JAKARTA-(IDB) : Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak
akan terpengaruh oleh para Purnawiran yang memberikan dukungan terbuka
kepada Capres, baik Prabowo maupun Jokowi. Menurut Panglima TNI Jenderal
Moeldoko, dukungan para Purnawiran terserah pribadi mereka
masing-masing.
“Saya ingin tegaskan, suara purnawirawan tidak akan mempengaruhi kami. Kami tidak akan terpengaruh, mau ngomong apa pun kami tidak akan terpengaruh,” ujar Moeldoko keras usai memberikan pengarahan kepada para Panglima Komando Utama (Pangkotama) di Mabes TNI Cilangkap, Jumat (13/6/2014).
Terkait sumpah prajurit, Jenderal Moeldoko menjelaskan bahwa TNI tidak dapat memberikan sanksi kepada para Purnawirawan TNI yang mendukung Prabowo-Hatta atau Jokowi-JK. TNI hanya bisa memberikan sanksi jika ada kesatuan anggota yang masih aktif berpihak.
“Purnawirawan, tergantung masing-masing. Karena Panglima tidak bisa menghukum lagi. Kalau masih aktif, siapa yang melanggar dilipat dia,” kata Panglima TNI tegas.
Jenderal Moeldoko pun mempersilakan para Purnawiran untuk memberikan aspirasi dukungannya. Menurutnya yang paling penting adalah apakah jiwa korsa para Purnawirawan itu masih ada atau tidak.
“Terserah masing-masing yang paling penting jiwanya ada apa nggak, lama lama jadi LSM juga,” sindir Jenderal Moeldoko.
DKP Prabowo
Terkait isu yang sedang ramai tentang surat rekomdasi Dewan Kehormatan Militer, terkait pemecatan Letjen Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengaku tidak dapat memastikan apakah surat rekomendasi DKP yang tengah beredar asli atau tidak. Panglima TNI akan mengejar pelaku pembocoran dokumen negara tersebut.
“DKP, saya sudah tanya Kasetum (Kepala Sekretariat Umum) saya, yang bertanggung jawab mengamankan arsip, apakah dokumen itu ada, tidak ada. Dokumen itu tidak ada di Mabes TNI,” kata Moeldoko usai memberikan pengarahan kepada para Panglima Komando Utama (Pangkotama) di Mabes TNI Cilangkap, Jumat (13/6/2014).
Jenderal bintang 4 ini mengaku belum pernah membaca surat DKP tersebut secara langsung. Oleh karenanya ia enggan mengomentari materi dari surat yang menurut Letjen TNI (Purn) Fachrul Razi adalah benar adanya itu.
“Apakah itu benar, saya belum baca DKP itu, saya lihat banyak versinya, di youtube lah, saya tidak bisa berkomentar karena saya belum lihat, saat itu saya masih letkol saya hanya dengar dengar saja. Akan semakin bijak saya tidak komentari sesuatu yang saya tidak ketahui,” kata Jenderal Moeldoko tenang.
TNI pun akan mengejar siapapun pihak yang membocorkan surat rekomendasi tersebut. Menurut Moeldoko membocorkan rahasia negara harus dihukum.
“Kita sedang kejar itu. Siapa yang bocorkan, ada UU-nya. Membocorkan rahasia negara, dihukum itu,” tegas Jenderal Moeldoko.
Sumber : JKGR
0 komentar:
Posting Komentar