C-705 China Cikal Bakal Rudal Nasional
Industri pertahanan Indonesia memasuki babak baru.Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro bersama koleganya dari Republik Rakyat China Jenderal Liang Guanglie meneken kesepakatan untuk proses alih teknologi peluru kendali
China Sepakat Transfer Teknologi Rudal Ke Indonesia
Pemerintah Indonesia dan China sepakat memantapkan proses alih teknologi serangkaian produksi bersama peluru kendali C-705
KCR Ke-2 Produksi Palindo Resmi Perkuat TNI AL
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro meresmikan Kapal Cepat Rudal 40, KRI Kujang 642 di Dermaga Batu Ampar Kota Batam
Marinir Kembali Akan Diperkuat 37 Tank BMP-3F
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut kembali akan mendatangkan tank amfibi BMP-3F untuk marinir dari Rusia
Indonesia Resmi Membeli 9 C-295 Dari Airbus
Generasi terbaru C-295 adalah pesawat yang ideal untuk pertahanan dan misi-misi kemanusiaan
Sukhoi PAK FA T-50 Jauh Mengungguli F22 Raptor
Jumlah pesawat tempur generasi ke-lima Sukhoi T-50 PAK akan ditambah menjadi 14 unit dari sekarang cuma tiga
Jumat, Februari 03, 2012
Tentara Laut Diraja Malaysia Kunjungi Pasmar-1
Serah Terima Jabatan Danmenbanpur-1 Marinir
Kolonel Marinir M. Hari beberapa waktu lalu telah menempati jabatan baru sebagai Komandan Pangkalan Korps Marinir Surabaya sedangkan Kolonel Marinir Nuri Andrianis Djatmika sebelumnya sebagai Komandan Pangkalan TNI AL Malang.
Upacara serah terima jabatan orang nomor satu di jajaran Menbanpur-1 Mar tersebut didukung 6 Batalyon upacara dari Yonzeni-1 Mar, Yonbekpal-1 Mar, Yonangmor-1 Mar, Yonkes-1 Mar, Yonprov-1 Mar, Yonkomlek-1 Mar dan 1 unit Korps Musik dari Lanmar Surabaya serta didukung oleh material-material tempur Menbanpur-1 Marinir, dipimpin Komandan Upacara Letkol Marinir Letkol Marinir Sumantri yang sehari-hari menjabat sebagai Komandan Batalyon Komunikasi dan Elektronika -1 Marinir.
Dalam amanatnya, Komandan Pasmar-1 menyampaikan, serah terima jabatan ini pada dasarnya merupakan tuntutan alamiah, disamping merupakan bagian dari proses pembinaan kesatuan, yang diarahkan agar kesatuan tersebut mampu menghadapi tantangan tugas kedepan secara berkelanjutan, juga merupakan salah satu upaya untuk mendinamisasikan kinerja dan organisasi agar semakin meningkat, baik dalam mengembangkan kreatifitas maupun kemampuan konsepsionalnya, guna mewujudkan organisasi yang lebih mantap, efesien, efektif dan produktif sehingga dapat terpelihara dari waktu ke waktu. “Ujar Danpasmar-1.
Lebih lanjut Komandan Pasmar-1 menyampaikan, atas nama pribadi dan seluruh jajaran Pasmar-1 menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Kolonel Marinir M. Hari atas dedikasi, loyalitas dan pengabdiannya selama menjabat sebagai Komandan Resimen Bantuan Tempur-1 Marinir, dengan pengalaman selama menjadi Danmenbanpur-1 Mar semoga dapat menjadi bekal berharga untuk menempati jabatan baru sebagai Danlanmar Surabaya.
Hadir dalam acara tersebut Kepala Staf Pasmar-1, Dankolatmar, Para Asisten Kaspasmar-1, para Dankolak/Satlak Pasmar-1, para pejabat teras dijajaran Marwiltim serta para tamu undangan lainnya.
Prajurit Korps Marinir Raih Prestasi Di Lomba Tembak Bisam Brunei
Dalam ajang ini ketujuh prajurit Marinir berhasil meraih prestasi yang gemilang, diantaranya Kapten Marinir Frans Paul dalam cabang menembak pistol memperoleh tiga emas dan satu perak , Serka Marinir Farhaenudin pada cabang menembak senapan memperoleh dua emas dan tiga perak, Praka Marinir Budi Prasetyo pada cabang menembak senapan memperoleh tiga emas dan dua perak serta satu perunggu, Praka Marinir Andri Setiawan pada cabang menembak SO memperoleh tiga emas dan satu perunggu, serta Praka Marinir Badrus Sudiro pada cabang menembak SO memperoleh tiga emas dan satu perunggu.
