Selasa, Mei 20, 2014
2
JAKARTA-(IDB) : Pemerintah Republik Indonesia belum meminta pemerintah Malaysia bertanggung jawab terkait pembangunan mercusuar di Tanjung Datuk. Pasalnya Pemerintah Indonesia masih menunggu hasil verifikasi apakah pembangunan itu dilakukan di wilayah status quo atau bukan.

Jubir Menlu Michael Tenne menyampaikan, verifikasi itu dilakukan anggota TNI Angkatan Laut untuk mengecek keberadaan pembangunan mercusuar yang didirikan pemerintah Malaysia.

Tenne menyampaikan atas pembangunan itu pemerintah Malaysia bakal mendapatkan saksi diplomasi. Namun diberikan sanksi atau tidaknya itu tergantung hasil verifikasi dari Tentara Nasional Indonesia (TNI AL).

"Langkah selanjutnya tergantung hasil temuan," kata Michael saat dihubungi Republika, Selasa (20/5).

Saat dihubungi secara terpisah Kadispenal Laksamana Pertama TNI Manahan Simorangkir menyampaikan tim verifikasi sebanyak 80 anggota sudah tiba di Tanjung Datuk Senin Pukul 15 30. Kedatangan mereka kata dia, sudah berhasil menghentikan semua kegiatan pembangunan mercusuar Malaysia di Tanjung Datuk.

"Area itu sudah diamankan oleh anggota TNI AL yang betugas di Pos Angkatan Laut (posal) Temajuk," katanya.

Simorangkir berkata TNI AL sudah mengerahkan satuannya untuk melakukan pengamanan dengan menurunkan satu kapal jenis KRISS-378 dan satu pesawat udara patroli maritim Nomer U-621 milik pos angkatan laut Temajuk dekat Tanjung Datuk Lanal Pontianak.

Menurutnya, Indonesia memang memiliki persoalan mengenai garis batas dengan 10 negara, yaitu di antaranya Singapura dan Malaysia. Mengenai garis batas di Tanjung Datuk ini, kata Simorangkir tidak pernah selesai dengan Malaysia.

Jadi yang harus bicara mengenai garis batas itu kata Simorangkir adalah pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri bukan TNI.

"TNI Angkatan Laut yang jadi anggota personalnya KRI," katanya.

Saat ini kata Simorangkir kapal milik Malaysia berjumlah tujuh kapal dengan tiga kapal tongkang dan empat kapal on board yang digunakan sebagai aktivitas pemasangan tiang mercusuar sudah berhasil ditarik ke perbatasan.




Sumber : Republika

2 komentar:

  1. lakukan seperti gaya China ke Vietnam di kawasan laut cina selatan

    BalasHapus
  2. Masalah tapal batas harus cepat di selesaikan terutama dengan Malaysia.Tumpang tindih ini punya potensi menghambat perdamaian.Kedua tim perunding Indonesia dan Malaysia harus di beri target waktu untuk penyelesaiannya..Targetnya adalah TERCAPAI KESEPAKATAN tentang garis batas.Bukan target memenangkan klaim masing masing.Kepastian garis batas jauh lebih penting daripada berhasil mempertahankan kleim masing masing.Hal itu yang harus di tekankan oleh kedua negara pada tim perunding.Dengan demikian masalah garis batas pasti lebih cepat selesai.tidak seperti sekarang masing masing negara berusaha mempertahankan argumentasi dan luasnya kleim mereka.Kepastian garis batas akan membuat tenang Nelayan kedua negara dalam mencari ikan.Kalau di biarkan seperti sekarang ini nelayan kita akan selalu kalah kapal mereka kecil ,tak punya kamar pendingin untuk tangkapan,sementara nelayan malaysia lebih maju di back up sama polis marine mereka kalau melaut .Dengan tercapainya kesepakatan potensi perairan akan mudah di ekploirasi tanpa gangguan.Hubungan ekonomi kedua negara akan meningkat dan saling melengkapi.Namanya berunding untuk mencapai tujuan yaitu "tercapai kesepakatan "garis batas harus ada tarik ulur ,kadang mengalah untuk mencapai kesepakatan.Di suatu tempat Indonesia harus mengalah ,disatu tempat kita harus bertahan dan yakinkan bahwa bagi Indonesia itu penting dan minta pengertiannya supaya mereka malah yang mengalah. Saya kira dengan semangat yang sama dan masing masing tim perunding tidak diberi target mau menang sendiri masalah ini pasti cepat selesai.Yang penting kesamaan tujuan harus dipahamkan pada kedua perunding.

    BalasHapus