Jumat, Agustus 19, 2011
0
JAKARTA-(IDB) : Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan, hingga 2014, Kementerian Pertahanan (Kemhan) membutuhkan anggaran mencapai Rp 150 triliun. Namun, hingga tahun 2011 ini, dari total kebutuhan anggaran untuk terpenuhinya Minimum Essential Force (MEF), belum mencapai 30 persennya.

"Sehingga alokasi untuk Dephan pada RAPBN 2012 sebesar Rp 64,4 triliun itu sesungguhnya sebagai bagian skenario untuk tercapainya MEF hingga 2014," ujar Mahfudz Siddiq kepada Jurnalparlemen.com, Jumat (19/8).

Mahfudz menjelaskan, guna tercapainya renstra hingga 2014, perlu kebijakan politik anggaran untuk bisa menambah anggaran di Kemhan, khususnya untuk keperluan alutsista tersebut.

"Cuma kan begini, banyak orang berpikir bahwa meningkatkan anggaran alutsista ini tidak punya impact terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Karena kita kan punya masalah itu kan. Nah, menurut saya, cara pandang ini yang perlu diluruskan," ujar Wasekjen DPP PKS ini.

Kata Mahfudz, Komisi I telah mempunyai kebijakan politik bahwa modernisasi alutsista TNI itu juga harus didorong dengan melibatkan industri strategis dalam negeri. Diharapkan, hal itu akan memberikan dampak secara ekonomi dan kesejahteraan karena akan banyak menyerap tenaga kerja dalam negeri sendiri.

"Makanya kemarin kan telah kita dorong sekitar Rp 1,3 triliun, itu belanja alutsista di dalam negeri yaitu di PT DI, PT PAL, PT Pindad. Dengan demikian hal ini akan berimbas pada penyerapan tenaga kerja dalam negeri untuk pengerjaan produksi alutsista yang menjadi kebutuhan TNI saat ini," tegasnya.

Lebih lanjut Mahfudz mengatakan, program modernisasi alutsista, terutama untuk keperluan kontrol wilayah laut. Hal ini akan memberi dampak untuk menutup imbas kerugian negara selama ini atas praktek kejahatan illegal fishing dan illegal logging lewat wilayah laut, yang setiap tahun kerugiannya dari kejahatan tersebut mencapai sekitar Rp 40 triliun.

"Menurut saya, ini yang harus diluruskan. Peningkatan alutsista harus tetap dapat meningkatkan kontribusi kemampuan ekonomi bagi masyarakat dan penciptaan lapangan kerja. Kalau itu menjadi cara pandang semua, saya kira semua pihak tidak perlu keberatan atas penambahan dan peningkatan anggaran pada Kemhan selama 2014 untuk mencapai Rp 150 triliun tersebut," tegas anggota DPR Dapil Jawa Barat VIII ini.

Sumber: Detik


DPR Usulkan Empat Program Prioritas Untuk Kemhan

JAKARTA-(IDB) : Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 64,4 triliun dalam R-APBN 2012. Komisi I DPR sebagai mitra kerja Kemhan akan mengusulkan sejumlah program prioritas untuk dapat dilaksanakan tahun depan.

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengungkapkan, program prioritas utama 2012 yang pertama adalah penguatan postur pertahanan laut. "Selama ini, wilayah laut kita yang luas masih lemah dan rawan dengan berbagai pelanggaran. Karenanya, perlu adanya penambahan kekauatan di laut. Baik penambahan kapal laut dan kapal selam. Hal ini untuk pengawasan, kontrol, dan patroli di laut," jelasnya kepada Jurnalparlemen.com, Jumat (19/8).

Program usulan yang kedua adalah peningkatan kontrol di wilayah perbatasan dan terluar NKRI. "Seperti halnya di wilayah laut yang masih lemah, di wilayah perbatasan juga lemah dalam pengawasannya selama ini. Sehingga pada 2012, DPR akan dorong agar ada peningkatan pasuskan TNI yang ditempatkan di sepanjang wilayah perbatasan, untuk menjaga keamanan, teritorial dan sebagainya," kata Mahfudz.

Selanjutnya, untuk program prioritas yang ketiga adalah penambahan pasukan dan gelar persenjataan di wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga. DPR akan mendorong TNI untuk bisa menambah penempatan alutsistadi wilayah perbatasan untuk memberikan efek gentar terhadap pihak asing.

"Dalam gelar persenjataan di wilayah perbatasan ini, akan banyak ditempatkan persenjataan darat dan udara. Seperti penambahan dan penempatan rudal dengan jangkauan sekita 20-40 km," tegasnya.

Mahfudz menambahkan, gelar kekuatan persenjataan TNI di wilayah perbatasan itu akan ditempatkan di beberapa lokasi strategis seperti, di wilayah Sumatera yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura, di Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat.  "Sementara di Papua yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini dan NTT yang berbatasan dengan Timor Leste, pada 2012 belum menjadi skala prioritas untuk gelar persenjataan TNI," ujarnya.

Usulan program prioritas Kemhan berikutnya adalah peningkatan sarana dan prasana TNI non perang. Misalnya untuk penanggulangan bencana alam. Selama ini, peran TNI cukup efektif dimobilisasi untuk operasi-oprasi non perang, terutama dalam penanggulangan bencana. Misalnya dalam kasus tsunami di Aceh dan Nias. Ternyata alat angkut TNI kita kan masih terbatas terutama heli untuk droping logistik dan obat-batan, masih terbatas.

"Sehingga kita perkirakan juga akan ada penambahan pesawat angkut untuk TNI. Yaitu hibah dari pesawat Hercules dari Australia 4 unit, yang kini masih terus diretrofit. Pada 2012 diperkirakan 2 unit selesai dilakukan retrofitnya dan sisanya tahun berikutnya," pungkas Mahfudz 

Sumber: Jurnamen 

0 komentar:

Posting Komentar