JAKARTA-(IDB):Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Hajriyanto Y. Thohari, menyatakan bahwa masih banyak masalah yang terjadi di perbatasan, padahal 37 instansi bergerak di daerah tersebut."Ada 37 instansi yang bertanggungjawab terhadap wilayah perbatasan.
Semua ada anggarannya untuk daerah perbatasan, tapi daerah perbatasan masih terbelakang," kata Hajriyanto di Gedung DPR/MPR/DPD RI di Senayan Jakarta, Jumat (08/04).
Hajriyanto menyatakan hal itu saat menerima delegasi Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI). Delegasi PB HMI yang hadir diantaranya Basri Dodo (sekretaris jendera) dan Agus Hilman (ketua bidang partisipasi pembangunan nasional).
Oleh karena itu, menurut dia, sekarang dibentuk Badan Pengelola Wilayah Perbatasan.
Oleh karena itu, menurut dia, sekarang dibentuk Badan Pengelola Wilayah Perbatasan.
Ia mengemukakan, MPR untuk membangun karakter bangsa tidak bisa menjangkau semua lapisan masyarakat, juga di daerah perbatasan. Pada waktu lalu, ada badan khusus seperti BP7, tapi sekarang sudah dihapus.
Sosialisasi Empat Pilar dilakukan seluruh anggota MPR pada masa reses di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. "Dalam pertemuan dengan Presiden pada 13 April ini, kami akan mengusulkan perlunya lembaga yang khusus melakukan pendidikan karakter ini," ujar Hajriyanto.
Sumber: Seruu
0 komentar:
Posting Komentar