DARWIN-(IDB) : Pihak Timor Leste membawa kasus ini ke Den Haag dengan tujuan
untuk membatalkan perjanjian pengelolaan minyak dan gas dengan Australia
senilai 40 milliar dollar. Alasannya, menurut pihak Timor Leste, karena
ternyata Australia memata-matai mereka sebelum negosiasi perjanjian itu
dilakukan.
Disebutkan, aksi mata-mata dilakukan di Dilli oleh
badan intelijen Australia yang saat itu masih bernama ASIS. Aksi
tersebut kabarnya dilakukan atas perintah Menlu Australia waktu itu,
Alexander Downer.
Selasa kemarin, petugas ASIO menggeledah rumah
sekaligus kantor Collaery di Canberra. Pengacara ini justru sedang
berada di Belanda mempersiapkan gugatan kasus tersebut.
Jaksa
Agung George Brandis menyatakan pihaknya memberi izin penggeledahan,
namun membantah hal itu ada kaitannya dengan kasus yang sedang bergulir
di Belanda.
Partai Hijau mengecam tindakan ASIO, dan mendesak
Jaksa Agung menjelaskan duduk perkaranya. "Jika hal ini benar, tampaknya
George Brandis menganggap dirinya sebagai J Edgar Hoover dan bisa
seenaknya mengeluarkan surat perintah penggeledahan," kata anggota
parlemen Partai Hijau Adam Bandt.
Namun PM Abbott menyatakan,
tindakan pemerintah dapat dibenarkan. "Kita tidak mengintervensi
kasusnya, tapi akan selalu memastikan kepentingan nasional kita
ditegakkan," kata Abbott.
Pihak Timor Leste menyatakan ASIS
melakukan aksi mata-mata dengan kedok program bantuan, dan memasang
perangkat penyadap di ruang kabinet pemerintah Timor Leste.
Menurut Collaery, rincian informasi aksi mata-mata itu belum diketahui hingga munculnya seorang whistle blower.
"Dirjen
ASIS dan wakilnya memerintahkan teknisi ASIS berangkat ke Timor Leste,
dengan berkedok program bantuan Australia merenovasi dan membangun
kantor kabinet di Dilli. Mereka memasang alat penyadap di dinding yang
dibangun atas bantuan dana Australia," jelas Collaery kepada ABC.
Ia mengatakan, saksi yang diperiksa ASIO Selasa kemarin bukanlah mata-mata, melainkan mantan direktur teknik operasi di ASIS.
Menurut
Collaery, saksi tersebut memutuskan untuk menjadi whistle blower,
setelah tahu mantan Menlu Alexander Downer kini menjadi penasehat di
Woodside Petroleum.
Dalam pernyataan kepada ABC, Downer mengatakan
tuduhan ini sudah lama dan pihaknya tidak akan berkomentar atas masalah
keamanan nasional.
Sementara itu Pemimpin Oposisi Bill Shorten
mengatakan badan intelijen Australia harus beroperasi dalam kerangka
hukum yang berlaku.
Sumber : RadioAustralia
bego loe,mau aja di kadalin australia. udah enak2 jadi tanah kesatuan NKRI malah sok kuasa bikin negara sendiri.
BalasHapus