C-705 China Cikal Bakal Rudal Nasional
Industri pertahanan Indonesia memasuki babak baru.Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro bersama koleganya dari Republik Rakyat China Jenderal Liang Guanglie meneken kesepakatan untuk proses alih teknologi peluru kendali
China Sepakat Transfer Teknologi Rudal Ke Indonesia
Pemerintah Indonesia dan China sepakat memantapkan proses alih teknologi serangkaian produksi bersama peluru kendali C-705
KCR Ke-2 Produksi Palindo Resmi Perkuat TNI AL
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro meresmikan Kapal Cepat Rudal 40, KRI Kujang 642 di Dermaga Batu Ampar Kota Batam
Marinir Kembali Akan Diperkuat 37 Tank BMP-3F
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut kembali akan mendatangkan tank amfibi BMP-3F untuk marinir dari Rusia
Indonesia Resmi Membeli 9 C-295 Dari Airbus
Generasi terbaru C-295 adalah pesawat yang ideal untuk pertahanan dan misi-misi kemanusiaan
Sukhoi PAK FA T-50 Jauh Mengungguli F22 Raptor
Jumlah pesawat tempur generasi ke-lima Sukhoi T-50 PAK akan ditambah menjadi 14 unit dari sekarang cuma tiga
Kamis, Juli 26, 2012
Komisi I DPR Terima Dubes Turki
Akuisisi MBT Leopard Untuk Meningkatkan Deteren Power Indonesia
Flight Sukhoi Su-30 TNI AU Latihan Bersama Ke Australia
Menhan Terima Dubes Australia untuk Indonesia
Menguasai Teknologi, Memperkuat Pertahanan
Dalam sejarah peperangan yang pernah terjadi, kemampuan suatu negara dalam menguasai teknologi sangat berpengaruh pada kemenangan. Sebab, penguasaan teknologi menjamin adanya persenjataan yang tangguh. Di Indonesia, pembangunan industri pertahanan telah dimulai sejak diterbitkannya Keputusan Presiden No 59/1983.Keppres itu membidani lahirnya sejumlah industri pertahanan seperti PT IPTN (sekarang PT Dirgantara Indonesia/ PT DI) untuk bidang kedirgantaraan, PT PAL (untuk maritim), PT PINDAD (persenjataan dan amunisi), PT DAHANA (bahan peledak), PT LEN (elektronika dan komunikasi).
Industri-industri itu mulai tenggalam setelah dihantam badai krisis pada 1998. Sekarang, pengembangan kemampuan teknologi dalam mendukung pertahanan kembali digencarkan. Guna mendukung langkah ini, dibentuklah Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) yang dipimpin Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan beranggotakan sejumlah menteri, termasuk Menteri Riset dan Teknologi Gusti Muhammad Hatta,Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, dan Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo.
Menteri Riset dan Teknologi Gusti Muhammad Hatta menyebut, ada tiga klaster dalam produksi ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Yakni, yang bersifat untuk meningkatkan produksi,pelayanan,dan perlindungan. “Jadi, kita harus terus mengembangkan iptek untuk mendukung pertahanan,” katanya di kantor Bapeten,belum lama ini. Di antara yang sedang dikembangkan untuk pertahanan adalah pembuatan roket yang dinamai RHAN. Roket ini sudah beberapa kali diujicoba dan berhasil.Namun,daya jangkau masih belum memenuhi ekspektasi. “Kita ingin di atas tiga digit,”ujar Gusti.
Di Indonesia, ada banyak Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS) dan Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (BUMNIP), serta badan usaha milik swasta yang aktivitas usahanya berkaitan erat dengan bidang pertahanan.Di deretan pelat merah ada nama-nama seperti PT Dirgantara Indonesia,PT Pindad,PT PAL Indonesia.Dikalangan swasta ada beberapa industri galangan kapal seperti PT Palindo.
Kemampuan PT DI dalam memproduksi pesawat tidak perlu diragukan lagi.Direktur Teknik dan Pengembangan PT DI Dita Ardoni Safri menyebutkan, beberapa pesawat yang sudah berhasil dibuat adalah CN 235,dan NC 212-200. Untuk pesawat CN 235 sekarang ini di antaranya dipakai oleh TNI Angkatan Udara sebagai pesawat angkut ringan, juga oleh TNI Angkatan Laut.Beberapa negara asing juga tertarik menggunakan pesawat ini,seperti Korea Selatan.
