DPR : Pemerintah Harus Segera Pengadaan Satelite Pertahanan

JAKARTA-(IDB) : Inggris bersama Amerika Serikat disebut menyadap delegasi konferensi G-20 di London tahun 2009, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dan, salah satu negara yang diuntungkan adalah Australia.

 

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menilai, Selasa 30 Juli 2013, skandal sadapan Inggris itu menodai hubungan baik bilateral kedua negara. Dia pun meminta otoritas Inggris segera meminta maaf kepada Indonesia.

Mahfudz pun mengkritisi Australia. Sebab, diberitakan The Sydney Morning Herald edisi 26 Juli 2013, Perdana Menteri Kevin Rudd adalah pihak paling diuntungkan dari aksi Inggris dan Amerika Serikat menyadap Presiden di KTT G20 tahun 2009. Laman ini mengutip sumber intelijen Australia dan sumber luar negeri.

"Seharusnya Australia tidak ikut menikmati hasil sadapan itu karena bisa dipersepsi telah terjadi kerjasama intelijen Inggris dan Australia," kata Mahfudz di Jakarta.

Di sisi lain, kejadian ini juga menunjukkan bahwa kemanan komunikasi pejabat tinggi negara masih rentan diintersepsi. Sistem proteksi intersepsi, imbuhnya, masih belum maksimal. Apalagi, Indonesia masih menyewa satelit swasta untuk sistem komunikasi-informasi.

Berkaca dari itu, penting bagi ndonesia untuk menata kembali keamanan sistem komunikasi-informasi kenegaraannya. "Termasuk harus memiliki satelit khusus yang dikontrol negara," ujar dia.

Jika tak dicari solusi segera, bukan tak mungkin Indonesia disadap lagi oleh negara selain Inggris. "Ini peringatan penting. Saya mengusulkan pemerintah Indonesia segera mengadakan satelit khusus untuk sektor pertahanan-keamanan dan khususnya sistem komunikasi lembaga-lembaga tinggi negara," kata dia.

Tak hanya Mahfudz, Ketua MPR Sidarto Danusubroto juga protes. Dia bahkan mendorong Kementerian Luar Negeri memberikan nota protes pada pemerintah Inggris.

Sidarto menyayangkan sikap Inggris yang mengaku sebagai negara sahabat, tetapi malah menyadap. Dia yakin ada kepentingan dan agenda Inggris di balik penyadapan terhadap Presiden. "Beberapa kedutaan ada juga yang disadap kok. Sadap-menyadap ini memang seperti cyber war."

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa memilih fokus menelisik kebenaran berita itu agar Indonesia tidak gegabah dalam mengambil tindakan. Tapi, jika berita media Australia itu benar, Marty prihatin. "Sangat melanggar tata krama hubungan internasional," kata dia.

Seperti diketahui, The Sydney Morning Herald, mengutip sumber intelijen Australia dan sumber luar negeri, mengungkapkan bagaimana Australia diuntungkan dari penyadapan Inggris terhadap SBY. Selain itu, laman Australia lainnya, The Age, juga melaporkan hal yang sama.

"Rudd punya keinginan besar akan informasi intelijen, khususnya mengenai pemimpin Asia Pasifik, Yudhoyono, Manmoham Singh (PM) India, dan Hu Jintao (mantan Presiden China)," demikian kata sumber tersebut.

Intelijen dan sumber luar negeri mengatakan kepada Fairfax Media, hasil sadapan dari Inggris dan AS itu digunakan untuk mendukung target diplomatik Australia, termasuk kampanye memenangkan kursi di Dewan Keamanan PBB.

"Tanpa dukungan intelijen yang diberikan AS itu, kami tidak akan memenangkan kursi itu," kata seorang pejabat di Departemen Luar Negeri dan Perdagangan yang tak mau menyebut nama. 

Sementara laman DailyMail menulis, tujuan dari penyadapan yang dilakukan Inggris itu tidak lain untuk menyuplai para delegasinya informasi demi kepentingan negosiasi. Operasi spionase itu berlangsung selama enam bulan.

Dalam sebuah dokumen yang dibuat pada Maret 2009, GCHQ bekerja atas permintaan pejabat berwenang Inggris untuk melaporkan perkembangan terbaru soal semua panggilan telepon para delegasi G20 yang menjadi target mereka.

Tanggapan BIN

 
Badan Intelijen Negara (BIN) bergerak cepat dan mengevaluasi sistem pengamanan komunikasi untuk mencegah terjadinya kebocoran informasi akibat penyadapan.

"Perkembangan teknologi saat ini sangat cepat. Sehingga, kita harus selalu berada dalam posisi mengimbangi. Kalau tidak dengan mudah kita akan mengalami informasi yang tidak layak bocor ke publik," kata Kepala BIN Letnan Jenderal Marciano Norman.

Namun, Marciano minta publik tak langsung mempercayai pemberitaan yang dinilainya sepihak itu. Pihaknya menunggu hasil penyelidikan dari intelijen rekanan BIN di tiga negara yakni, Australia, Inggris dan Amerika Serikat, yang saat ini tengah berjalan.

Ia menilai, di manapun kunjungan kepala negara atau kepala pemerintahan suatu negara, harus mendapat jaminan keamanan. Tidak hanya kegiatan, tapi juga masalah pemberitaaan dan keamanan informasi harus menjadi perhatian semua pihak. "Teknologi kita sudah baik, namun harus ditingkatkan lagi," ucapnya.

Saat ini, penyelidikan masih berlangsung. Marciano ingin terus berkomunikasi dahulu dengan para intelijen rekanannya untuk memperdalam informasi dan bukti-bukti kemungkinan adanya penyadapan. Apabila bukti sudah cukup, maka pemerintah akan berkomunikasi dengan pihak Australia untuk mengklarifikasi hal ini.

Sumber : Vivanews