Nama Jenderal (TNI) Moeldoko sudah diajukan Presiden SBY ke DPR untuk menggantikan Panglima TNI Agus Suhartono yang akan pensiun. Komisi I bakal segera menguji mantan Pangdam III Siliwangi yang kini masih menjabat Kepala Staf Angkatan Darat itu.
JAKARTA-(IDB) : Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Agus Gumiwang Kartasasmita,
memastikan bahwa DPR memang sudah menerima surat Presiden SBY mengenai rencana
pergantian Panglima TNI.
"Benar, surat Presiden sudah dikirim ke DPR RI. Calon
panglima TNI yang baru, benar yaitu
Jenderal (TNI) Moeldoko," ujar Agus Gumiwang Kartasasmita kepada JurnalParlemen, Minggu (28/7).
Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi PDIP, Tubagus Hasanuddin,
membenarkan pernyataan koleganya itu. "Iya betul, nama yang masuk ke kami
yang disampaikan dari Presiden adalah Jendral Moeldoko," ujarnya.
Keduanya memastikan, pada pertengahan Agustus
mendatang, Komisi I akan segera menggelar rapat internal untuk membahas
mekanisme uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Panglima TNI pengganti
Agus Suhartono.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU TNI, jabatan
Panglima TNI dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap
angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan. Panglima
TNI Agus Suhartono berasal dari Angkatan Laut. Ia menggantikan Djoko Santoso
yang berasal dari Angkatan Darat. Sebelumnya lagi, Panglima TNI dijabat Djoko
Suyanto dari Angkatan Udara.
Dengan
demikian, pengajuan nama Moeldoko yang berasal
dari Angkatan Darat dianggap wajar. Hanya, ia belum genap setahun
memegang jabatan baru setelah sebelumnya menjadi Wakil Kasad. Mei 2013,
mantan Pangdam III Siliwangi ini
dilantik menggantikan Pramono Edhie Wibowo sebagai Kepala Staf Angkatan
Darat.
Habis Masa Reses, Komisi I Siap Uji Moeldoko Sebagai Calon Panglima TNI
Nama Moeldoko sudah masuk ke Komisi I DPR sebagai calon Panglima TNI
menggantikan Agus Suhartono. Komisi I berharap, Panglima TNI yang baru
sudah dilantik selambatnya September 2013.
Komisi
I DPR telah mendapatkan surat dari Presiden SBY terkait calon Panglima TNI yang
baru. Presiden meminta Komisi I melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap
calon tersebut.
"Ya, suratnya sudah diterima Sekretariat Komisi.
Nama yang dikirim Presiden untuk calon Panglima TNI sudah ada di situ," kata
anggota Komisi I Fayakhun Andriadi di Jakarta, Minggu (28/7).
Sesuai
isi surat, Fayakhun mengungkapkan, Presiden
hanya menyampaikan satu nama. Yakni, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal
(TNI) Moeldoko. Tidak ada nama lain untuk calon Panglima TNI.
Komisi I sendiri, kata Fayakhun, siap memproses
permintaan Presiden. Usai masa reses, Komisi I akan langsung mengagendakan uji
kelayakan dan kepatutan terhadap calon Panglima TNI pengganti Agus Suhartono
yang memasuki masa pensiun. Harapannya, selambatnya September mendatang orang
nomor satu di TNI sudah diganti.
"Kita perkirakan paling lambat pada minggu ke
empat Agustus mendatang sudah dapat dilakukan uji kelayakan dan kepatutan
sehingga September soal pergantian Panglima TNI sudah beres," ujarnya.
Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono
mengajukan tiga kepala staf angkatan sebagai calon Panglima TNI kepada Presiden
SBY. Nama Moeldoko berada di urutan teratas. Meski demikian, urutan tidak
menentukan prioritas karena keputusan memilih nama yang diajukan ke DPR ada di
tangan Presiden.
Fraksi PPP Dukung Moeldoko Jadi Panglima TNI
Fraksi PPP menganggap Moeldoko layak menjadi orang nomor satu di TNI. Sukses menjabat Pangdam Tanjungpura dan Pangdam Siliwangi, jenderal asal Kediri, Jawa Timur, itu dinilai mampu menjaga netralitas militer di panggung politik.
Fraksi
PPP mendukung penuh Jenderal TNI Moeldoko sebagai calon Panglima TNI yang akan
menggantikan Marsekal Agus Suhartono. Hal ini ditegaskan anggota Komisi I dari
Fraksi PPP, Husnan Bey Fananie, Minggu (28/7).
