JAKARTA-(IDB) : Sekretaris Kabinet, Dipo Alam, menyatakan keputusan SBY menunjuk Letnan Jenderal TNI Pramono Edhi Wibowo menjadi kepala staf TNI-AD (KASAD) yang baru bukan karena nepotisme atau karena ia adik kandung Ibu Negara Ani Yudhoyono.

"Pengangkatan itu karena sistem di TNI sudah baku, jenjang karier militer dan profesionalisme, bukan karena  nepotisme ipar presiden," katanya di Jakarta, Kamis.

Dia menyatakan, rencana pelantikan Letjen Pramono Edhi Wibowo menggantikan Jenderal George Toisuttam akan dilaksanakan pada pukul 14.00 WIB di Istana Negara, Kamis.

Menurut Dipo, seperti juga Wiranto dan Try Sutrisno, Pramono Edhi pernah menjabat sebagai ajudan presiden pada era Megawati Soekarnoputri. "Sistim di TNI selama ini adalah mereka yang menjadi ajudan presiden adalah tentara terbaik," katanya.

Bukan itu saja, lanjut Dipo, Pramono Edhi juga meniti karier dari bawah. Ia lulusan terbaik Akademi Militer angkatan 1980, pernah menduduki posisi Pangdam Siliwangi di Jawa Barat pada 2009 sebelum menjabat sebagai Panglima Kostrad pada 2010.

"Dia juga pernah menjabat Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus pada 2008-2009," lanjutnya.

Oleh karena itu, Dipo menilai kekuatiran terhadap Pramono Edhie terkait dengan persiapan pemilihan presiden 2014 sangat berlebihan.

"Pemilihan presiden 2014 bukan ditentukan oleh SBY, tetapi oleh rakyat Indonesia. Biarkan rakyat yang menentukan pilihannya," kata Dipo.


Bukan kerajaan

Dipo juga mengatakan, negara ini adalah negara republik yang menganut faham demokrasi, bukan negara kerajaan seperti di Timur Tengah atau di Korea Utara, dimana penguasa biasa menunjuk pengganti dari kalangan keluarga, anak atau isterinya.

"Ini bukan politik dinasti dan SBY seperti dikemukakan pada pertemuan dengan HIPMI tidak menyiapkan pengganti dari kalangan keluarganya. Artinya, SBY tidak menyiapkan putera mahkota,"  kata.

Ia menengarai upaya meramaikan pengangkatan Pramono Edhi sebagai nepotisme dan persiapan Pilpres 2014 dilakukan pihak-pihak yang berkepentingan dengan Pilpres itu sendiri. Misalnya saja dari pihak-pihak yang ingin mencalonkan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden atau para pendukungnya.

"Tidak usah khawatir. Rakyat sudah pintar menentukan pilihan. Ini bukan pemilihan ketua RT, kepala desa, camat atau kepala daerah, yang karena tidak bisa mencalonkan diri lagi menunjuk isteri atau anaknya untuk maju," katanya lagi.