Penyadapan, Akankah Indonesia Bereaksi Lebih Keras?

JAKARTA-(IDB) : Indonesia telah menghentikan sementara hubungan dengan Australia terkait masalah penyadapan telpon yang dilakukan Australia terhadap Presiden RI dan pejabat-pejabat tinggi lainnya. Awal mula tuduhan penyadapan ini terbit dalam majalah Jerman Der Spiegel yang berdasar pada rilis dokumen oleh mantan konsultan Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA) Edward Snowden.

Sebagai reaksi awal, Indonesia menarik duta besar dari Canberra dan menghentikan semua kerjasama militer dengan Australia. Suatu hal yang wajar karena bagaimana mungkin bisa bekerjasama sedangkan Australia tidak menaruh kepercayaan kepada Indonesia. Meskipun sudah terjadi penghentian kerjasama pertahanan, namun Menteri Pertahanan Australia mengatakan belum ada konfirmasi resmi soal ini.

Melihat hubungan Indonesia-Australia dalam kurun beberapa tahun terakhir, penyadapan seperti ini memang sudah dianggap pelanggaran serius, sekaligus menandai kemerosotan cepat pamor Perdana Menteri baru Australia Tony Abbott yang ketika baru menjabat mengemukakan istilah "awal yang optimis" untuk Australia.

Istirahatnya hubungan Indonesia-Australia sebenarnya berpotensi besar menyebabkan berakhirnya perjanjian pertahanan kedua negara, yang kita kenal sebagai Traktat Lombok. Traktat Lombok ditandatangani pada tahun 2006, perjanjian itu menjadi dasar kerjasama pertahanan Indonesia -Australia selanjutnya. Selain saling konsultasi masalah pertahanan dan keamanan, perjanjian juga mencakup kerjasama penegakan hukum terhadap penyelundupan manusia, narkoba, senjata, tukar menukar informasi intelijen, dan kontra-terorisme. Namun setelah Presiden RI menyatakan menghentikan kerjasama di bidang tersebut tanpa batas waktu yang ditentukan, tidak lagi jelas apa nasib perjanjian itu.

Sebelum muncul kabar dari Snowden, hubungan militer bilateral antara Indonesia dan Australia berkembang pesat. Pada 2013, Indonesia dan Australia menandatangai Defense Cooperation Arrangement baru guna memperluas interaksi militer antara kedua negara. Menurut Menteri Pertahanan Australia, kerjasama pertahanan antara Australia dan Indonesia pada tahun 2012 berada di puncak tertinggi dalam 15 tahun belakang. Saat berkunjung ke Indonesia beberapa waktu lalu pun, Abbott kembali mempererat kerjasama dalam hal respon bencana alam, operasi penjaga perdamaian, pertahanan cyber, keamanan maritim, misi pencarian dan penyelamatan, dan juga industri pertahanan. Memang saat penyadapan Abbott belum menjabat, tapi tetap saja dialah pemimpin Australia yang harus bertanggung jawab saat ini.

Sejak tahun 1999, hubungan Indonesia dan Australia boleh dikatakan tidak begitu mengalami gesekan. Pada tahun tersebut, Australia ambil bagian dalam pasukan penjaga perdamaian multinasional di Timor Timur, yang kala itu baru saja merdeka dari Indonesia. Indonesia pun bereaksi dengan membatalkan perjanjian pertahanan dengan Australia. Tindakan Australia di Timor Timur itu memang tidak konsisten dengan komitmennya dan sangat bermuka ganda. Tidak hanya itu,  Indonesia juga menghentikan semua kontak resmi dengan Australia. Hubungan Indonesia dan Australia pun tidak sepenuhnya pulih hingga 2006, yaitu ketika Indonesia dan Australia menandatangani Traktat Lombok.

Penyadapan oleh Australia ini sangat mungkin juga merupakan pelanggaran perjanjian. Jadi kedepan, masih ada kemungkinan Indonesia akan secara resmi membatalkan kerjasama pertahanan, yang analis menilai bila ini terjadi akan berdampak besar bagi keamanan di Asia Pasifik. Kedua negara akan dirugikan, namun bila melihat cara kerjasama selama ini, yang akan lebih dirugikan adalah Australia, salah satunya soal manusia kapal. Jika Australia memang ingin terus menjaga hubungan baik dengan Indonesia di masa depan, maka harus ada penjelasan resmi yang bisa diterima Indonesia.

