DPR Dorong Pemerintah Percepat pembelian Kapal Selam Rusia

JAKARTA-(IDB) : Komisi I DPR RI mulai melirik tawaran penjualan kapal selam kelas kilo dari pemerintah Rusia. Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mengatakan keinginan komisi untuk melirik tawaran kapal selam oleh pemerintah Rusia bertujuan untuk meningkatkan wilayah keamanan Indonesia terutama di wilayah laut. 

"Saya juga sudah bicara dengan kedutaan Rusia, bahwa Komisi I tertarik dengan tawaran kapal selam mereka untuk kelas kilo. Itu kapal selam kelas kilo. Dalam waktu dekat akan kita kirim beberapa anggota untuk meninjau," kata Mahfudz Siddiq kepada Gresnews.com di gedung parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (13/2).

Mahfudz menambahkan kapal selam yang berjenis kelas kilo itu rencananya juga akan diminta untuk ditambahkan rudal jenis sea to air. Atau rudal yang dapat ditembakkan dari laut langsung ke udara. Sehingga dengan demikian kapal selam itu dapat meningkat tugas pengawasannya dalam mengamankan perairan nasional. Kapal ini aslinya didesain punya kemampuan bertempur melawan kapal permukaan dan sesama kapal selam di perairan yang relatif dangkal. Rencananya DPR RI akan meninjau tiga kapal selam yang ditawarkan oleh pemerintah Rusia.

Kapal selam itu rencananya akan di tempatkan di beberapa titik sistem keamanan laut di Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Rencana pembelian kapal selam itu sebenarnya sudah digagas sejak lama. Namun mengingat maraknya kejahatan yang terjadi di wilayah laut belakangan ini membuat DPR RI untuk mempercepat pembelian alutsista bagi TNI Angkatan Laut. Selain kapal selam, pada bulan Juni mendatang armada laut TNI akan diperkuat dengan datangnya tiga kapal perang baru yang dibeli dari Inggris. Kapal itu rencananya juga akan digunakan untuk operasi-operasi laut TNI AL.

Sebagaimana diketahui, Indonesia baru-baru ini banyak menerima imigran gelap yang masuk melalui jalur laut. Peristiwa terbaru adalah masuknya imigran asal Timur Tengah pada 6 Februari 2014 lalu di Pantai Pangandaran Jawa Barat. Mereka masuk dengan menggunakan kapal kapsul warna oranye, yang difasilitasi oleh Australia. Terdamparnya para imigran gelap itu lantaran, pemerintah Australia menolak untuk menerima mereka.

Menyikapi hal ini, Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq mengatakan masuknya para imigran itu ke Indonesia dilatar belakangi karena tidak tegasnya sikap pemerintah Indonesia. "Berlanjutnya tindakan-tindakan Australia ini khususnya kaitan dengan imigran ini, itu karena Australia melihat sikap pemerintah Indonesia ini lembek dan tidak tegas. Sehingga mereka terus merangsek ke Indonesia dengan berbagai cara," imbuhnya.

Mahfudz mengatakan bila pemerintah mampu tegas, maka seharusnya mampu bersikap tegas dengan pemerintah Australia. Dikatakan Mahfudz, Indonesia bukanlah negara yang tergabung dalam state party dimana Indonesia dapat memberi suaka pada imigran gelap. Menurut Mahfudz, pemerintah Australia seharusnya membicarakan masalah imigran gelap ini bila ingin menyelesaikan masalah.

Pembicaraan bukan hanya dengan negara-negara asal imigran, namun juga negara-negara yang menjadi transit termasuk Indonesia. Dikatakan Mahfudz bila Australia belum mengubah kebijakan luar negerinya, dengan tetap masih menerima para imigran gelap, namun seolah menolak menjadi tidak etis dalam hubungan kawasan. "Kalau Australia ingin menyelesaikan soal imigran dan tidak ingin bermasalah dengan Indonesia ya declare saja bahwa Australia menjadi negara tertutup bagi para pencari suaka dan imigran. Jadi clear!" pungkas Ketua Komisi I DPR RI.

Mahfudz menambahkan pemerintah Indonesia juga harus tegas terkait dengan masalah imigran gelap. Menurutnya, bila tidak dapat diselesaikan secara bilateral, Pemerintah sebaiknya membawa kasus ini ke forum PBB. Mahfudz Siddiq pun mengakui, Indonesia memang menjadi negara strategis yang mudah dimasuki oleh para imigran gelap lantaran wilayahnya yang merupakan kepulauan dan sangat luas, sehingga menjadi potensi baru untuk dimasuki para imigran gelap.

Sumber : GN