Selain pesawat, PT DI juga berhasil membuat roket FFAR (Fin Folding Aeriaal Rocket) yang dipakai untuk jet tempur TNI. Roket ini sebagian besar komponennya berasal dari dalam negeri. PT DI mampu memproduksi roket ini hingga ribuan unit per tahun.Roket jenis FFAR memiliki tiga tipe berdasarkan diameter serta jarak luncur.Yakni, tipe MK 60 dengan diameter 100 mm,tipe MK4 dan MK40 berdiameter 67 mm.
Roket ini pertama kali diproduksi dengan lisensi produsen roket Force de Zeeburg,Belgia. PT DI juga membuat torpedo berdiameter 122 milimeter yang memiliki jangkauan area hingga 40 km.Di luar teknologi yang sudah dikuasai,PT DI juga terlibat dalam berbagai pembuatan pesawat terbang selaku penyuplai komponen.Di antaranya bekerja sama dengan Airbus Military dan Boeing. Produk-produk Pindad juga sudah menembus pasar ekspor.
Bahkan untuk amunisi,jumlah permintaan melebihi kemampuan produksi.Sehingga manajemen berupaya untuk meningkatkan kapasitas dengan mendatangkan mesin baru.PT Pindad juga berhasil menciptakan kendaraan tempur angkut personel Panser Anoa 6x6. Penciptaan kendaraan ini dimulai ketika operasi militer di Aceh. Kala itu, banyak pasukan yang cidera karena menaiki kendaraan yang tidak memadai untuk operasi. Sehingga, Pindad dipesan untuk membuat kendaraan tempur angkut personel yang lebih aman dan lahirlah Anoa 6x6.
Kendaraan ini juga digunakan prajurit TNI yang bertugas dalam misi perdamaian dunia di bawah kendali PBB. Bahkan, spesisifikasi Anoa 6x6 sudah memenuhi kualifikasi PBB. Beberapa negara asing pun berminat untuk membeli,seperti Malaysia. Saat ini,PT Pindad membuat prototipe kedua kendaraan perintis ( Rantis) 4x4 bekerja sama dengan TNI dan industri lain.PT Pindad sebagai leading sector industri termasuk pelaksana integrator desain,pengerjaan break system, steering system, serta senjata.
Sedangkan penyedia baja oleh PT Krakatau Steel dan penyedia power train, powerpack, electricalAC,engine,wich,driver set,dan pengecatan body assembling oleh PT Autocar Industri Komponen. Dalam bidang maritim,Indonesia juga sudah bisa membuat kapal perang oleh PT PAL maupun PT Palindo. Di antara kapal perang yang sudah diproduksi adalah landing platform dock (LPD) yang diproduksi setelah proses alih teknologi dalam pembelian LPD dari Korea Selatan.
Selain itu juga berhasil diproduksi kapal kawal cepat rudal (KCR) berbagai ukuran 40 meter dan 60 meter.“Ada roadmap pembangunan kapal perang. Ada tahapan-tahapannya,”kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro.
Anggaran Pertahanan Perlu Ditingkatkan
ASEAN Tak Berdaya Menghadapi China
Menteri Luar Negeri Kamboja, Hor Namhong, dalam kesempatan itu menuturkan bahwa pertemuan ini bukan untuk membahas sengketa yang terjadi di Laut China Selatan. Bahkan lebih tegas, Hor mengatakan masalah sengketa di Laut China Selatan tidak perlu dibahas.
Filipina ngotot agar masalah di Laut China Selatan bisa diselesaikan oleh negara ASEAN karena negara itu butuh dukungan. Bila Filipina menghadapi China secara sendiri, secara militer dan hukum internasional, akan kewalahan. Untuk itu Filipina tak lelah-lelahnya membawa masalah ini ke dunia internasional.
Pengklaiman secara sepihak wilayah Laut China Selatan oleh China membuat ketegangan tidak hanya antara China dan Filipina namun juga dengan Vietnam, Brunai, Malaysia, dan Taiwan. Diantara negara itu Filipina dan Vietnam-lah yang paling seru memperebutkan wilayah Laut China Selatan. Negara-negara itu memperebutkan wilayah itu pasti dilandasi alasan bahwa ada sumber minyak yang menggiurkan.
