JAKARTA-(IDB) : Pemerintah memproyeksikan anggaran pertahanan untuk 2013 sebesar Rp 77 triliun, meningkat secara signifikan dibanding tahun 2012 yang mencapai Rp 72,54 triliun. Presiden meminta Kementerian Pertahanan untuk membicarakan anggaran ini dengan DPR, termasuk anggaran 2012 yang masih diberi tanda bintang oleh DPR.
"Kalau sudah kita rencanakan, uangnya ada, diperlukan segera, untuk menjaga kedulatan dan keutuhan wilayah tentu pemerintah akan senang kalau implementasinya juga lancar," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada bagian lain keterangan persnya seusai rapat koordinasi di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Kamis (9/8) sore.
Pembahasan mengenai anggaran pertahanan ini dibahas secara mendalam dalam rakor yang dimulai pukul 13.30 WIB tadi. Presiden merinci kenaikan anggaran pertahanan ini dari tahun ke tahun. Pada tahun 2004, anggaran pertahanan berjumlah Rp 21,7 triliun, pada tahun 2009 meningkat menjadi Rp 33,67 triliun. Tahun 2012 mencapai Rp 72,54 triliun dan tahun depan diproyeksikan sekitar Rp 77 triliun.
"Ini peningkatan yang signifikan dan tentu diperlukan," ujar Presiden SBY. "Oleh karena itu saya berpesan agar kelola dengan sebaik-baiknya dan rencanakan dengan baik. Kalau ada perubahan, lakukan sepanjang itu diperlukan dan kalau mengadakan alutsista apapun harus ada kehandalan sistemnya dan keterhubungan operasi," SBY menambahkan.
Pengadaan alutsista, Presiden mengingatkan, dapat dilaksanakan dengan prosedur dan mekanisme yang benar. "Cegah penyimpangan karena kalau terjadi akan menjadi masalah," SBY menegaskan.
"Saya melihat jajaran TNI makin profesional dalam perencanaan dan pelaksanaannya makin baik, sistem makin dijalankan dengan benar sehingga jangan sampai ada masalah apapun dengan yang sudah diraih saat ini," Kepala Negara berpesan.
Terkait dengan pengadaan alutsista secara besar-besaran selama lima tahun ini, Presiden menjelaskan bahwa tidak ada niat Indonesia untuk melakukan agresi atau tindakan yang tidak sesuai dengan semangat ASEAN. Modernisiasi alutsista dilakukan karena selama ini kita sudah lama tidak melakukannya. "Semata-mata kita meningkatkan kemampuan pertahanan ini karena tugas yang harus kami laksanakan," SBY menjelasksan.
Menyangkut sejumlah undang-undang pertahanan dan keamanan, Presiden meminta kepada Menhan Purnomo Yusgiantoro agar meneruskan pembahasannya dengan DPR. "Jelaskan kepada rakyat mengapa undang-undang itu penting karena itu juga berlaku di negara demokrasi dan berlaku bagi tentara yang profesional," kata Presiden SBY.
Kalau undang-undang tersebut disahkan, TNI dan Polri dapat melaksanakan tugas tanpa ragu karena sudah diakomodir dalam undang-undang. "Inilah contohnya undang-undang yang diperlukan di negeri kita," ujar SBY.
"Kalau sudah kita rencanakan, uangnya ada, diperlukan segera, untuk menjaga kedulatan dan keutuhan wilayah tentu pemerintah akan senang kalau implementasinya juga lancar," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada bagian lain keterangan persnya seusai rapat koordinasi di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Kamis (9/8) sore.
Pembahasan mengenai anggaran pertahanan ini dibahas secara mendalam dalam rakor yang dimulai pukul 13.30 WIB tadi. Presiden merinci kenaikan anggaran pertahanan ini dari tahun ke tahun. Pada tahun 2004, anggaran pertahanan berjumlah Rp 21,7 triliun, pada tahun 2009 meningkat menjadi Rp 33,67 triliun. Tahun 2012 mencapai Rp 72,54 triliun dan tahun depan diproyeksikan sekitar Rp 77 triliun.
