JAKARTA-(IDB) : Komisi I DPR RI meminta Kementerian Pertahanan (Kemhan) memperhatikan dengan serius dampak penggunaan pesawat intai tanpa awak. Pernyataan ini dikemukakan Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq menyusul rencana Kemhan membeli pesawat tanpa awak berteknologi Israel.
"Dampak penggunaan pesawat intai tanpa awak harus diperhatikan utamanya terhadap kerahasiaan pertahanan dan keamanan RI," ujar Mahfudz dalam kesimpulan Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Wakil Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin di Gedung DPR RI, Jakarta Senin (26/3).
Menurut Mahfudz, permintaan tersebut merupakan bagian dari masukan terhadap dukungan yang diberikan Komisi I DPR RI kepada Kemhan terkait daftar pengadaan Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) TNI Tahun Anggaran 2010- 2014.
"Di mana sumber pembiayaanya dialokasikan dari Alokasi Pinjaman Pemerintah (APP) Kemhan/TNI Tahun Anggaran 2010-2014 sebesar US$ 5,7 miliar," katanya.
Seperti diketahui, Kemhan memutuskan membeli pesawat intai tanpa awak asal Filipina dengan teknologi Israel.
Menurut Wakil Menteri Pertahanan, Sjafri Sjamsoeddin, pesawat tanpa awak akan tiba setelah kontrak dengan perusahaan Filipina disepakati.
"Dampak penggunaan pesawat intai tanpa awak harus diperhatikan utamanya terhadap kerahasiaan pertahanan dan keamanan RI," ujar Mahfudz dalam kesimpulan Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Wakil Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin di Gedung DPR RI, Jakarta Senin (26/3).
Menurut Mahfudz, permintaan tersebut merupakan bagian dari masukan terhadap dukungan yang diberikan Komisi I DPR RI kepada Kemhan terkait daftar pengadaan Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) TNI Tahun Anggaran 2010- 2014.
"Di mana sumber pembiayaanya dialokasikan dari Alokasi Pinjaman Pemerintah (APP) Kemhan/TNI Tahun Anggaran 2010-2014 sebesar US$ 5,7 miliar," katanya.
Seperti diketahui, Kemhan memutuskan membeli pesawat intai tanpa awak asal Filipina dengan teknologi Israel.
Menurut Wakil Menteri Pertahanan, Sjafri Sjamsoeddin, pesawat tanpa awak akan tiba setelah kontrak dengan perusahaan Filipina disepakati.
Sumber : Jurnas
0 komentar:
Posting Komentar