dan Kapolri.
Selain Kapolres Mimika, maka Komandan Kodim 1710 Mimika Letkol Inf Bonnie Christian Pardede juga membenarkan adanya kunjungan kerja Panglima TNI dan Kapolri ke Timika mulai Jumat (13/5) hingga Minggu (15/5).
Menurut Bonnie, selama berada di Timika Panglima TNI akan meninjau pasukan TNI yang bertugas di Mimika.
Informasi yang dihimpun ANTARA di Timika menyebutkan, dalam kunjungan kerja ke Timika nanti, Panglima TNI dan Kapolri akan berkunjung ke Tembagapura untuk berdialog dengan manajemen PT Freeport dan karyawan yang bekerja di perusahaan tambang emas, tembaga dan perak itu.Kedua pejabat tinggi negara itu juga disebut-sebut akan meninjau tempat kejadian perkara (TKP) tewasnya almarhum Daniel Mansawan dan Hari Siregar di Mil 37 MA 220 ruas jalan Tanggul Timur menuju Kampung Nayaro.
Kedua pejabat Departemen Security and Risk Manajemen (SRM) PT Freeport itu tewas dalam kondisi terbakar bersama kendaraan yang mereka tumpangi pada Kamis (7/4).
Hingga saat ini pelaku kejadian brutal dan sangat sadis tersebut masih misterius karena belum mampu diungkap secara tuntas oleh pihak kepolisian.
Panglima TNI dan Kapolri Transit di Lanud Sultan Hasanuddin
Helikopter TNI AD Mendarat Darurat di Papua
| Helikopter Bell-412 TNI AD |
Bulan Juni 2011 Indonesia Umumkan Pemenang Tender Kapal Selam
Patroli Indobat Di Lebanon
Sumber: Antara
Jepang Kenalkan Kereta Terbang
| Prototipe kereta terbang buatan Yusuke merupakan pesawat kereta pertama di dunia. |
Pakistan, India Bentrok
Kedua pihak terlibat dalam tembak-menembak senjata ringan selama 30 menit Minggu pagi di sebuah pos perbatasan 30 kilometer dari Jammu, ibukota musim dingin Kashmir India.
"Pasukan Pakistan memulai penembakan tanpa provokasi ke pos kami Umra Wali," kata seorang juru bicara Pasukan Keamanan Perbatasan India.
"Kami membalas penembakan mereka," tambah juru bicara pasukan paramiliter itu.
Seorang pejabat keamanan perbatasan Pakistan mengkonfirmasi bentrokan itu namun membantah pihaknya memulai penembakan. Tiga prajurit paramiliter Pakistan terluka, katanya.
Seorang prajurit India tewas di rumah sakit pada Sabtu malam akibat luka-luka yang dideritanya setelah pasukan Pakistan melepaskan tembakan ke arah patroli rutin di daerah yang sama, kata pihak berwenang India.
Ia adalah prajurit pertama India yang tewas dalam serangan pasukan Pakistan dalam setahun ini.
Kashmir India tahun lalu dilanda protes terbesar terhadap kekuasaan India, yang menewaskan lebih dari 110 pemrotes, sebagian besar akibat tembakan polisi terhadap pemuda pelempar batu.
Lebih dari 47.000 orang -- warga sipil, militan dan aparat keamanan -- tewas dalam pemberontakan muslim di Kashmir India sejak akhir 1980-an.
Pejuang Kashmir menginginkan kemerdekaan wilayah itu dari India atau penggabungannya dengan Pakistan yang penduduknya beragama Islam.
New Delhi menuduh Islamabad membantu dan melatih pejuang Kashmir India. Pakistan membantah tuduhan itu namun mengakui memberikan dukungan moral dan diplomatik bagi perjuangan rakyat Kashmir untuk menentukan nasib mereka sendiri.
Perbatasan de fakto memisahkan Kashmir antara India dan Pakistan.
Dua dari tiga perang antara kedua negara itu meletus karena masalah Kashmir, satu-satunya negara bagian yang berpenduduk mayoritas muslim di India yang penduduknya beragama Hindu.
Serangan-serangan pada 2008 di Mumbai, ibukota finansial dan hiburan India, telah memperburuk hubungan antara India dan Pakistan.
New Delhi menghentikan dialog dengan Islamabad yang dimulai pada 2004 setelah serangan-serangan Mumbai pada November 2008 yang menewaskan lebih dari 166 orang.
