Alutsista Indonesia Harus Lebih Baik

JAKARTA-(IDB) : Politik kebijakan pertahanan keamanan dan komitmen revitalisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) Indonesia dalam seputuh tahun terakhir berjalan signifikan. Demikian disampaikan pengamat alutsista Universitas Pertahanan, Begi R Sutanto, dalam diskusi bertajuk, 'Satu Dasawarsa Kebijakan Pertahanan dan Komitmen Revitalisasi Alutsista,' di Cikini, Jakarta, Jumat (17/10/2014). 

"Ada harapan besar melanjutkan mimpi-mimpi, seperti yang dilakukan negara-negara besar seperti Amerika. Ini mimpi yang harusnya bisa dilakukan dan dijalankan pemerintahan selanjutnya," kata Begi. Menurutnya, selama sepuluh tahun kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, perkembangan perjalanan perusahan yang bergerak di alutsista seperti Pindad dan Len Industri saat ini cukup menjanjikan. Tak sedikit produksi alutsista dalam negeri mulai dilirik negara-negara Eropa seperti Turki. 

Saat ini kemampuan industri alutsista memang masih berjalan di tempat, sehingga konsep ke depan perlu dipikirkan. Pengamat lainnya Pambudidoyo menambahkan, perkembangan peralatan tempur Indonesia masih dalam tahap kemajuan dasar. Jika menggunakan sistem skoring, nilanya berada di angka tujuh. 

"Selama ini kita sendiri tidak punya catatan dasar terkait kemajuan alutsista tanah air," kata Pambudidoyo. Ia mengakui konsep alutsista sudah bagus, sayangnya dalam pelaksanaan di lapangan tidak berjalan baik. 

SBY Sudah Bangun Kekuatan Militer, Tapi Masih Kurang‏ Copy n Win at: http://bit.ly/copyandwin

Copy n Win at: http://bit.ly/copyandwin

SBY Sudah Bangun Kekuatan Militer, Tetapi Masih Kurang

Pengamat militer Pambudidoyo menilai pembangunan kekuatan militer di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memang sudah sangat berkembang. Namun masih ada kekurangan yang mendasar.

"Dari skala 1-10 saya beri nilai 7. Selama Indonesia merdeka tak ada pemimpin yang membuat dasar-dasar pembangunan pertahanan termasuk SBY," kata Pambudi saat diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (17/10). Meski menurut Pambudi, SBY sudah meletakkan dasar-dasar peningkatan kekuatan militer, namun kalangan militer masih bingung tentang petunjuk pelaksanaan tugas-tugasnya. 

"Betul SBY sudah meletakkan dasar-dasarnya, tapi masalahnya ada satu kekurangan, tak ada juklak dalam pembangunan kekuatan pertahanan," imbuhnya. Pambudi juga menilai dalam membuat kebijakan dibidang militer, SBY cenderung menggunakan cara-cara politis. Kedepan, ia berharap ada payung hukum dalam pembangunan kekuatan militer.

"Di satu sisi, SBY menggunakan cara-cara politis dalam mengambil keputusan. Memang ada Undang-Undang Pertahanan, tapi tak ada payung hukumnya. Kedepan harus dibuat payung hukum dalam membangun sektor pertahanan," ujarnya. 

Sumber : Tribunnews