JAKARTA-(IDB) : Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono membantah bahwa dana
optimalisasi non-pendidikan sebesar Rp678 miliar hanya diberikan kepada
Angkatan Laut (AL) saja. Menurut Agus, anggaran itu dialokasikan untuk
unit operasi (UO) yang jadi prioritas.
Agus menjelaskan, anggaran untuk TNI sangat terbatas sehingga segala sesuatu harus berdasarkan skala prioritas. Mabes TNI menilai UO yang paling membutuhkan optimalisasi adalah TNI AL dan AU.
Ditemui wartawan di Gedung DPR, Kamis 6 Desember 2012, Agus menjelaskan, anggaran itu digunakan untuk mengamankan sistem pemberitaan dan komunikasi yang berkaitan dengan kapal, pesawat, dan sistem kendali senjata. "Otomatis Mabes TNI (memberikan) ke pangkalan Lanud armada seperti itu. Itu memang menjadi titik berat pembenahan tentang pengamanan berita itu," kata dia.
Agus juga tak menampik bahwa Angkatan Darat bersama UO lainnya juga mengusulkan anggaran, namun Mabes TNI tetap menggunakan skala prioritas. "Jadi tidak ada itu angkatan laut dulu, udara dulu. Tidak ada anak emas," kata dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin mengatakan adanya protes dari salah satu UO di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) terkait pencairan anggaran optimalisasi nonpendidikan sebesar Rp678 miliar.
Protes salah satu UO itu yang dijadikan alasan Menteri Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam, melaporkan pencairan anggaran tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Ternyata Rp600-an miliar anggaran itu dikomplain oleh salah satu angkatan di TNI. Mereka bilang 'kami kok ga dapat? Kok cuma TNI AL?' Akhirnya Dipo minta anggaran itu dibintangi. Lalu tersiar mark up dan lain-lain," kata Tubagus beberapa waktu lalu.
Anggaran optimalisasi nonpendidikan di Kemenhan oleh Komisi I DPR akhirnya disetujui untuk digunakan Mabes TNI dan TNI AL. Sementara itu, tiga UO lain yakni Kemenhan, TNI AD dan TNI AU tidak mendapatkan jatah dari total anggaran optimalisasi sebesar US$68 juta tersebut. Belakangan anggaran tersebut diblokir oleh Kementerian Keuangan.
Agus menjelaskan, anggaran untuk TNI sangat terbatas sehingga segala sesuatu harus berdasarkan skala prioritas. Mabes TNI menilai UO yang paling membutuhkan optimalisasi adalah TNI AL dan AU.
Ditemui wartawan di Gedung DPR, Kamis 6 Desember 2012, Agus menjelaskan, anggaran itu digunakan untuk mengamankan sistem pemberitaan dan komunikasi yang berkaitan dengan kapal, pesawat, dan sistem kendali senjata. "Otomatis Mabes TNI (memberikan) ke pangkalan Lanud armada seperti itu. Itu memang menjadi titik berat pembenahan tentang pengamanan berita itu," kata dia.
Agus juga tak menampik bahwa Angkatan Darat bersama UO lainnya juga mengusulkan anggaran, namun Mabes TNI tetap menggunakan skala prioritas. "Jadi tidak ada itu angkatan laut dulu, udara dulu. Tidak ada anak emas," kata dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin mengatakan adanya protes dari salah satu UO di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) terkait pencairan anggaran optimalisasi nonpendidikan sebesar Rp678 miliar.
Protes salah satu UO itu yang dijadikan alasan Menteri Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam, melaporkan pencairan anggaran tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Ternyata Rp600-an miliar anggaran itu dikomplain oleh salah satu angkatan di TNI. Mereka bilang 'kami kok ga dapat? Kok cuma TNI AL?' Akhirnya Dipo minta anggaran itu dibintangi. Lalu tersiar mark up dan lain-lain," kata Tubagus beberapa waktu lalu.
Anggaran optimalisasi nonpendidikan di Kemenhan oleh Komisi I DPR akhirnya disetujui untuk digunakan Mabes TNI dan TNI AL. Sementara itu, tiga UO lain yakni Kemenhan, TNI AD dan TNI AU tidak mendapatkan jatah dari total anggaran optimalisasi sebesar US$68 juta tersebut. Belakangan anggaran tersebut diblokir oleh Kementerian Keuangan.
Cegah Kongkalikong
Meski dana itu tak jadi cair karena permintaan Dipo Alam, Agus
mengatakan, Mabes TNI menghargai apapun langkah yang diambil pemerintah.
"Karena ini suatu proses yang mengarah pada akuntabilitas."
Jika anggaran tersebut dibintangi, imbuhnya, yang paling penting adalah tidak terjadi markup dan kongkalikong anggaran. Tapi, dia menjamin Mabes TNI akan berbenah jika memang ada langkah yang salah terkait pencairan anggaran tersebut.
Dia juga berharap, anggaran yang sudah dialokasikan pemerintah tersebut bisa digunakan. "Yang rugi pemerintah sendiri sebenarnya jika penyerapan anggarannya tidak terealisir. Pertumbuhan ekonomi akan terganggu," kata dia.
Lalu apakah pembintangan itu dianggap menghambat? "Saya tidak bilang menghambat, tapi ini karena demi proses akuntabilitas."
Jika anggaran tersebut dibintangi, imbuhnya, yang paling penting adalah tidak terjadi markup dan kongkalikong anggaran. Tapi, dia menjamin Mabes TNI akan berbenah jika memang ada langkah yang salah terkait pencairan anggaran tersebut.
Dia juga berharap, anggaran yang sudah dialokasikan pemerintah tersebut bisa digunakan. "Yang rugi pemerintah sendiri sebenarnya jika penyerapan anggarannya tidak terealisir. Pertumbuhan ekonomi akan terganggu," kata dia.
Lalu apakah pembintangan itu dianggap menghambat? "Saya tidak bilang menghambat, tapi ini karena demi proses akuntabilitas."
Sumber : Vivanews
Semangat Pak Agus saya mendukungmu. Memang Pemerintah gak berfikir keamanan kita adalah laut dan udara. Cuman bisa minta saja .bravo TNI
BalasHapusDi manapun di dunia, yang namanya anggaran memang hal yang pantas "didebatkan" karena memang penting untuk pengembangan, yang dalam hal ini untuk pengembangan TNI. Setelah semua pihak mengeluarkan pendapatnya masing masing, pasti semua akan menjadi jelas, dan dana bisa dipakai operasional TNI.
BalasHapusLaut & Udara indonesia besar dan gak ada pagernya,maka dari itu AL AU juga harus sip dan besar ,caranya anggaran harus besar biar bisa jd gtu .gitu aja kok repot.
BalasHapussedari dulu anggaran untuk matra tertentu paling besar, tp yg lain tdk pernah protes.
BalasHapuspadahal yg harus diperkuat justru AL dan AU, dan biaya operasional serta biaya pembelian alutsistanya sangat-sangat mahal.
kalau ingin negara ini gagah di mata dunia, perkuat dan perbesar AL & AU.
BalasHapuskita negara kepulauan dengan laut dan udara paling besar di dunia. halaman rumah negara kita adalah laut dan udara. saat musuh menyerang, pasti lewat halaman dulu.