BISAM merupakan lomba tembak militer atau tempur tingkat Internasional yang di mulai sejak 1985. Kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (RBAF) itu di ikuti oleh 10 Negara yaitu : Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapur, Vietnam, Kamboja, Oman, Pakistan, Australia dan Inggris.
Pada kesempatan tersebut Komandan Korps Marinir menyampaikan terima kasih dan rasa bangga kepada ketujuh atlit lomba tembak BISAM ke-10 atas prestasi yang telah di raihnya, selain membawa nama baik negara mereka juga membawa nama Korps Marinir di mata dunia internasional.
Indonesia Serahkan Dokumen Larangan Uji Coba Nuklir Ke PBB
"Dokumen itu sudah diserahkan dalam kunjungan Menlu ke markas PBB," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Michael Tene, kepada pers di Jakarta, Jumat.
Dengan adanya ratifikasi traktat pelarangan yang diserahkan Indonesia, maka masih tersisa delapan negara yang melakukan ratifikasi.
"Mereka adalah India, Pakistan, Iran, Israel, Mesir, Amerika Serikat, Korea Utara, dan China," jelas Michael.
Indonesia merupakan negara ke-36 yang mengesahkan ratifikasi pada awal Desember tahun lalu. Dari 44 negara pemilik reaktor dan senjata nuklir (Annex II), baru 36 negara yang meratifikasi traktat itu.
"Kami terus mendorong agar negara ataupun pihak-pihak yang belum meratifikasi untuk mengesahkannya segera, agar traktat tersebut memiliki kekuatan legal dan mengikat," tambah dia.
Sebelumnya, Indonesia sempat menunda ratifikasi karena menunggu negara-negara yang memiliki nuklir lebih dulu meratifikasi traktat ini. Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa, berpendapat dunia yang bebas nuklir akan mendorong perdamaian dunia.
"Jaminan dari ancaman senjata nuklir hanya bisa dicapai dengan penghapusan uji coba senjata nuklir tanpa syarat dan tanpa standar ganda," ujar Marty beberapa waktu lalu.
Dengan dilakukannya ratifikasi, nantinya akan menginspirasi negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara untuk segera meratifikasi traktat tersebut dan mewujudkan kawasan itu menjadi daerah bebas nuklir melalui penandatanganan protokol bebas nuklir.
Kodam XVII/Cenderawasih Butuh Lebih Banyak Panser Ketimbang MBT
“Yang cocok di wilayah ini adalah jenis panser, sebab Papua medannya sangat sulit, sangat tidak cocok. Tahun ini kami mengajukan empat panser ke pusat. Rencananya, panser Anoa buatan Pindad yang akan diberikan. Sehingga kalaupun tank Leopard jadi dibeli, Kodam di sini kurang membutuhkannya,” katanya kepada wartawan di Makodam Jayapura, Kamis, 2 Februari 2012.
Karena panser menggunakan ban, kata Erfi, lebih mudah masuk ke wilayah-wilayah sulit. Namun, karena tank ini pakai rantai, tentu akan sangat sulit. “Saat ini masih diprogramkan untuk pengadaan panser. Kami baru memiliki 18 panser yang disebar di 13 kodim di Papua dan Papua Barat,” ujarnya.
Alutsista lain yang dibutuhkan di Papua adalah helikopter untuk mempermudah menjangkau daerah-daerah sulit. "Rencananya, tahun ini ada penambahan dua heli lagi untuk kami. Idealnya kami harus memiliki empat heli. Sekarang kami hanya punya satu heli," kata Pangdam.
DPR Dukung Sikap Presiden dalam Pengadaan Alutsista
"Yaitu harus hindari mark-up akibat percaloan dan utamakan produk dalam negeri," ujar Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq dalam pesan singkatnya yang diterima Jurnalparlemen.com.
Kata Mahfudz, untuk menghapuskan praktek mark-up, Kemhan dan Mabes TNI serta ketiga angkatan harus terbuka kepada Komisi I DPR tentang penganggaran dan penetapan kontrak pembelian. "Juga harus dipastikan tidak ada lagi terjadi perubahan-perubahan di tengah jalan. Kita semua tahu harga alutsista sifatnya abu-abu, tidak seperti belanja modal lainnya," ujarnya.
Sehingga, kata Mahfudz pengadaan alutsista itu memang harus terbuka. Agar tidak ada ruang bagi praktek mark-up. "Adapun soal pengadaan dari dalam negeri, Presiden harus cermat monitor daftar belanja alutsista dan bila perlu konfirmasi langsung kesiapan perusahaan-perusahaan industri pertahanan nasional dalam memenuhi produk alutsista," tegasnya.
Sebagai contoh, kata Mahfudz, pada tahun 2011 alokasi belanja alutsista ke dalam negeri baru sekitar 13 persen. Dengan alokasi anggaran modernisasi alutsista 2010-2014 sebesar Rp 150 triliun, mestinya minimal 40 persen dibelanjakan di dalam negeri atau dengan skema joint-production.
