JAKARTA-(IDB) : Presiden Susilo Yudhoyono mengucapkan terima kasih kepada Amerika
Serikat terkait bantuan modernisasi kemiliteran TNI, di antaranya
arsenal militer dari negara itu.
Sejak 1991, Kongres
Amerika Serikat melarang Indonesia membeli dan meremajakan arsenal
militer mengikuti dugaan pelanggaran berat HAM pada Peristiwa Santa
Cruz, Provinsi Timor Timur.
Dalam kemiliteran, secara umum pengadaan atau peremajaan harus selalu dilakukan setelah kurun waktu tertentu.
Setelah
lebih dari 20 tahun, akhirnya Amerika Serikat bersedia menjual
arsenal-arsenal militernya --baru ataupun bekas pakai-- kepada
Indonesia. Yang termutakhir adalah tiga dari 24 unit F-16 Fighting Falcon Block 52ID bekas pakai Angkatan Udara Cadangan Nasional Amerika Serikat.
Belakangan, TNI AD juga berniat membeli delapan helikopter serang AH-64D Apache
dari pabriknya, Boeing Company. Jika hal ini jadi direalisasikan, maka
Pusat Penerbangan TNI AD akan mengoperasikan dua merek dan tipe
helikopter serang dari Rusia (Mil Mi-35P) dan Amerika Serikat (AH-64D Apache) sekaligus.
"Kami
berterima kasih kepada Kongres Amerika Serikat, khususnya dalam kerja
sama kemiliteran termasuk modernisasi persenjataan militer," kata
Yudhoyono saat menerima kunjungan senator senior Amerika Serikat, John
McCain, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa.
Menurut Yudhoyono, sudah hampir dalam jangka waktu yang lama atau hampir sekitar 20 tahun persenjataan dalam kemiliteran masih belum benar-benar dimodernisasi dengan baik.
Dengan kerja sama di bidang pertahanan, ujar SBY, diharapkan kedua negara dapat bekerja sama secara bersama-sama untuk lebih memastikan kawasan Asia lebih stabil dan damai.
Dengan demikian, lanjutnya, berbagai negara termasuk Indonesia juga dapat mengembangkan ekonominya.
Yudhoyono menegaskan, Indonesia menentang penggunaan militer untuk memecahkan permasalahan di kawasan, tetapi lebih mengedepankan pendekatan politik dan diplomasi.
Sebelumnya, Indonesia melalui Kementerian Pertahanan menyatakan keinginan negara tentang kedamaian dan stabilitas keamanan Laut China Selatan, yang saat ini disengketakan sejumlah negara.
China
secara agresif mengerahkan kekuatan militer dan paramiliternya untuk
mengklaim sebagian besar Laut China Selatan. Secara sendiri-sendiri,
empat negara ASEAN, yaitu Viet Nahm, Filipina, Brunei Darussalam, dan
Malaysia, menentang itu.
"Indonesia tak terlibat sengketa, namun sebagai bagian dari kerja sama multilateral ingin daerah itu menjadi daerah stabil, zona damai, dan daerah bebas berlayar," kata Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, Kamis (24/7).
"Indonesia tak terlibat sengketa, namun sebagai bagian dari kerja sama multilateral ingin daerah itu menjadi daerah stabil, zona damai, dan daerah bebas berlayar," kata Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, Kamis (24/7).
Dia katakan itu usai menerima kunjungan Wakil Komisi Pusat Militer Tiongkok, Jenderal Fan Changlong, di Jakarta, Kamis (24/7).
Dalam pertemuan dengan Fan itu sempat dibahas perihal eskalasi konflik di Laut China Selatan dan di Laut China Timur.
Dalam pertemuan dengan Fan itu sempat dibahas perihal eskalasi konflik di Laut China Selatan dan di Laut China Timur.
Sumber : Antara
0 komentar:
Posting Komentar