JAKARTA-(IDB) : Indonesia lewat
BUMN, yaitu PT PAL Indonesia, berencana untuk membuat kapal selam
sendiri di Surabaya. Namun PT PAL membutuhkan suntikan modal pemerintah
Rp 2,5 triliun.
Untuk itu, Menteri BUMN Dahlan Iskan meminta izin kepada Komisi VI DPR, agar suntikan modal lewat penyertaan modal negara (PMN) Rp 2,5 triliun pada tahun depan.
"Ini keniscayaan. Kita harus bangun kapal selam tahap 2 di Indonesia. Nggak mungkin di tempat lain selain PT PAL," kata Dahlan di depan rapat kerja dengan Komisi VI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (21/8/2014).
Program pembangunan kapal selam ini sebetulnya untuk mendukung program Kementerian Pertahanan Indonesian. Kemenhan sedang mengembangkan kapal selam dengan menggandeng Korea Selatan. Di dalam program tersebut, ada produksi kapal selam yang nantinya akan dilakukan di tanah air maka PT PAL diminta membangun infrastruktur tersebut.
"Ini nggak kepentingan komersial. Ini kepentingan negara," katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto menerangkan, DPR ingin mendalami lebih detil terkait pemberian PMN untuk membangun fasilitas kapal selam. Pembahasan PMN untuk kapal selam bakal digelar lagi dalam wujud rapat pendalaman dengan manajemen PT PAL dan Kementerian BUMN.
"Pembahasan PT PAL agar dilengkapi datanya. Termasuk dana PMN masa lalu untuk apa," sebutnya.
Untuk itu, Menteri BUMN Dahlan Iskan meminta izin kepada Komisi VI DPR, agar suntikan modal lewat penyertaan modal negara (PMN) Rp 2,5 triliun pada tahun depan.
"Ini keniscayaan. Kita harus bangun kapal selam tahap 2 di Indonesia. Nggak mungkin di tempat lain selain PT PAL," kata Dahlan di depan rapat kerja dengan Komisi VI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (21/8/2014).
Program pembangunan kapal selam ini sebetulnya untuk mendukung program Kementerian Pertahanan Indonesian. Kemenhan sedang mengembangkan kapal selam dengan menggandeng Korea Selatan. Di dalam program tersebut, ada produksi kapal selam yang nantinya akan dilakukan di tanah air maka PT PAL diminta membangun infrastruktur tersebut.
"Ini nggak kepentingan komersial. Ini kepentingan negara," katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto menerangkan, DPR ingin mendalami lebih detil terkait pemberian PMN untuk membangun fasilitas kapal selam. Pembahasan PMN untuk kapal selam bakal digelar lagi dalam wujud rapat pendalaman dengan manajemen PT PAL dan Kementerian BUMN.
"Pembahasan PT PAL agar dilengkapi datanya. Termasuk dana PMN masa lalu untuk apa," sebutnya.
Sumber : Detik
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusSemoga cepat terwujud. demi NKRI dan pertahanan jangka panjang sebaiknya DPR mendikung.
BalasHapusKalau DPR tdk mendukung kita lihat dr partai mana, anak2 bangsa hrs menandai utk kedepan jangan dipilih dan hrs diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia. Keamanan NKRI hrs diutamakan..........
BalasHapus