India menyatakan memiliki bukti bahwa "badan-badan resmi" di Pakistan terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan serangan-serangan itu -- tampaknya menunjuk pada badan intelijen dan militer Pakistan. Islamabad membantah tuduhan tersebut.
Sejumlah pejabat India menuduh serangan itu dilakukan oleh kelompok dukungan Pakistan, Lashkar-e-Taiba, yang memerangi kekuasaan India di Kashmir dan terkenal karena serangan terhadap parlemen India pada 2001. Namun, juru bicara Lashkar membantah terlibat dalam serangan tersebut.
India mengatakan bahwa seluruh 10 orang bersenjata yang melakukan serangan itu datang dari Pakistan. New Delhi telah memberi Islamabad daftar 20 tersangka teroris dan menuntut penangkapan serta ekstradisi mereka, demikian Reuters melaporkan.
Sumber: Antara
Filipina Berharap USS Carl Vinson Tak Memicu Agitasi
![]() |
| Kapal Induk USS Carl Vinson. |
Sumber: Antara
Isi Kesepakatan Hamas-Fatah yang Membakar Israel
5) Parlemen
AL Laut Iran Yang Kuat Dan Di Segani
| Kapal Perusak produksi Iran " JAMARAN " |
Sumber: Irib
Indonesia Dukung Dunia Bebas Senjata Nuklir
Demikian Najib dalam pertemuannya dengan Sekretaris Ekskutif Comprehensive Nuclear-Test Ban Treaty Organization/CTBTO, Duta Besar (Dubes) Tibor Toth, seperti dikutip Sekretaris tiga Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), Wina Luna Amanda Sidqi, dalam keterangan persnya yang diterima ANTARA News di London, Sabtu.
Dalam pertemuannya dengan Sekretaris Ekskutif CTBTO dan Dubes Tibor Toth, Muhammad Najib dari Partai Amanat Nasional (PAN), didampingi Yahya Sacawiria (Partai Demokrat/PD), Muchamad Ruslan (Partai Golongan Karya/Golkar), Theodorus Yacob (Partai Demokrasi Indonesia/PDI-Perjuangan), dan Syahfan Badri (Partai Keadilan Sejahtera/PKS).
Najib menambahkan, meskipun Indonesia berpandangan bahwa negara-negara pemilik senjata nuklir adalah pihak yang paling berkewajiban menunjukkan komitmennya untuk menghentikan semua jenis uji coba senjata nuklir.
Lebih dari itu, ia mengemukakan, negara-negara pemilik senjata nuklir juga harus mengurangi secara terus-menurus jumlah senjata nuklir yang dimilikinya sehingga sampai suatu saat bisa hidup di dunia tanpa senjata nuklir, katanya.
Najib menyatakan, DPR RI tidak hanya mempertimbangkan kapan Parlemen Indonesia akan meratifikasi Traktat Pelarangan Uji Coba Senjata Nuklir (CTBT), tapi bagaimana Indonesia bisa mengajak negara-negara lain, khususnya yang termasuk dalam Annex 2 juga bisa segera meratifikasi CTBT.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Eksekutif CTBTO Tibor Toth, menyampaikan apa yang disampaikan Menlu RI di New York pada Mei lalu mengenai keputusan Indonesia untuk memulai proses ratifikasi menimbulkan gaung sangat luas dan secara nyata telah memperkuat kepemimpinan Indonesia didalam isu perlucutan senjata nuklir.
Keputusan Indonesia tersebut mendapatkan perhatian serius dari negara-negara yang memiliki senjata nuklir dan diyakini akan memberikan dorongan positif kepada negara-negara tersebut untuk mengikuti apa yang telah dilakukan Indonesia.
Tibor Toth juga meminta bantuan Indonesia untuk menggunakan kepemimpinannya, khususnya di kalangan negara-negara Gerakan Non-Blok, untuk ikut mendorong negara-negara yang belum meratifikasi CTBT agar segera meratifikasi.
Sepanjang pertemuan, rombongan Komisi I melakukan dialog secara interaktif mengenai berbagai aspek teknis dan politis dari ratifikasi CTBT. ES CTBTO menganggap pertemuan tersebut sangat produktif dan mengharapkan hal tersebut dapat menjadi model bagi parlemen dari negara-negara anggota CTBTO lainnya.