Indonesia adalah tokoh utama di ASEAN, dan sikap ASEAN sangat membantu menentukan resolusi akhir dari banyaknya sengketa teritorial di Laut Cina Selatan, sementara itu pastisipasi ASEAN dalam perjanjian perdagangan bebas memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi mitra-mitra ASEAN. Alhasil, kekuatan-kekuatan dunia seperti Amerika Serikat, China dan Jepang terus berupaya memperbaiki hubungan mereka dengan ASEAN pada umumnya dan Indonesia pada khususnya. Jika dampak bocoran dari Snowden ini menciptakan keretakan abadi hubungan pertahanan Indonesia-Australia, maka analis menilai adanya kemungkinan pemain regional lain yang akan ambil kesempatan untuk mengisi "kekosongan" ini.

Jauh Dari Kata Perang

Mantan KSAL Laksamana Purnawirawan Tedjo Edhy meyakini ketegangan ini tidak akan menimbulkan perang antara Indonesia-Australia. "Karena proses menuju perang itu sangat panjang," kata Tedjo dalam siaran persnya, beberapa hari lalu. Tedjo menambahkan bahwa penyadapan bukan alasan kuat kedua negara berperang dan sudah menjadi kewajaran dalam hubungan antarnegara.

Meskipun begitu, Tedjo tetap melihat kemampuan dan kekuatan militer kedua negara. Menurut dia, dalam segi jumlah pasukan, Indonesia jauh unggul ketimbang jumlah pasukan militer Australia. Namun Australia lebih unggul dalam kecanggihan peralatan dan teknologi.

Meski yakin tidak akan terjadi perang, Tedjo tetap meminta pemerintah Indonesia berkonsentrasi membangun kekuatan militer. Tujuannya sudah jelas yaitu untuk mencegah terjadinya ancaman dari negara lain di masa mendatang. "Ada filosofi, si vis pacem para bellum, siapa ingin damai bersiaplah untuk perang," kata Tedjo.

Dampak Politiknya Liar

Mantan Kepala BIN Jenderal (Purnawirawan) A.M. Hendropriyono menilai kebocoran dokumen terkait penyadapan yang dilakukan Australia tidak akan mengancam keamanan Indonesia. Salah satu bukti, menurut Hendropriyono, hingga sebelum munculnya bocoran Snowden, hubungan Indonesia-Australia masih sangat baik. Ini berbeda jika hubungan kedua negara memang jelek, namun faktanya tidak.

Soal aktivitas penyadapan, Mantan Kepala BIN tersebut juga mengatakan bahwa penyadapan adalah pekerjaan 24 jam sehari yang dilakukan intelijen. Dia memaklumi penyadapan yang dilakukan intelijen Australia. Sebagaimana yang juga pernah dilaporkan The Herald Sun, bahwa Hendropriyono juga pernah mengungkapkan pihaknya telah melakukan penyadapan terhadap komunikasi sipil dan militer Australia dan panggilan telepon politisi selama krisis Timor Timur di tahun 1999. Namun untuk soal ini pemerintah Australia bungkam.

"Jangan dikira hari ini menyadap, besok tidak. Sadapan itu terjadi setiap hari, 24 jam. Semua percakapan terdengar, tapi yang diambil hanya informasi penting," kata Hendropriyono seperti yang dilansir Tempo, Kamis, 21 November 2013. Meski baru terungkap, Hendropriyono mengatakan bahwa Australia sudah lama menyadap Indonesia.

Hendropriyono yakin semua kedutaan besar negara mana pun melakukan penyadapan. Dia mengistilahkan dubes sebagai intelijen yang menjalankan operasi dengan metode putih alias terang-terangan. "Tak bakal ada kedutaan yang mau mengaku, tapi penyadapan itu adalah pasti. Kedutaan besar adalah intelijen yang melakukan penyelidikan secara terbuka," kata dia.
Dari kebocoran penyadapan itu, justru dampak politik yang terasa. Belakangan, isu penyadapan diungkit partai politik agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani PP Pengganti Undang-Undang tentang penyadapan, agar Komisi Pemberantasan Korupsi tak lagi memiliki kewenangan penuh untuk menyadap. "Dampak politiknya jadi liar ke mana-mana. Tak ada gunanya," kata Hendropriyono.

Sumber : Artileri