Senin, Juni 02, 2014
2
JAKARTA-(IDB) : Pemerintah akan memberangkatkan purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) untuk menjadi transmigran. Mereka akan ditempatkan di kawasan perbatasan-kawasan yang berbatasan langsung dengan negara lain.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Muhaimin Iskandar, di Jakarta, Senin (2/6), mengatakan, saat ini rencana penempatan purnawirawan TNI AD sedang tahap pematangan penyusunan rencana sehingga diharapkan tahun depan pensiunan TNI AD yang akan menjadi petani di lokasi transmigrasi (loktrans) dapat terwujud.

Menurut Muhaimin, sebelumnya Kemnakertrans dan TNI AD sudah melakukan kesepakatan terhadap penempatan purnawirawan TNI ini tahun 2013. Kemudian tahun 2014 sudah memasuki tahap pematangan sehingga diharapkan tahun depan sudah dapat diberangkatkan. "Kita sudah bicara penempatan purnawirawan TNI AD di lokasi transmigrasi ini dengan Kepala Staf Angkatan Darat. Implementasinya akan bertahap dan memerlukan anggaran khusus," kata Muhaimin.

Muhaimin menjelaskan, jumlah pensiunan yang akan diberangkatkan belum dapat dipastikan jumlahnya. Akan tetapi, kedua instansi ini sepakat bahwa sebelum diberangkatkan para pensiunan ini akan dilatih sistem pertanian. Pasalnya, selain mendapat rumah mereka akan mendapat lahan bercocok tanam seluas 2 hektar.

Muhaimin memastikan, meski pensiunan TNI AD ini disebut transmigran jenis khusus namun tempat mereka tinggal dekat dengan hunian lain sehingga dapat berbaur dengan warga sekitar. Tujuan khusus memberangkatkan pensiunan ABRI ini di kawasan perbatasan seperti Kalimantan ini juga untuk membantu menjaga teritori Indonesia dari negara lain.

Ia menjelaskan, secara umum kawasan perbatasan yanng dibidik jadi loktrans ialah di Kalimantan Barat meliputi Kabupaten Bengkayang hasil pemekaran kabupaten Sambas. Berikutnya di Kalimantan Timur meliputi Kabupaten Nunukan dan Malinau sebagai hasil pemekaran Kabupaten Bulungan serta Kabupaten Kutai Barat hasil pemekaran Kabupaten Kutai.

Lalu skema penataan penduduk setempat dilokasi lain seperti Papua meliputi Kabupaten Keerom hasil pemekaran Kabupaten Jayapura dan Boven Digul hasil pemekaran kabupaten Merauke. Terakhir ialah di Nusa Tenggara Timur (NTT) di Belu dan Timor Leste Utara.

Muhaimin menerangkan, kawasan transmigrasi akan masih digarap menjadi lumbung padi. Maklum, pemerintah memprogramkan loktrans menjadi sumber baru ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, ujarnya, kedepannya diproyeksikan lahan-lahan pertanian akan ditambah di kawasan-kawasan transmigrasi.

Dikatakan, pihak Kemnakertrans melakukan revitaslitasi program transmigrasi dengan memperketat kualitas transmigran yang berangkat ke loktrans. Saat ini ada sekitar 200.000 peminat transmigran pertahunnya namun jumlah yang dikirim hanya sekitar 10.000 orang per tahun. "Karena kita hanya akan mengirim transmigran yang terampil saja. Disamping memang anggaran transmigrasi yang semakin terbatas, sebagian anggaran transmigrasi kita pakai untuk membangun infrastruktur di kawasan transmigrasi dan mendorong penjualan produk pertanian dari para transmigran itu sendiri," kata Muhaimin.




Sumber : Beritasatu

2 komentar:

  1. Program yang bagus.Untuk Papua perlu di fikirkan transmigrasi lokal.Penduduk Papua tersebar dalam kelompok kelompok kecil.Alangkah baiknya di buat tempat pemukiman baru ,dilengkapi rumah layak huni beserta rumah ibadah,sarana kesehatan dan di beri tanah pertanian atau sarana untuk nelayan sesuai potensi suatu daerah.Dengan demikian mereka bisa cepat maju dan gampang di bina.Percepatan pembangunan akan terjadi dan gerakan separatis akan hilang.Biaya pembangunan akan hemat dan efektif dari pada bikin jalan dan sarana lainnya padahal penduduk yang bakal di layani sedikit karena pemukiman yang terpencar pencar.

    BalasHapus
  2. Mantap, benar Papua perlu dibesarkan, caranya dengan trnasmigasi agar aman pensiunan TNI sangat pas didaerah itu dan buat kampung kampung baru untuk penyebaran penduduk. dan bangun jalan jalan sebagai penghubung dan pelabuhan laut serta lapangan terbang. Dengan daerah seluas itu sebaiknya papua jadi 6 propinsi sehingga lebih banyak yang memimkirkan dan lebih banyak menyerap tenaga kerja yang pada akhir Papua bisa lebih maju dan aman.

    BalasHapus