Kamis, Juli 24, 2014
0
JAKARTA-(IDB) : Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro hari ini mendapat kunjungan dari Vice Chairman of the Central Military Commission PLA Tiongkok Jenderal Fan Changlong. Kunjungan ini sebagai bentuk implementasi kerjasama strategis di bidang pertahanan antara RI-Tiongkok.

Meski terus intens dalam kerjasama dengan Tiongkok di bidang militer, Purnomo menegaskan kalau posisi Indonesia tetap netral dalam sengketa Laut Cina Selatan.

"Kita sampaikan juga posisi Indonesia. Kalau kita ingin jalur itu sebagai kawasan bebas berlayar, zona damai, stabilitas jalurnya," kata Purnomo di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis, (24/7/2014).

Dia mengatakan Laut China Selatan bisa digambarkan sebagai rute bagi kapal-kapal niaga antar negara yang melintas. Indonesia sebagai negara kepulauan, menurutnya tetap mengupayakan zona damai di kawasan Laut China Selatan. Dia menyebut sejauh ini ada empat negara Asean yang bermasalah dalam kasus Laut Cina Selatan yaitu Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei.

"Ada empat negara Asean yang bersengketa dengan mereka yaitu Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Brunei. Terutama Vietnam dan Filipina. Begitu juga China dengan Jepang antara mereka. Kita memahami negara ini dua negara kuat. Tapi, sesuai pembukaan 1945 itu ditegaskan kalau Indonesia ikut menjaga kedamaian di dunia," kata Purnomo.

Soal kunjungan Jenderal Fan Changlong, Purnomo menyebut kalau pertemuan ini menjadi implementasi dari perjanjian kerjasama di bidang pertahanan sejak 2007. Kerjasama ini berlanjut dengan pengukuhan penandatanganan nota kesepahaman industri pertahanan kedua negara pada Maret 2011. Dalam kerjasama ini pula, kata dia, sudah diaplikasikan latihan gabungan antara TNI dengan militer Tiongkok.

"Kita dalam setahun itu tujuh kali mengadakan pertemuan (dengan Tiongkok)," ujarnya.

 China Apresiasi Sikap Indonesia Terkait LCS

Pemerintah Tiongkok menghormati sikap netral dan adil yang diterapkan oleh Indonesia dalam menyikapi sengketa wilayah di area Laut China Selatan. Menurut Negeri Tirai Bambu, itulah sikap yang seharusnya ditunjukkan agar tidak memperkeruh suasana di kawasan tersebut. 




Demikian ungkap juru bicara delegasi dan Direktur Kantor Bidang Luar Negeri Kementerian Pertahanan Tiongkok, Mayor Jenderal Guan You Fei yang ditemui dalam pertemuan khusus dengan media, termasuk VIVAnews, di Hotel Shangrilla, pada Rabu, 23 Juli 2014. Dalam kesempatan itu, Guan menegaskan posisi Tiongkok selalu jelas dalam menyikapi konflik di Laut China Selatan. 


"Kami selalu mengedepankan dialog secara bilateral dan menolak kehadiran pihak luar," ungkap Guan. 


Tiongkok, imbuh Guan, akan selalu berupaya untuk menjaga perdamaian di kawasan dan ingin melihat perkembangan yang dapat membuat rakyat masing-masing negara sejahtera. 


"Laut China Selatan bukan masalah ASEAN, oleh sebab itu, tidak akan kami masukkan ke dalam agenda regional," kata dia. 


Dalam kesempatan itu, Guan turut menegaskan penolakan Pemerintah Tiongkok terhadap beberapa negara yang menunjukkan gelagat untuk mengadu domba beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Guan menyampaikan pemerintahnya tidak akan membiarkan dan merusak kedaulatan Tiongkok serta perdamaian di kawasan. 


"Kami mengimbau kepada semua pihak untuk menahan diri dan menghormati deklarasi tata berperikelakuan di kawasan LCS (DOC)," ujar Guan. 


Kenetralan Indonesia ditunjukkan oleh sikap Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa yang mendorong kerangka regional untuk menyelesaikan klaim maritim tersebut. Kantor berita Amerika Serikat, VOA Indonesia edisi 2012 lalu, melansir, Marty mendorong inisiasi itu dari Phnom Penh ke Manila, Bangkok, sampai Hanoi. 


Sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, kenetralan Indonesia membantu mendinginkan situasi yang panas.


“Indonesia menjadi semacam titik tumpu, mencoba tetap di tengah, di mana pun titik tengah itu berada. Saya kira peran negara tersebut akan bergerak maju. Status Indonesia telah meningkat seiring hasil dari diplomasi yang dijalankannya,” ujar Justin Logan, direktur studi kebijakan luar negeri di Cato Institute, AS.



Sumber : Detik

0 komentar:

Poskan Komentar