JAKARTA-(IDB) : Pesawat intai tanpa awak (UAV) TNI yang dipesan dari PT Kital Philipine Corp mulai operasional pada 2012. Keperluan intelijen menjadi hal mendasar pengadaan wahana udara militer ini.
"Pesawat ini merupakan pesawat baru dan akan dikirim tahun ini," kata Wakil Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, di Kantor Kemhan, Jakarta, Kamis.
Ia mengatakan bahwa pesawat intai tanpa awak itu memiliki kemampuan jelajah hingga radius 200 km dalam waktu 15 jam saja.
Sjafrie mengungkapkan pengadaan pesawat intai tanpa awak tersebut merupakan program pengadaan 2004, dan kontraknya sudah dilakukan sejak 2006. Kemhan pun telah melakukan uji teknis pesawat tersebut.
Ia berpendapat Indonesia sangat memerlukan pesawat itu, terutama untuk operasi intelijen. Namun begitu, pesawat itu juga dapat digunakan untuk keperluan lain, seperti mendeteksi cuaca.
Pada tahun 2006, TNI menggelar tender pembelian empat UAV untuk Badan Intelijen Strategis (Bais) yang akhirnya dimenangi Searcher Mk II melalui perusahaan Filipina, Kital Philippine Corp.
Berdasar laman kantor berita internasional United Press International (UPI), untuk pembelian UAV yang satunya senilai enam juta dolar AS tersebut, Indonesia menggandeng Bank Leumi dari Inggris dan Bank Union dari Filipina sebagai penyandang dana untuk kredit ekspor.
Belakangan karena ramai dikritik DPR, proyek pengadaan tersebut tertunda.
UAV buatan Divisi Malat Israeli Aircraft Industries (IAI) dinilai paling unggul untuk penggunaan di angkasa Nusantara.
Indonesia kali pertama memakai produk militer Israel dengan meminjam pesawat pengintai tanpa awak (UAV) Searcher Mk II milik Singapura untuk mencari lokasi sandera peneliti asing yang ditawan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Mapenduma, Papua, pada 1996.
Namun, Singapura bukan satu-satunya negara yang memakai senjata buatan Israel. Malaysia telah mengoperasikan 15 unit, sedangkan Singapura 35 unit.
Dalam pengujian tim Kementerian Pertahanan, UAV Searcher Mk II mengalahkan pesaingnya dari Irkut Rusia dan UAV Hermes buatan Elbit Israel yang diageni ELS Ventures, Belanda.
Sekjen Kementerian Pertahanan Eris Heriyanto menegaskan, dalam setiap pengadaan alat utama sistem senjata dari mancanegara, pihaknya mengutamakan teknologi yang sesuai dengan spesifikasi teknik dan kebutuhan operasi TNI.
"Jadi, yang kami lihat teknologinya, bukan dari negara mana produk alat utama sistem senjata itu diadakan," katanya menambahkan.
"Pesawat ini merupakan pesawat baru dan akan dikirim tahun ini," kata Wakil Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, di Kantor Kemhan, Jakarta, Kamis.
Ia mengatakan bahwa pesawat intai tanpa awak itu memiliki kemampuan jelajah hingga radius 200 km dalam waktu 15 jam saja.
Sjafrie mengungkapkan pengadaan pesawat intai tanpa awak tersebut merupakan program pengadaan 2004, dan kontraknya sudah dilakukan sejak 2006. Kemhan pun telah melakukan uji teknis pesawat tersebut.
Ia berpendapat Indonesia sangat memerlukan pesawat itu, terutama untuk operasi intelijen. Namun begitu, pesawat itu juga dapat digunakan untuk keperluan lain, seperti mendeteksi cuaca.
Pada tahun 2006, TNI menggelar tender pembelian empat UAV untuk Badan Intelijen Strategis (Bais) yang akhirnya dimenangi Searcher Mk II melalui perusahaan Filipina, Kital Philippine Corp.
Berdasar laman kantor berita internasional United Press International (UPI), untuk pembelian UAV yang satunya senilai enam juta dolar AS tersebut, Indonesia menggandeng Bank Leumi dari Inggris dan Bank Union dari Filipina sebagai penyandang dana untuk kredit ekspor.
Belakangan karena ramai dikritik DPR, proyek pengadaan tersebut tertunda.
UAV buatan Divisi Malat Israeli Aircraft Industries (IAI) dinilai paling unggul untuk penggunaan di angkasa Nusantara.
Indonesia kali pertama memakai produk militer Israel dengan meminjam pesawat pengintai tanpa awak (UAV) Searcher Mk II milik Singapura untuk mencari lokasi sandera peneliti asing yang ditawan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Mapenduma, Papua, pada 1996.
Namun, Singapura bukan satu-satunya negara yang memakai senjata buatan Israel. Malaysia telah mengoperasikan 15 unit, sedangkan Singapura 35 unit.
