JAKARTA-(IDB) : Kasus pembintangan anggaran optimalisasi di
Kementerian Pertahanan (Kemhan) tahun 2012 sebesar Rp 678 miliar oleh
Menkeu, menjadi keprihatinan dan perhatian serius Komisi I. Sebab,
belakangan ini Komisi I baru mengetahui bahwa kebijakan membintangi dana
optimalisasi di Kemhan itu dilakukan Menkeu akibat surat yang
dilayangkan Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam.
"Oleh karena itu, Komisi I memandang perlu segera meminta penjelasan pemerintah soal masalah ini. Sehingga Kamis (6/12) siang nanti, sekitar pukul 14.00 WIB, Komisi I memanggil Menhan dan Menkeu untuk meminta penjelasan masalah ini," ujar Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin kepada jurnalparlemen.com, Rabu (5/12).
Hasanuddin mengatakan, Komisi I juga memandang perlu meminta penjelasan terkait dugaan kongkalikong pembahasan anggaran Kemhan di Komisi I. Selama ini, kata Hasanuddin, pembahasan anggaran Kemhan dan seluruh mitra di Komisi berjalan transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi, dan tidak ada deal-deal apa pun dengan siapa pun juga.
"Oleh karenanya, kami berharap dalam rapat nanti dengan mengundang Menhan dan Menkeu, Seskab juga bisa hadir menjelaskan atas tuduhannya yang tidak berdasar," kata Hasanuddin.
Lebih lanjut politisi PDIP ini mengatakan, Komisi I telah mendorong agar setiap pengadaan alutsista dari luar negeri harus dilakukan secara langsung G to G atau tidak lewat rekanan lagi. Hal ini guna mencegah pembengkakan nilai barang yang di beli. "Dan itu telah berhasil dilakukan seperti dalam pembelian tank Leopard dari negara asalnya langsung, Jerman. Sehingga kami tidak tahu kenapa disebut ada kongkalikong, di mana hal itu terjadinya."
"Oleh karena itu, Komisi I memandang perlu segera meminta penjelasan pemerintah soal masalah ini. Sehingga Kamis (6/12) siang nanti, sekitar pukul 14.00 WIB, Komisi I memanggil Menhan dan Menkeu untuk meminta penjelasan masalah ini," ujar Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin kepada jurnalparlemen.com, Rabu (5/12).
Hasanuddin mengatakan, Komisi I juga memandang perlu meminta penjelasan terkait dugaan kongkalikong pembahasan anggaran Kemhan di Komisi I. Selama ini, kata Hasanuddin, pembahasan anggaran Kemhan dan seluruh mitra di Komisi berjalan transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi, dan tidak ada deal-deal apa pun dengan siapa pun juga.
"Oleh karenanya, kami berharap dalam rapat nanti dengan mengundang Menhan dan Menkeu, Seskab juga bisa hadir menjelaskan atas tuduhannya yang tidak berdasar," kata Hasanuddin.
Lebih lanjut politisi PDIP ini mengatakan, Komisi I telah mendorong agar setiap pengadaan alutsista dari luar negeri harus dilakukan secara langsung G to G atau tidak lewat rekanan lagi. Hal ini guna mencegah pembengkakan nilai barang yang di beli. "Dan itu telah berhasil dilakukan seperti dalam pembelian tank Leopard dari negara asalnya langsung, Jerman. Sehingga kami tidak tahu kenapa disebut ada kongkalikong, di mana hal itu terjadinya."
Sumber : Jurnamen
BUKAN HANYA ARMADA PATI UNUS, JAUH SEBELUM ITU SUDAH DIKENAL GIANT GIANT NAVY FLEET DI TATAR NUSANTARA. SEBUT SAJA NAVY FLEET SRIWIJAYA YANG SANGAT DITAKUTI PADA ERANYA, LANTAS NAVY FLEET MAJAPAHIT YANG TELAH MENGUASAI 87% DARI SELURUH KAWASAN ASEAN, DAN NAVY FLEET SAMUDRA PASAI YANG DIKOMANDOI OLEH SEORANG ADMIRAL WANITA YANG BERNAMA LAKSAMANA MALAHAYATI. DAN MASIH BANYAK LAGI MAESTRO-MAESTRO LAHIR DARI GUGUSAN BARAT SAMUDERA HINDIA SAMPAI KETIMUR DI SAMUDERA PASIFIK. JANGAN TAKUT SATU SAAT NANTI KITA BAKAL MENGINVASI KUKU-KUKU PENJAJAHAN AMERIKA SERIKAT DI OKINAWA JEPANG, CLARK DAN SUBIC FILIPINA, SINGAPURA, DAN DARWIN AUSTRALIA. SATU SAAT NANTI SEPERTI YANG DIJANJIKAN AMANGKUBHUMI MAHAPATIH GAJAH MADA DAN JANG MOELIA SRI PADOEKA PEMIMPIN BESAR REVOLUSI SOEKARNO BAHWA INDONESIA AKAN BERHASIL MEMPERSATUKAN SELURUH BANGSA ASIA DAN BERGERAK BERHIMPUN MENJADI SATU MENGHANCURKAN KEJAHATAN IMPERIALISME AMERIKA SERIKAT. AMIEN YA RABBAL ALAMIEN.
BalasHapusPak menhan kerjasama saja sama BPK dan KPK . Biar dipo sama Menkeu tau . Dan yang lebih tau hal senjata kan TNI bukan dipo sama Menkeu . Bravo menhan
BalasHapus