Memanfaatkan kunjungannya ke Wina, rombongan Komisi I juga mengadakan pertemuan terpisah dengan tiga warga Indonesia yang bekerja sebagai pakar di CTBTO untuk memperoleh masukan mengenai CTBT.
Rombongan juga menyempatkan diri berkunjung ke Markas Besar Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) yang terletak di kawasan yang sama dengan CTBTO (Vienna International Center).
Dalam kunjungannya ke Markas Besar IAEA, rombongan Komisi I melakukan diskusi dengan tujuh warga Indonesia yang menjadi pakar di IAEA, mengenai pengembangan teknologi nuklir untuk tujuan-tujuan damai.
CTBT adalah sebuah traktat yang terbentuk pada tahun 1996 dan bertujuan untuk menghentikan semua jenis uji coba senjata nuklir.
Hingga saat ini 153 negara telah meratifikasi CTBT. Namun demikian CTBT belum dapat berlaku secara hukum (entry into force) karena masih terdapat semibilan negara Annex II yang belum meratifikasi traktat tersebut.
Negara Annex II adalah negara-negara yang dianggap memiliki kemampuan nuklir yang cukup menonjol dan diperkirakan memiliki peluang untuk melakukan uji coba senjata nuklir.
Indonesia termasuk satu dari sembilan negara Annex II yang belum meratifikasi CTBT bersama Amerika Serikat, Cina, Israel, Iran, Mesir, Korea Utara, Pakistan dan India.
Sumber: Antara
Posisi Intelijen Memang Perlu Diperkuat Dan Dipertajam
Penguatan posisi intelijen itu penting, terlebih ditengah ancaman terorisme dan radikalisme Islam dewasa ini, kata Sekretaris FPKB DPR RI M Hanif Dhakiri di Jakarta Sabtu menanggapi wacana pembahasan RUU Intelijen.
Menurut Hanif, kemajuan suatu negara harus diiringi dengan kecanggihan aparat intelijen untuk mengantisipasi tantangan perubahan dalam masyarakat, baik lokal, nasional maupun global.
"Intelijen yang kuat itu sebuah keharusan. Tapi controllable juga harus. Kalau tidak bisa dikontrol, intelijen berpotensi melanggar hak asasi manusia", kata Hanif.
Ketua Umum DKN Garda Bangsa ini mengingatkan bahwa intelijen merupakan alat negara, bukan alat penguasa. Dengan demikian setiap orotitas maupun kewenangan yang diberikan kepadanya haruslah untuk kepentingan negara.
Mekanisme evaluasi dan pengawasan terhadap kinerja badan intelijen karenanya perlu jelas, baik pengawasan internal maupun pengawasan oleh parlemen.
Dalam pandangannya, beberapa isu dasar dalam draft RII Intelijen Negara harus segera diselesaikan dengan jernih. Mulai dari soal definisi intelijen, kewenangan penangkapan, penyadapan, kerahasiaan informasi, struktur badan intelijen.
"Cukup banyak isu yang memicu debat publik soal RUU Intelijen Negara ini. Tapi yang saya perlu ingatkan bahwa semua itu perlu diselesaikan dengan jernih. Semua pihak mesti berpikir arif dalam kerangka membangun intelijen yang kuat dalam suatu negara demokrasi.
Tidak boleh dipisah-pisah antara intelijen yang kuat dengan negara demokrasi. Keduanya harus paralel dan bertautan," kata Ketua DPP PKB ini.
Ia menambahkan, jika berpikirnya soal memperkuat intelijen saja, dikuatirkan intelijen jadi semena-mena dan tidak sinkron dengan alam demokrasi. Intelijen, ujarnya, bisa jadi alat penguasa untuk membunuh hak-hak demokrasi rakyat.
Sementara kalau fokusnya pada konteks negara demokrasinya saja, maka boleh jadi intelijen tidak akan pernah kuat karena sedikit-sedikit takut melanggar HAM sehingga intelijen bisa jadi tak berfungsi.
"Dua hal itu perlu disinkronkan sehingga intelijen kita bisa bermain cantik dan canggih dalam ruang politik yang sangat terbuka dan demokratis," sebut anggota Komisi X DPR RI ini.
Panglima TNI Terima Kunjungan PAT Malaysia
Singapura Belum Respon Tawaran Penyelamatan Gemini
MT Gemini Berhasil Kontak Pemilik Kapal
Panglima TNI Terima Kasal Filipina

