Husnan mengaku kenal dekat Moeldoko semenjak sama-sama
mengikuti kursus reguler kepemimpinan di Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas)
pada 2008. "Dia lulusan terbaik Lemhanas saat itu. Saya mengenal Pak Moeldoko
sebagai pribadi yang baik, prajurit TNI yang cemerlang dalam berkarier, dan
punya prestasi," kata Husnan kepada JurnalParlemen.
Menurut Husnan, Moeldoko layak menjadi orang nomor
satu di TNI. Lulus terbaik di Akmil tahun 1981 dan meraih gelar Adhi Makayasa,
jenderal kelahiran Kediri, Jawa Timur, 8 Juli 1957 itu juga sukses menjabat
Pangdam Tanjungpura dan Pangdam Siliwangi.
Memasuki tahun politik 2014, lanjut Husnan, diperlukan
sosok Panglima TNI yang berpengalaman sekaligus cakap menguasai situasi. Selain
itu, punya moralitas dan integritas yang tinggi. Termasuk, mampu menjaga netralitas militer dalam
pelaksanaan pemilu. Dan, Moeldoko memenuhi kriteria tersebut.
"Saya yakin, di bawah Pak Moeldoko netralitas TNI
terjaga dan tidak terpancing atas upaya pihak-pihak tertentu terkait
kepentingan pemilu mendatang," tegasnya.
Sumber : Jurnamen
Jd ingat ma Gajah Mada....
BalasHapusPanglima, kita bicara alat pertahanan negara , kita menganut sytem denokrasi penuh , hanya di indonesia adanya panglima tni , tidak di negara luar , panglima tni aturannya sudah di hapus , supaya tidak tumpang tindih ,cukup mentri pertahanan , ancaman kudeta berkurang ,semua negara di dunia dengan sytem demokrasi ,begitu aturannya panglima di hapus cukup mentri pertahanan .
BalasHapusBodo amat dengan luar negeri! ngapain niru-niru luar negeri?
HapusIndonesia perlu panglima TNI agar ketiga angkatan tetap bersatu jangan di adu-domba oleh pihak manapun.
Menteri pertahanan itu jabatan politis ... tentara harus dikuasai disatukan dibawah seorang Panglima yang menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 45 TITIK.
Ketika negara dibawa kearah yang neko-neko oleh kelompok neko-neko, Rakyat pasti akan memaksa Panglima TNI mengambil alih dan mengembalikan negara kearah sesuai Pancasila dan UUD 45 ...
Ano 17.43 setuju dengan anda.
Hapusitu ano 29 juli 23.22 didikan Barat tuh ngga bener lagi ngomongnya!
siapa bilang di Amerika tidak ada panglimanya?
kalau di Indonesia ada panglima TNI kalau di Amerika namanya: CHAIRMAN OF THE JOIN CHIEF OF STAFF yang melapor kepada Secretary of Defence (Menhan) dan Presiden sebagai Pangti.
Awas banyak kader Barat suka ngarang!
Sytem monpoli di tni harus perlu di benahi , semisalnya , para jendral besutan barat ,kerap jadi temeng barat , untuk meguasai kekayaan alam nkri ,ini sudah jadi petuah dari saman rontoknya para pejuang dimakan antek barat , hasilnya tahu sendiri nkri ketinggalan jauh dari india ,cina , merdeka bareng indo masih berkaca ke negeri kutu sebelah , akui lah para antek barat , ini saman perang moderen ,air supermasi , laut , unggul kemanan keutuhan nkri lebih terjamin untuk akan masa akan datang , paham para jendaral besutan barat .!!!!
BalasHapusKalau nggak ada jenderal besutan barat kamu udah jadi komunis cung !!! semua itu tergantung dimensi ruang dan waktu ... kalau tidak ada dukungan Amerika dan Australia, Belanda tetap bercokol dan Papua tetap ditangan Belanda cung !!!
HapusKalau TNI tidak menang lawan komunis waktu itu, Indonesia Timur pasti akan memisahkan diri cung !!
Belajar Sejarah cung !!! Kalau ngomong jangan ngaco ... semua itu tergantung dimensi ruang dan waktu ... sekarang kita dekat dengan Rusia dan Cina ... tapi juga dekat dengan Barat ... yang penting Indonesia harus bermain cantik.