Senin, November 25, 2013
0
Komisi I akan memanggil mitra-mitra kerjanya terkait penyadapan terhadap pejabat dalam negeri. Pemanggilan ini merupakan respons DPR terhadap kebijakan Presiden SBY menghentikan sementara kerja sama militer dan intelijen dengan Australia.

JAKARTA-(IDB) : Komisi I DPR berencana memanggil sejumlah mitra kerja untuk membahas soal penyadapan Australia. Salah satu yang akan dipanggil pada pekan ini adalah Badan Intelijen Negara (BIN). Pemanggilan ini merupakan respons atas kebijakan Presiden SBY menghentikan kerja sama militer dan intelijen dengan Australia.



Menurut Mahfudz Siddiq, badan intelijen akan ditanya oleh Komisi I ihwal tanggung jawabnya terhadap masalah penyadapan. Pertanyaan lainnya terkait tindakan apa yang bisa dilakukan untuk menangkal penyadapan.



Komisi I juga akan mengevaluasi sejumlah operator penyedia layanan komunikasi karena mungkin saja berkontribusi terhadap aksi penyadapan pihak asing terhadap Indonesia. Sebagian perusahaan penyedia layanan komunikasi telah dikuasai asing.



"Operator penyedia layanan komunikasi pun saat ini sudah dikuasai asing. Belum lagi jalur politik yang menganggap thousand friend zero enemy membuat Indonesia terdesak saat ada tindakan semacam ini," ujar Mahfudz, pekan lalu.



Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan untuk menghentikan sejumlah kerja sama keamanan dengan Australia menyusul kegiatan penyadapan yang dilakukan negara itu. Menurut Presiden SBY, Rabu (21/11), kerja sama dihentikan sementara sampai Pemerintah Australia memberikan penjelasan ihwal aksi penyadapannya.  




Sumber : Jurnamen

0 komentar:

Posting Komentar