Ketegangan antara Filipina dan Vietnam dengan China sudah pada tingkatan aksi militer. Dalam kondisi yang merasa lemah, membuat Filipina meminta bantuan kepada Amerika Serikat. Undangan Filipina kepada Amerika Serikat untuk masuk dalam konflik militer ini tentu disambut dengan senang hati oleh Amerika Serikat. Undangan Filipina ini dianggap oleh Amerika Serikat sebagai sarana untuk menghantam China sekaligus menacapkan pengaruh Amerika Serikat di Asia Timur dan Aria Tenggara.
Untuk menghadapi China, Filipina tidak hanya menggandeng Amerika Serikat, namun Filipina juga memaki-maki Kamboja sebagai antek China di Asia Tenggara. Filipina menuduh Kamboja yang menolak disepakatinya Kode Tata Berperilaku di Laut China Selatan karena adanya tekanan China.
Mengapa pertemuan itu gagal membahas masalah di Laut China Selatan meski urusan itu melibatkan banyak negara ASEAN, seperti Filipina, Vietnam, Brunai, dan Malaysia? Alasannya adalah. Pertama, ketergantungan negara-negara ASEAN akan bantuan China. Sebagaimana kita ketahui China telah banyak memberi bantuan dan investasinya di negara-negara ASEAN, terutama di Myanmar, Kamboja, dan Indonesia. Bantuan yang diberikan ini tentu menjadi beban bagi banyak negara ASEAN bila hendak menentang China. Misalnya saja, ketika pemerintahan Junta Militer Myanmar diembargo ekonomi oleh PBB dan Uni Eropa, namun nafas ekonomi Myanmar masih menghembus karena adanya bantuan ekonomi dan perdagangan dengan China.
Dukungan kepada Myanmar tidak hanya masalah ekonomi dan perdagangan, namun juga penentangan-penentangan China kepada PBB dan Uni Eropa atas sanksi-sanksi yang hendak ditimpakan kepada Myanmar. Hal yang demikian membuat Myanmar tidak bersuara banyak dalam masalah Laut China Selatan.
Pun demikian dengan Indonesia, kita lihat banyak sekali bantuan ekonomi, pendidikan, teknis infrastruktur, transportasi, perdagangan, dan lain sebagainya yang diberikan China. Bantuan ini membuat kenyang Indonesia, sehingga kalau kenyang otomatis tidak membuat Indonesia kritis kepada China.
Kedua, bila konflik militer terjadi antara ASEAN dan China, pasti ASEAN tidak berdaya menghadapi gempuran militer China. Mengapa demikian? Sebab China tidak dipusingkan dengan masalah alutsista yang dimiliki. Selama ini China mampu memproduksi alutsistanya sendiri dengan canggih, modern, dan tangguh. Sebagai negara besar, penguasaan teknologi China sangat maju, buktinya China sudah mampu mengirim taikonot (astronot) ke luar anagkasa.
Sementara negara-negara ASEAN sendiri saat ini banyak dipusingkan dengan masalah alutsista yang dimiliki. Kita tahu bagaimana alutsista Indonesia? Tidak perlu dikupas di sini, sebab para pembaca sudah bisa menyimpulkan sendiri. Dalam kondisi yang demikian, maka Indonesia sebagai negara yang berpengaruh di ASEAN selalu mengatakan, “Dalam masalah Laut China Selatan harus dihindarkan penyelesaian secara militer.” Hal demikian sebenarnya menunjukan lemahnya kekuatan militer yang dimiliki Indonesia.
Ketiga, komunitas ASEAN berbeda dengan komunitas Uni Eropa dan Liga Arab. Uni Eropa adalah kumpulan negara-negara di mana penduduknya mayoritas beragama Kristen dan Katolik sehingga bila negara yang ingin menjadi anggota Uni Eropa namun mayoritas penduduknya bukan Kristen atau Katolik maka keinginan negara itu akan dipersulit. Lihat saja bagaimana susahnya Turki masuk ke Uni Eropa.
Demikian pula Liga Arab, organisasi ini adalah kumpulan negara yang seluruh penduduknya berbahasa Arab, beretnis Arab, dan beragama Islam. Dari dasar-dasar itulah maka mereka sangat solidaritas ke Palestina, di mana orang Palestina adalah etnis Arab, berbahasa Arab, dan mayoritas beragama Islam. Solidaritas inilah membuat Liga Arab menjadikan Israel sebagai musuh bersama.