Dalam pengujian tim Kementerian Pertahanan, UAV Searcher Mk II mengalahkan pesaingnya dari Irkut Rusia dan UAV Hermes buatan Elbit Israel yang diageni ELS Ventures, Belanda.
Sekjen Kementerian Pertahanan Eris Heriyanto menegaskan, dalam setiap pengadaan alat utama sistem senjata dari mancanegara, pihaknya mengutamakan teknologi yang sesuai dengan spesifikasi teknik dan kebutuhan operasi TNI.
"Jadi, yang kami lihat teknologinya, bukan dari negara mana produk alat utama sistem senjata itu diadakan," katanya menambahkan.
Sumber : Antara
Pesawat Intai Kemhan US$8 Juta Per Unit
JAKARTA-(IDB) : Pesawat intai tanpa awak atau Unmanned Aerial Vehicle (UAV) yang akan dibeli Kementerian Pertahanan (Kemhan) berharga US$8 juta per unit. Sebagian pembayarannya dialokasikan dari APBN 2012. “Harganya US$16 juta untuk dua unit,” kata Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di kantor Kemhan Jakarta, Kamis (9/2).
Sekretaris Jenderal Kemhan Marsekal Madya TNI Eris Herryanto kemarin, Rabu (8/2), menyatakan Kemhan mengalokasikan dana sebesar US$80 juta untuk pembelian pesawat tersebut. Kemhan merencanakan membeli enam unit UAV.
Menurut Sjafrie, dengan pembelian UAV ini Indonesia bisa mengadopsi teknologi pesawat intai. Harapannya, dimasa mendatang Indonesia dapat memproduksi pesawat ini melalui industri pertahanan nasional dengan pembelian ini. “Dengan membeli Indonesia akan menyerap teknologi, nantinya bisa dikembangkan oleh teman-teman di industri pertahanan dalam negeri,” jelas Sjafrie.
Sjafrie juga meminta agar masyarakat tidak mengaitkan hal ini ke ranah politik. Dia menegaskan, Kemhan membeli pesawat itu selain untuk keperluan pertahanan negara, juga untuk mengadopsi teknologi pesawat tersebut.
Sebelumnya, Komisi I DPR RI menolak rencana pembelian UAV yang disebut-sebut berasal dari Israel. DPR beralasan, Israel kerap melakukan pelanggaran HAM. “Kami membeli teknologi dan teknologi itu tidak punya batas teritorial, dan memang betul membeli teknologi susah. Teknologi tidak ada kaitannya dengan politik,” imbuh Sjafrie.
Pembelian pesawat tersebut, lanjut dia, sebagiannya dibayar menggunakan alokasi anggaran 2012. Hal ini disebabkan anggaran tahun 2012 telah digunakan untuk belanja pegawai. “Sebanyak 25 persen dari alokasi anggaran Rp74 triliun, karena 52 persen sudah dipakai untuk kebutuhan belanja pegawai dan bayar gaji. Anggaran 25 persen itu untuk belanja barang dan belanja modal,” pungkasnya.
Sekretaris Jenderal Kemhan Marsekal Madya TNI Eris Herryanto kemarin, Rabu (8/2), menyatakan Kemhan mengalokasikan dana sebesar US$80 juta untuk pembelian pesawat tersebut. Kemhan merencanakan membeli enam unit UAV.
Menurut Sjafrie, dengan pembelian UAV ini Indonesia bisa mengadopsi teknologi pesawat intai. Harapannya, dimasa mendatang Indonesia dapat memproduksi pesawat ini melalui industri pertahanan nasional dengan pembelian ini. “Dengan membeli Indonesia akan menyerap teknologi, nantinya bisa dikembangkan oleh teman-teman di industri pertahanan dalam negeri,” jelas Sjafrie.
Sjafrie juga meminta agar masyarakat tidak mengaitkan hal ini ke ranah politik. Dia menegaskan, Kemhan membeli pesawat itu selain untuk keperluan pertahanan negara, juga untuk mengadopsi teknologi pesawat tersebut.
Sebelumnya, Komisi I DPR RI menolak rencana pembelian UAV yang disebut-sebut berasal dari Israel. DPR beralasan, Israel kerap melakukan pelanggaran HAM. “Kami membeli teknologi dan teknologi itu tidak punya batas teritorial, dan memang betul membeli teknologi susah. Teknologi tidak ada kaitannya dengan politik,” imbuh Sjafrie.
Pembelian pesawat tersebut, lanjut dia, sebagiannya dibayar menggunakan alokasi anggaran 2012. Hal ini disebabkan anggaran tahun 2012 telah digunakan untuk belanja pegawai. “Sebanyak 25 persen dari alokasi anggaran Rp74 triliun, karena 52 persen sudah dipakai untuk kebutuhan belanja pegawai dan bayar gaji. Anggaran 25 persen itu untuk belanja barang dan belanja modal,” pungkasnya.
Sumber : Jurnas
0 komentar:
Posting Komentar