JAKARTA-(IDB) : Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengakui saat ini banyak proyek pengadaan alutsista (alat utama sistem persenjataan). "Kalau dihitung, tidak tahu. Jumlahnya saya belum tahu," kata dia, usai sidang kabinet terbatas di kantor Presiden, Kamis 2 Februari 2012.
Jenis alutsista yang dibeli Indonesia pun beragam, ada yang bergerak dan ada yang tidak bergerak. Tapi, pemerintah mengusahakan agar pembelian senjata memang sesuai dengan kebutuhan. "Prosesnya dari user (TNI AD, TNI AL atau TNI AU), ke Mabes TNI, baru ke Menhan. Dari situ (baru) ada pembelian," kata Purnomo.
Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono telah meminta Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengutamakan pengadaan alutsista dari industri dalam negeri. "Manakala tidak tersedia, boleh mengadakan dari luar. Tapi dengan format yang baik, dengan kerangka kerja sama yang baik supaya di kemudian hari bisa mandiri," ucap Presiden.
Sebelumnya, saat membuka Sidang Kabinet Terbatas bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Presiden meminta agar kultur mark up dan kongkalikong dalam pengadaan alutsista dihilangkan. "Saya sudah lama menengarai dulu, kultur mark up, kultur kongkalikong dengan perusahaan-perusahaan tertentu, sehingga merugikan negara. Kami bertekad jangan lagi ada seperti itu," kata Presiden.
Yudhoyono menjelaskan pemerintah tetap memberi ruang dan kesempatan bagi setiap orang untuk berbisnis di pengadaan alutsista. Namun jangan sampai ada lobi dan penggalangan dukungan berbagai pihak hingga terjadi mark up dan negara pun dirugikan. "Saya tahu barangkali tidak nyaman kebijakan seperti ini. Ada yang merasa dirugikan atau kurang penghasilan. Tapi harus dilakukan di era kita harus pertanggungjawabkan belanja kalau menyangkut anggaran negara," ujarnya.
Segala praktek pengadaan alutsista yang tidak benar, menurut SBY, harus segera dihentikan. "Saya masih mencium godaan-godaan ke arah itu. Dan kalau itu terjadi, beri tindakan tegas termasuk siapa yang mengajak melakukan penyimpangan pengadaan alutsista. Hakikatnya semua pengadaan di negeri ini, di kementerian mana pun," katanya.
Jenis alutsista yang dibeli Indonesia pun beragam, ada yang bergerak dan ada yang tidak bergerak. Tapi, pemerintah mengusahakan agar pembelian senjata memang sesuai dengan kebutuhan. "Prosesnya dari user (TNI AD, TNI AL atau TNI AU), ke Mabes TNI, baru ke Menhan. Dari situ (baru) ada pembelian," kata Purnomo.
Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono telah meminta Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengutamakan pengadaan alutsista dari industri dalam negeri. "Manakala tidak tersedia, boleh mengadakan dari luar. Tapi dengan format yang baik, dengan kerangka kerja sama yang baik supaya di kemudian hari bisa mandiri," ucap Presiden.
Sebelumnya, saat membuka Sidang Kabinet Terbatas bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Presiden meminta agar kultur mark up dan kongkalikong dalam pengadaan alutsista dihilangkan. "Saya sudah lama menengarai dulu, kultur mark up, kultur kongkalikong dengan perusahaan-perusahaan tertentu, sehingga merugikan negara. Kami bertekad jangan lagi ada seperti itu," kata Presiden.
Yudhoyono menjelaskan pemerintah tetap memberi ruang dan kesempatan bagi setiap orang untuk berbisnis di pengadaan alutsista. Namun jangan sampai ada lobi dan penggalangan dukungan berbagai pihak hingga terjadi mark up dan negara pun dirugikan. "Saya tahu barangkali tidak nyaman kebijakan seperti ini. Ada yang merasa dirugikan atau kurang penghasilan. Tapi harus dilakukan di era kita harus pertanggungjawabkan belanja kalau menyangkut anggaran negara," ujarnya.
Segala praktek pengadaan alutsista yang tidak benar, menurut SBY, harus segera dihentikan. "Saya masih mencium godaan-godaan ke arah itu. Dan kalau itu terjadi, beri tindakan tegas termasuk siapa yang mengajak melakukan penyimpangan pengadaan alutsista. Hakikatnya semua pengadaan di negeri ini, di kementerian mana pun," katanya.
Sumber : Tempo
0 komentar:
Posting Komentar