Sementara itu ASEAN adalah lain. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini multietnik, bahasa, dan ras. Tidak adanya homogenitas inilah yang tidak bisa menjadikan ASEAN sebagai komunitas yang senasib dan seperjuangan. Sehingga China oleh ASEAN tidak seperti Uni Eropa memandang Turki atau Liga Arab memandang Israel.
Ketiga hal di ataslah yang membuat ASEAN serba bingung menghadapi China. Bila tidak dilawan, China akan semakin sewenang-wenang dan agresif di kawasan Laut China Selatan, namun bila dilawan, kekuatan apa yang dimiliki negara-negara ASEAN.
Dengan demikian, konflik di Laut China Selatan ini akan berlangsung lama dan terus memanas. Jalan pendek yang ditempuh Filipina adalah mengundang Amerika Serikat untuk berpartisipasi secara aktif untuk menyelesaikan masalah di Laut China Selatan. Karena ASEAN tidak mampu menyelesaikan masalah di Laut China Selatan maka ASEAN tidak bisa melarang kehadiran militer Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara. Padahal negara ASEAN menyepakati bahwa kawasan Asia Tenggara adalah zona damai.
Ketidakmampuan ASEAN dalam menyelesaikan masalah kawasan akan membuat organisasi ini tidak bermanfaat bagi anggotanya. Dan dalam masalah ini menunjukan bahwa organisasi ASEAN secara ekonomi rapuh dan secara militer lemah. Akhirnya kawasan Asia Tenggara akan selalu menjadi wilayah konflik, baik ekonomi dan militer, yang melibatkan dan menguntungkan pihak-pihak lain.
Panglima TNI Minta Paspampres Tingkatkan Kewaspadaan
"Tugas Paspampres tidak akan ringan menghadapi periode kepemimpinan 2014--2019. Tamu negara akan semakin banyak. Apalagi kondisi lingkungan yang semakin terbuka," kata Panglima TNI dalam Upacara Serah Terima Jabatan Komandan Paspampres di Mako Paspampres, Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan, tugas pengamanan terhadap Presiden dan Wakil Presiden tidak boleh dikurangi dan disederhanakan, tetapi harus dipersiapkan secara matang dan selalu memperhatikan kewaspadaan.
Panglima TNI menyebutkan, bahwa tantangan lingkungan strategis ke depan harus senantiasi diawasi dengan cermat, meski pengamanan VVIP bukan merupakan hal yang baru.
"Kehidupan nasional menghadapi tantangan berat dan kompleks. Kita harus senantiasi menekan pengaruh negatif dari luar dan terus berusaha menekan dinamika konflik di dalam negeri," jelasnya.
Brigjen TNI Doni Munardo yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Wadanjen Kopassus) resmi menjabat sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) melalui upacara serah terima jabatan dipimpin Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono.
Brigjen TNI Doni Munardo menggantikan Mayjen TNI Agus Sutomo yang selanjutnya menempati posnya yang baru sebagai Danjen Kopassus menggantikan Mayjen TNI Wisnu Bawa Tenaya yang dipromosikan menjadi Pangdam IX/Udayana.
Pergantian jabatan ini sesuai keputusan Panglima TNI nomor: Kep/392/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012. Dalam keputusan ini, ada 46 perwira tinggi yang berganti jabatan.
Sebelumnya Doni telah menyerahkan jabatannya sebagai Wadanjen Kopassus kepada penggantinya, Kolonel Inf Jaswandi dari Pamen Denma Mabesad.
Doni yang merupakan Akmil angkatan 1985 sebelum menjadi Wadanjen Kopassus merupakan Dan Grup A Paspampres. Dengan jabatan sebagai Dan Paspampres, maka perwira tinggi yang lama berkarier di Kopassus ini akan kembali mengurus `Istana`.
Dengan jabatan barunya, Doni Munardo juga akan mendapat kenaikan pangkat menjadi Mayjen, perwira tinggi bintang dua.
Danpaspampres yang baru Brigjen TNI Doni Munardo, mengatakan, dirinya akan meningkatkan kewaspadaan seluruh prajurit di lingkungan Paspampres.