"Ini penting untuk merevitalisasi industri pertahanan nasional yang mulai didukung keuangannya oleh Menkeu melalui PMN sebesar Rp 3 triliun pada 2011. Jika hal-hal ini dijalankan dengan penuh komitmen, maka Komisi I DPR tidak ragu untuk terus mendorong peningkatan anggaran modernisasi alutsista TNI yang sudah banyak usang," ujarnya.
Juga yang terpenting, menurut Mahfudz, perlunya peningkatan prioritas modernisasi alutsista matra laut untuk maksimalkan pengamanan wilayah maritim Indonesia yang sangat luas dan masih rawan terhadap lalu-lintas ilegal yang merugikan perekonomian nasional.
"Saat ini potensi kerugian negara per tahun akibat illegal fishing, illegal logging, penyelundupan BBM, dan perompakan ditaksir mencapai nilai Rp 40 triliun," ujarnya.
Mahfudz menambahkan, bahwa Presiden SBY punya kesempatan 2 tahun lagi untuk majukan TNI dari aspek alutsista dan kesejahteraan prajurit. Sehingga Indonesia ke depan benar-benar disegani di kawasan dan bisa secara mandiri mengontrol wilayah kedaulatannya.
"Last but not least, prinsip yang sama juga harus dijalankan oleh Polri yang anggaran belanja modalnya juga sangat besar," tegasnya.
Menhan : Proyek Pengadaan Alutsista TNI Sangat Banyak Renstra 2010-2014
Jenis alutsista yang dibeli Indonesia pun beragam, ada yang bergerak dan ada yang tidak bergerak. Tapi, pemerintah mengusahakan agar pembelian senjata memang sesuai dengan kebutuhan. "Prosesnya dari user (TNI AD, TNI AL atau TNI AU), ke Mabes TNI, baru ke Menhan. Dari situ (baru) ada pembelian," kata Purnomo.
Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono telah meminta Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengutamakan pengadaan alutsista dari industri dalam negeri. "Manakala tidak tersedia, boleh mengadakan dari luar. Tapi dengan format yang baik, dengan kerangka kerja sama yang baik supaya di kemudian hari bisa mandiri," ucap Presiden.
Sebelumnya, saat membuka Sidang Kabinet Terbatas bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Presiden meminta agar kultur mark up dan kongkalikong dalam pengadaan alutsista dihilangkan. "Saya sudah lama menengarai dulu, kultur mark up, kultur kongkalikong dengan perusahaan-perusahaan tertentu, sehingga merugikan negara. Kami bertekad jangan lagi ada seperti itu," kata Presiden.
Yudhoyono menjelaskan pemerintah tetap memberi ruang dan kesempatan bagi setiap orang untuk berbisnis di pengadaan alutsista. Namun jangan sampai ada lobi dan penggalangan dukungan berbagai pihak hingga terjadi mark up dan negara pun dirugikan. "Saya tahu barangkali tidak nyaman kebijakan seperti ini. Ada yang merasa dirugikan atau kurang penghasilan. Tapi harus dilakukan di era kita harus pertanggungjawabkan belanja kalau menyangkut anggaran negara," ujarnya.
Segala praktek pengadaan alutsista yang tidak benar, menurut SBY, harus segera dihentikan. "Saya masih mencium godaan-godaan ke arah itu. Dan kalau itu terjadi, beri tindakan tegas termasuk siapa yang mengajak melakukan penyimpangan pengadaan alutsista. Hakikatnya semua pengadaan di negeri ini, di kementerian mana pun," katanya.
Hindari Mark Up, TNI Harus Mampu Hapus Broker Alutsista
Menurut Jaleswari, semua pihak utamanya Tentara Nasional Indonesia (TNI) sudah seyogianya menerapkan prinsip transparan dan akuntabilitas dalam pengadaan Alutsista tersebut. ”Saya kira pernyataan Presiden SBY itu tepat karena Alutsista itu dibeli dari APBN. Sesuatu yang menyangkut APBN itu harus transparan karena menyangkut dana publik,” ujar Jaleswari saat berbincang dengan Jurnal Nasional, Kamis (2/2).
Jaleswari melanjutkan dirinya dapat memahami imbauan Presiden SBY tersebut. Pasalnya sambung dia, sudah menjadi rahasia umum apabila pengadaan Alutsista TNI selama ini kerap disusupi oleh broker atau makelar.
”Broker-broker harus dihilangkan. Karena Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono beberapa tahun lalu juga pernah menyatakan anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) itu penuh borok dan bocor,” katanya.
Untuk itu kata Jaleswari lagi, dalam rangka penerapan transparansi dan akuntabilitas tersebut maka TNI harus konsisten dalam menjakankan Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan. Renstra ini harus tetap dijalankan secara berkelanjutan meski terjadi pergantian di pucuk pimpinan TNI. ”Tidak hanya TNI tapi juga semua pihak harus mendukung berjalanya Renstra tersebut,” katanya.