"Ini peningkatan yang signifikan dan tentu diperlukan," ujar Presiden SBY. "Oleh karena itu saya berpesan agar kelola dengan sebaik-baiknya dan rencanakan dengan baik. Kalau ada perubahan, lakukan sepanjang itu diperlukan dan kalau mengadakan alutsista apapun harus ada kehandalan sistemnya dan keterhubungan operasi," SBY menambahkan.
Pengadaan alutsista, Presiden mengingatkan, dapat dilaksanakan dengan prosedur dan mekanisme yang benar. "Cegah penyimpangan karena kalau terjadi akan menjadi masalah," SBY menegaskan.
"Saya melihat jajaran TNI makin profesional dalam perencanaan dan pelaksanaannya makin baik, sistem makin dijalankan dengan benar sehingga jangan sampai ada masalah apapun dengan yang sudah diraih saat ini," Kepala Negara berpesan.
Terkait dengan pengadaan alutsista secara besar-besaran selama lima tahun ini, Presiden menjelaskan bahwa tidak ada niat Indonesia untuk melakukan agresi atau tindakan yang tidak sesuai dengan semangat ASEAN. Modernisiasi alutsista dilakukan karena selama ini kita sudah lama tidak melakukannya. "Semata-mata kita meningkatkan kemampuan pertahanan ini karena tugas yang harus kami laksanakan," SBY menjelasksan.
Menyangkut sejumlah undang-undang pertahanan dan keamanan, Presiden meminta kepada Menhan Purnomo Yusgiantoro agar meneruskan pembahasannya dengan DPR. "Jelaskan kepada rakyat mengapa undang-undang itu penting karena itu juga berlaku di negara demokrasi dan berlaku bagi tentara yang profesional," kata Presiden SBY.
Kalau undang-undang tersebut disahkan, TNI dan Polri dapat melaksanakan tugas tanpa ragu karena sudah diakomodir dalam undang-undang. "Inilah contohnya undang-undang yang diperlukan di negeri kita," ujar SBY.
Presiden : 5 Tahun Lagi, Indonesia Macan Asia
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, Indonesia segera menjadi Macan Asia dalam lima tahun lagi. Selain perekonomian yang terus tumbuh positif di tengah krisis Eropa, Indonesia juga terus aktif melakukan politik luar negeri. Cita-cita dan harapan Bapak Pendiri Bangsa Soekarno agar Indonesia menjadi Macan Asia akan menjadi kenyataan.
"Kita juga terus melakukan modernisasi alat utama sistem persenjataan dan mengembangkan industri pertahanan," kata Presiden seusai memimpin rapat koordinasi bidang pertahanan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Kamis (9/8/2012).
Kepala Negara mengatakan, anggaran pertahanan Indonesia terus meningkat. Pada 2004, anggaran pertahanan mencapai Rp 21,07 triliun. Pada 2009 dan 2012 meningkat menjadi Rp 33,67 triliun dan Rp 72,54 triliun. "Insya Allah pada 2013 mencapai sekitar Rp 77 triliun. Ini peningkatan yang sangat signifikan," kata Presiden.
Terkait meningkatnya anggaran pertahanan Indonesia, Kepala Negara meminta pihak-pihak tertentu, termasuk negara tetangga, untuk tidak khawatir. Modernisasi anggaran semata-mata dilakukan untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan RI. "Indonesia juga telah lama tidak melakukan modernisasi. Indonesia bukan agressor," katanya.
Modernisasi juga dipandang penting mengingat meningkatkan operasi militer selain perang, seperti penanganan bencana dan pemberantasan terorisme.
Sumber : PresidenRI
Wahhh ...ku berjanji padamu .dan tidak akan pernah melupakannya janji janji anda sebagai orang tua kami .lebih bangga lagi (lada class)segera di akussi megigat dananya sudah ada ,situanya dalam jangka tidak begitu lama begitu genting dassiat ,nkri harga mati.!!!!!
BalasHapuskalau ada peningkatan anggaran Hankam mohon dilihat dan dikaji juga akan perlunya kita punya Airborne Warning and Control System (AWACS)......basisnya saya kira CN-235 juga bisa kog.....Ayooo kita pasti BISA
BalasHapusClick to see the code!
To insert emoticon you must added at least one space before the code.