 |
| KRI Clurit 641 |
JAKARTA-(IDB) : Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) telah mengajukan usulan anggaran pembangunan daerah perbatasan Rp5 triliun pada 2012. Namun, usulan tersebut belum semuanya disetujui.
“Perlu dicatat, Rp5 triliun itu adalah nilai total untuk semua kementerian yang melakukan program di perbatasan. Sebelumnya anggaran perbatasan sangat sedikit,” ujar Menteri Dalam Negeri merangkap Kepala BNPP Gamawan Fauzi di Jakarta kemarin. Lebih jauh dia menjelaskan, pihaknya secara keseluruhan sudah menyusun program kerja jangka pendek,menengah, dan jangka panjang kepada daerah perbatasan.
Ada 12 provinsi, kemudian 38 kabupaten/kota yang berbatasan dengan negara lain. Nantinya, pembangunan nya difokuskan pada kecamatan perbatasan. “Pembangunan perbatasan prioritas tahun 2012 ada di 39 kecamatan, kemudian tahun 2013 di 32 kecamatan, dan tahun 2014 di 40 kecamatan.
Panjang perbatasan kita saja mencapai 2000 km. Dua kali panjang Pulau Jawa, dan tak semua perbatasan kita berpenghuni,” terangnya. Pembangunan daerah perbatasan, imbuh Gamawan, bukan hanya dilakukan karena muncul kasus-kasus dengan daerah tetangga, terutama Malaysia. Meski diakui, kondisi daerah perbatasan di Indonesia tidak sebagus Malaysia.
Patroli Bersama Malaysia
“Perlu dicatat, Rp5 triliun itu adalah nilai total untuk semua kementerian yang melakukan program di perbatasan. Sebelumnya anggaran perbatasan sangat sedikit,” ujar Menteri Dalam Negeri merangkap Kepala BNPP Gamawan Fauzi di Jakarta kemarin. Lebih jauh dia menjelaskan, pihaknya secara keseluruhan sudah menyusun program kerja jangka pendek,menengah, dan jangka panjang kepada daerah perbatasan.
Ada 12 provinsi, kemudian 38 kabupaten/kota yang berbatasan dengan negara lain. Nantinya, pembangunan nya difokuskan pada kecamatan perbatasan. “Pembangunan perbatasan prioritas tahun 2012 ada di 39 kecamatan, kemudian tahun 2013 di 32 kecamatan, dan tahun 2014 di 40 kecamatan.
Panjang perbatasan kita saja mencapai 2000 km. Dua kali panjang Pulau Jawa, dan tak semua perbatasan kita berpenghuni,” terangnya. Pembangunan daerah perbatasan, imbuh Gamawan, bukan hanya dilakukan karena muncul kasus-kasus dengan daerah tetangga, terutama Malaysia. Meski diakui, kondisi daerah perbatasan di Indonesia tidak sebagus Malaysia.
Patroli Bersama Malaysia
Sementara itu, dua unit kapal perang TNI Angkatan Laut, KRI Clurit-641 dan KRI Sigurot-864 yang bermarkas di Koarmabar, terlibat dalam patroli terkoordinasi Malaysia- Indonesia (Patkor Malindo) 113 di perairan Selat Malaka. Patkor ini digelar untuk meningkatkan keamanan di wilayah perairan Selat Malaka.
Kepala Dispenarmabar Letkol Laut (KH) Agus Cahyono mengungkapkan, patroli ini telah berlangsung sejak akhir September lalu.Terdapat empat unsur kapal angkatan laut, masing-masing dua dari TNI Angkatan Laut dan dua dari Angkatan Laut Diraja Malaysia.
Dari TNI Angkatan Laut, KRI yang dilibatkan adalah dua KRI dari jajaran Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar), yakni KRI Clurit-641 dan KRI Sigurot- 864. Adapun dari Malaysia yaitu KD Gempita dan KD Perkasa.
Kepala Dispenarmabar Letkol Laut (KH) Agus Cahyono mengungkapkan, patroli ini telah berlangsung sejak akhir September lalu.Terdapat empat unsur kapal angkatan laut, masing-masing dua dari TNI Angkatan Laut dan dua dari Angkatan Laut Diraja Malaysia.
Dari TNI Angkatan Laut, KRI yang dilibatkan adalah dua KRI dari jajaran Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar), yakni KRI Clurit-641 dan KRI Sigurot- 864. Adapun dari Malaysia yaitu KD Gempita dan KD Perkasa.
Sumber : Sindo
0 komentar:
Posting Komentar