"Drone yang diinginkan Jokowi itu kan hanya pesawat untuk memantau. Itu mudah. Indonesia bisa membikinnya. Jadi, sebetulnya tidak perlu impor dari luar," kata Said.
Menurut Said, drone itu bukan pesawat yang begitu dahsyat. Universitas dalam negeri pun bisa melakukan riset-riset untuk pengembangan drone tersebut.
"Drone itu kan gampang. Itu orang-orang saja yang membesarkan dengan menyebut drone agar kelihatan keren, ibaratnya itu kan cuma pesawat mainan," ujarnya.
Yang penting, saat ini, lanjut Said, presiden baru nanti harus mengerti dengan pengembangan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang tengah dibangun dalam rancangan strategis jangka panjang. Melalui upaya ini, proses modernisasi alutsista dan pengembangan industri pertahanan negara semakin maju.
"Kalau pemimpinnya nanti adalah Jokowi-Jusuf Kalla, saya rasa Pak JK yang lebih siap dan cepat untuk melanjutkan program pertahanan ini," katanya.
Kepala Pusat Komunikasi (Kapuskom) Publik Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Sisriadi menyampaikan, pemerintah telah memutuskan untuk pengadaan pesawat terbang tanpa awak (PTTA) sebanyak satu skuadron atau 16 pesawat untuk TNI AU. Separuhnya diproduksi oleh PT DI.
"Jadi, kita pengadaan drone itu sebanyak 16 unit. Delapan buatan dalam negeri dan delapan lagi diimpor. Sekarang sudah empat drone Wulung. Dari PT DI dua unit dan dari Filipina dua unit," terangnya.
Kemenhan : Indonesia Sudah Punya Enam "Drone"
Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Sisriadi mengatakan, saat ini Kemenhan bahkan sudah memiliki program pengadaan pesawat tanpa awak.
"Sebenarnya kita sudah beli juga. Yang disampaikan (Jokowi) itu sudah ada. Juga kita punya program pengadaan pesawat tebang tanpa awak," kata Sisriadi di Jakarta, Minggu (17/8/2014).
Sisriadi menjelaskan, saat ini Kemenhan sudah memiliki empat unit pesawat tanpa awak yang disebut Wulung. Program pembuatan pesawat itu, kata dia, merupakan kerja sama konsorsium antara Kemenhan, Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek), dan PT Dirgantara Indonesia.
Selain itu, Sisriadi menjelaskan, pihaknya juga mendatangkan dua pesawat tanpa awak dari Filipina. Rencananya pesawat tanpa awak dari dalam dan luar negeri itu akan digabungkan dalam satu skuadron atau 16 unit dengan komposisi 50:50.
"Jadi bukan kita diintervensi. Wong kita sudah laksanakan," kata jenderal bintang satu itu.
Sementara itu, Kepala Divisi Perencanaan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) Said Didu mengatakan, pesawat tanpa awak tidak memerlukan satelit seperti yang dikatakan beberapa pihak.
Dia meyakini bahwa sebenarnya Indonesia cukup mampu membuat pesawat tersebut tanpa perlu membeli dari luar negeri.
Sumber : Vivanews
Ini baru menarik, apa disampaikan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), menunjukan kualitas SDM yg baik. dan perlu didukung, bukan ya bos ya bos aja atau asal bapak senang. Yang perlu di tingkatkan dari Alutsista TNI.pengadaan Pesawat tempur SU 35. Rudal S400, S500, kapal selam kelas kilo (nuklir sekalian) pengembangan R&D. Peluncuran satelit, dan station ruang angkasa, senjata laser. senjata nuklir, Radar, pesawat tempur, kapal selam, dan tank.
BalasHapusindonesia butuh pembaharuan total di bidang pertahanan , tidak hanya drone doang tapi menyangkut segala aspek harus di evaluasi .
BalasHapusbuku lama saman orde baru harus di tutup total dan kebijakan belanja alutsista alaa bongkarno monggo di depan untuk lima tahun ke depan , tidak ada istilah terlambat untuk memperbaharui nkri ganti baju ganti alat pertahanan yg selama ini hanya jadi penampung alutsista bekas rongsokan negara barat habis milyaran dolar .
dari Philipina? ngaku aja dari Israel apa susahnya sii :d
BalasHapus