Indonesia CHina Adakan Defense Industry Cooperation Meeting
Pasang Surut Hubungan Diplomasi Indonesia Australia
![]() |
| Pembom Strategis AURI yang ditakuti Australia |
![]() |
| Jet Tempur Hawk di Air Force Base Halim Jakarta |
![]() |
| Skuadron Sukhoi, alutsista strategis TNI AU |
TNI AL Dan Angkatan Laut China Adakan Dialog Untuk Pertama Kali
Wakil Ketua Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Pertahanan China Laksamana Muda Guan You Fei mengatakan dialog antara angkatan laut Indonesia dan China merupakan salah satu bagian dari kerja sama pertahanan kedua negara dalam bentuk forum konsultasi bilateral bidang pertahanan dan keamanan.
"Dialog antarangkatan laut kedua negara menjadi salah satu komponen penting untuk membina hubungan yang lebih baik berdasar saling pengertian, dan saling percaya," kata Guan You Fei.
Ia mengatakan pada dialog kali pertama ini akan dibahas pembangunan angkatan laut kedua negara dan beragam isu keamanan maritim regional.
Sedangkan Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Didit Herdiawan mengatakan "navy to navy talk" yang baru kali pertama dilakukan ini dapat menjadi jembatan yang kuat bagi pembangunan kerja sama angkatan laut kedua yang makin meningkat dan luas.
"Kita ketahui bersama bahwa hubungan RI-China, termasuk hubungan angkatan laut kedua negara telah berjalan baik, dan diharapkan akan terus meningkat di masa datang didasari rasa saling percaya, saling memahami, saling menghormati satu sama lain," katanya.
Selain itu, dialog antarangkatan laut kedua negara dapat memberikan peluang kerja sama yang lebih luas tidak saja untuk kepentingan dua angkatan laut, tetapi juga untuk kepentingan kedua negara dalam mewujudkan stabilitas keamanan maritim regional.
"Melalui 'navy to navy talk' angkatan laut kedua negara dapat saling bertukar informasi, pandangan untuk pembangunan kedua angkatan laut serta membahas isu-isu umum terkait keamanan maritim regional," kata Didit.
Dialog TNI Angkatan Laut dan Angkatan Laut China akan dilaksanakan selama dua hari, 25-26 Juli, dengan agenda membentuk kerangka kerja sama angkatan laut kedua negara dan pembahasan isu-isu keamanan maritim regional.
Filipina Perkuat Militer di Laut China Selatan
Aquino mengumumkan negaranya akan segera mendapatkan lebih dari 40 pesawat militer baru,termasuk helikopter serang dan dua pesawat kargo yang diperbarui serta kapal untuk pertahanan maritim. Adapun senjata lainnya akan dikirim dalam dua tahun ke depan, guna memperkuat militer Filipina di tengah ketegangan dalam sengketa wilayah di Laut China Selatan. “Kapal angkatan laut melambangkan kemampuan Filipina untuk melindungi, berjuang, dan menjaga kepentingan seluruh negara,” papar Aquino, seperti dikutip philippinenews. com.
Tambahan kekuatan baru ini juga untuk meningkatkan pertahanan militer Filipina sudah mencapai Teluk Manila. “Kerja sama militer Filipina dengan AS telah membuat Washington memberikan dana sebesar USD30 juta, untuk membantu melindungi pantai sejauh 36.000 kilometer dari garis pantai negara itu,” tegas Aquino, dikutip Washington Post. Meski bertekad meningkatkan pertahanan militer negaranya, Aquino tetap menekankan bahwa Filipina berharap mendapatkan solusi damai dengan China.
Ketegangan antara Filipina dan China meletus pada April, ketika kedua negara saling mengklaim wilayah di Laut China Selatan.Di China,wilayah ini disebut dengan Pulau Huangyan, sementara di Filipina dikenal dengan sebutan Bajo de Masinloc. Laut China Selatan memiliki kekayaan sumber daya mineral atau disebut dengan Kepulauan Spratly.
Pidato ini disampaikan Aquino saat China telah sepakat untuk mendirikan garnisun atau kelompok pasukan di kawasan pulau-pulau yang disengketakan. China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan dan sering kali terlibat persengketaan dengan tetangganya. Filipina juga memiliki klaim atas sebagian wilayah lautan itu.
























