 |
| Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono |
JAKARTA-(IDB) : Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono menilai tindakan aparat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menahan dua kapal nelayan berbendera Malaysia yang melanggar batas wilayah perairan Indonesia di Belawan, Medan, Sumut, sudah tegas. Ia meminta masalah ini diselesaikan lewat pengadilan.
"Saya rasa KKP sudah tegas. KKP itu kan pemerintah. Mereka sudah tegas menarik kapal itu ke pangkalan TNI AL di Belawan. Itu sudah bagus," kata Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono usai menggelar acara bakti sosial di Kompleks Seroja, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (14/4/2011).
Dikatakan dia, banyak instansi yang terlibat dalam penegakan hukum di laut. Oleh karena itu, lanjut Agus, ada Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) sebagai koordinator keamanan laut.
"Kemarin KKP pun di bawah koordinasi Bakorkamla, termasuk di bawahnya TNI AL. Operasi dibagi menjadi beberapa sektor. Mana yang menemukan pelanggaran, dia yang akan menindaklanjuti. Kebetulan yang ketemu KKP," ujarnya.
Ketika ditanya seputar pengerahan heli Malaysia, Agus meminta agar masalah ini diselesaikan ke pengadilan.
"Di laut garis batasnya tidak ada patoknya. Oleh karena itu masuk-masuk sedikit kadang sulit menentukan. Bisa saja heli Malaysia menganggap itu masih di wilayah mereka, sementara menurut kita itu sudah masuk wilayah kita. Mari selesaikan di pengadilan," papar dia.
Sebelumnya, media-media Malaysia memberitakan ditangkapnya dua kapal Malaysia oleh KKP pada 7 April di Selat Malaka. Kementerian Luar Negeri Malaysia mengirimkan surat protes atas intrusi KPP ke perairan Malaysia dan menangkap dua perahu nelayan itu.
Sementara itu, Kementerian Pertahanan Malaysia menyatakan, ketika aparat Indonesia menangkap dua perahu nelayan itu, 4 helikopter Malaysia segera terbang dan memerintahkan aparat Indonesia melepaskan tawanan mereka.
Tapi instruksi itu tidak digubris. Malah aparat Indonesia mengarahkan senjatanya kepada heli-heli itu. Aparat Malaysia tidak bereaksi lebih lanjut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
"Saya rasa KKP sudah tegas. KKP itu kan pemerintah. Mereka sudah tegas menarik kapal itu ke pangkalan TNI AL di Belawan. Itu sudah bagus," kata Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono usai menggelar acara bakti sosial di Kompleks Seroja, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (14/4/2011).
Dikatakan dia, banyak instansi yang terlibat dalam penegakan hukum di laut. Oleh karena itu, lanjut Agus, ada Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) sebagai koordinator keamanan laut.
"Kemarin KKP pun di bawah koordinasi Bakorkamla, termasuk di bawahnya TNI AL. Operasi dibagi menjadi beberapa sektor. Mana yang menemukan pelanggaran, dia yang akan menindaklanjuti. Kebetulan yang ketemu KKP," ujarnya.
Ketika ditanya seputar pengerahan heli Malaysia, Agus meminta agar masalah ini diselesaikan ke pengadilan.
"Di laut garis batasnya tidak ada patoknya. Oleh karena itu masuk-masuk sedikit kadang sulit menentukan. Bisa saja heli Malaysia menganggap itu masih di wilayah mereka, sementara menurut kita itu sudah masuk wilayah kita. Mari selesaikan di pengadilan," papar dia.
Sebelumnya, media-media Malaysia memberitakan ditangkapnya dua kapal Malaysia oleh KKP pada 7 April di Selat Malaka. Kementerian Luar Negeri Malaysia mengirimkan surat protes atas intrusi KPP ke perairan Malaysia dan menangkap dua perahu nelayan itu.
Sementara itu, Kementerian Pertahanan Malaysia menyatakan, ketika aparat Indonesia menangkap dua perahu nelayan itu, 4 helikopter Malaysia segera terbang dan memerintahkan aparat Indonesia melepaskan tawanan mereka.
Tapi instruksi itu tidak digubris. Malah aparat Indonesia mengarahkan senjatanya kepada heli-heli itu. Aparat Malaysia tidak bereaksi lebih lanjut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
Sumber: Detik
langsung didor.....kalo memang sudah masuk teritori kita tanpa ijin....
BalasHapus