SBY: Alutsista Tak Boleh Lemah dan Tertinggal
Tarik Ulur Penjualan Tank Leopard Belanda Ke Indonesia
TNI AU Jatuhkan Pilihan UAV Israel Karena Dianggap Paling Mumpuni
Setelah dilakukan diskusi dan kajian matang, papar Hartind, TNI AU menjatuhkan putusan untuk membeli pesawat intai Israel. Pihaknya juga mengharap pembelian yang ditujukan untuk meningkatkan alat utama sistem persenjataan (alutista) ini tidak dikait-kaitkan dengan isu macam-macam. Seperti, Israel digolongkan sebagai negara pelanggar hak asasi manusia (HAM) maupun isu lain yang tidak ada hubungannya dengan penambahan kekuatan matra udara.
“Pesawat ini kualitasnya bagus, paling canggih. Karena industri pertahanan mereka paling maju,” kata Hartind, Kamis (2/2). Pembelian pesawat ini menggunakan mekanisme pembiayaan kredit ekspor.
Meski begitu, pihaknya tidak tahu kapan pesawat intai UAV tersebut datang ke Indonesia. “Kami berharap pada 2012 ini paling sedikit tiga pesawat UAV datang. Tapi, tidak tahu lagi setelah DPR ramai begini.” ujar Hartin.
SBY Harapkan Pembangunan Lanjutan IPSC Kelar 2014
JAKARTA-(IDB) : Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengharapkan kelanjutan pembangunan Indonesia Peace and Security Center (IPSC) yang tercatat seluas 260 hektare dapat rampung 2014.
Alasannya, di tengah ancaman bencana alam, alangkah baiknya, negara mempunyai institusi atau tempat untuk meningkatkan kemampuan soal bencana melalui pelatihan-pelatihan.
Peace Keeping Center Juga Untuk Siaga Kekuatan
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyampaikan hal ini di Kantor Presiden, usai rapat terbatas kabinet, Kamis (2/2) sore.
"Dengan adanya dinamika perubahan, center yang tadinya hanya untuk dua kegiatan, sekarang menjadi tujuh kegiatan. Maka kita laporkan langkah-langkah yang harus kita lakukan, terutama mengenai tata ruang, kemudian juga masalah pertanahannya juga berubah, lalu juga beberapa masalah koordinasi," Menhan Purnomo menjelaskan.
Menurut Purnomo, setidaknya akan ada lima lembaga kementerian terlibat atau akan terlibat dalam pembangunan kawasan Santi Dharma ini, sehingg koordinasi menjadi perihal penting. Beberapa lembaga yang terlibat, antara lain, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kemendikbud, dan Kementerian Pekerjaan Umum. Purnomo juga menegaskkan bahwa target penyelesaian kawasan ini tetap tahun 2014.
Jangan Skeptis Soal Tank Leopard
TNI-AD memerlukan main battle tank (MBT) Leopard 2A6 karena tank bekas asal Belanda itu memiliki teknologi canggih. "Tank ini bisa menjangkau sasaran secara presisi. Kita perlu tank ini, untuk mengembangkannya di masa depan," katanya, di Jakarta, Kamis.
Rencana pembelian 100 unit tank Leopard dari pemerintah Belanda merupakan keputusan yang tepat.
Di sisi lain, Tippe yang berasal dari korps infantri bisa menerima pendapat bahwa Leopard dengan bobot kosongnya yang 62 ton tidak pas dengan keadaan infrastruktur dan topografi Tanah Air.
Menurut dia, Leopard didesain bisa beroperasi di segala medan, sehingga cara melihatnya harus diproyeksikan menghadapi medan peperangan dan tidak semata mempermasalahkan penempatannya di Jakarta dan Surabaya.
"Kita jangan spektis melihat permasalahan. Tank ini bisa di segala medan dan tidak masalah digunakan seperti tank dalam Perang Dunia Kedua," ujar Syarifudin.
Sebelumnya, Kepala Staf TNI-AD, Jenderal TNI Pramono E Wibowo, menegaskan, rencana pembelian 100 unit Leopard masih dalam perundingan. "Kami ini sedang mencari yang sesuai dengan permintaan prajurit di lapangan serta anggaran yang tersedia, " kata Wibowo, di sela Rapat Pimpinan TNI Angkatan Darat 2012.
KSAD juga mengatakan telah meminta maaf kepada Dewan Perwakilan Rakyat karena komunikasi yang kurang berjalan dengan baik antara TNI AD dan badan legislatif. Dana dari pemerintah untuk meremajakan arsenal militer Indonesia sebanyak Rp14 triliun.
















