Jumat, November 08, 2013
6
DPR kecam penyadapan yang dilakukan Amerika Serikat dan Australia. Mereka pun mendukung bila pemerintah akan meninjau sejumlah perjanjian dengan Australia.
JAKARTA-(IDB) : Parlemen RI turut geram atas aksi spionase yang dilakukan Australia tersebut. Karena itu mereka mendukung penuh kebijakan Pemerintah RI untuk meninjau ulang sejumlah perjanjian kerja sama dengan negara tetangga tersebut.



Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, DPR akan segera memanggil Menlu RI Marty Natalegawa, guna membahas lebih dalam atas aksi spionase yang dilakukan Australia tersebut. 



Selanjutnya, DPR dan Pemerintah RI mengambil sikap pada level yang berjenjang pada diplomasi politik. "Kita juga dukung apabila pemerintah berencana meninjau ulang seluruh kerja sama dengan pihak AS dan Australia sampai mereka bisa memberi penjelasan yang bisa diterima," ujar Agus, Rabu (7/11).



Komisi I, kata Agus, juga mempertimbangkan memanggil Dubes Australia dan AS untuk Indonesia untuk diklarifikasi atas aksi spionase yang dilakukan kedua negara tersebut.



"Kita akan panggil Menlu usai reses nanti. Bukan hanya itu, kita akan bahas tentang memanggil Dubes US dan Dubes Australia ke Komisi I untuk meminta penjelasan,"ujarnya.



Dalam persoalan kasus spionase yang dilakukan AS bersama Australia pada Indonesia selama ini, kata Agus, pihak intelejen , baik BIN dan Lemsaneg, tidak bisa didudukkan sebagai instusi yang bersalah dan lalai. Karena aksi penyadapan memang susah untuk di cegahnya.



Sebelumnya Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa menyampaikan Indonesia tetap menganggap Australia memata-matai Indonesia karena hingga kini Pemerintah Australia di bawah PM Tony Abbott menolak untuk mengonfirmasi atau membantah tuduhan itu.





Sumber : Jurnamen

6 komentar:

  1. Berisik banget!... emang, lu mo apain tuh ausy?!... ujung2nya plesir lu kuker ke ausy... kenyang, senang, tambah buncit deh!... fainelly, lu nyum2 mo ausy!... capek dech!...

    BalasHapus
    Balasan
    1. ente yg brisik bro, pikiran mu cuman duwit.

      Hapus
  2. Eksekutif kan sdh panggil tuh orang2 bule, ngapain legislatif manggil mrk jg ya?... apa ga pemborosan tuh?

    BalasHapus
  3. bagus jika DPR dan pemerintah sejalan.

    BalasHapus
  4. RAHASIA SATPOL PP CANTIK TERNYATA MODEL

    baroinfo.com/informasi/satpol-pp-cantik-ternyata-pensiunan-model

    BalasHapus
  5. .... Kpd rekan rekan TNI POLRI PNS dan seluruh Nasabah bank BRI.... Agar semua rekan mengetahui.. Bahwa Bank BRI telah memberlakukan sistem anuitas / peraturan/ kebijakan yg sgt merugikan seluruh nasabah Bank BRI. Dalam PELUNASAN AWAL Bank BRI membebankan SELURUH BUNGA KREDIT kpd nasabah. Padahal menurut ketentuan awal,apabila PELUNASAN AWAL yg wajib dibayar adalah HUTANG POKOK ditambah BUNGA 1 BULAN ditambah PINALTY. Kebijakan Bank BRI sangat memberatkan seluruh nasabah (sekarang BRI melebihi RENTENIR) contoh 2 bln yg lalu seorang nasabah menanyakan pelunasan awal sebesar Rp 50 jt, tetapi stlh diberlakukan aturan baru / sitem anuitas, nasabah itu harus melunasi sebesar Rp.62 jt an. Hari jum'at kemarin 8 Nov 2013 anggota Korem Surakarta akan melakukan pelunasan hutang 90jt yg sudah diangsur 24bln klo mo ditutup harus membayar 84,5jt bukti2 masih disimpan. Itulah kebijakan Bank BRI yg sgt merugikan kita semua sebagai nasabah. kami harapkan Bank BRI jgn hanya memikirkan keuntungan saja, tapi perhatikan aspek kemanusiaan terhadap seluruh nasabah. Berlakukan kembali kebijakan spt dulu, jgn khianati seluruh debitur/nasabah mu, ingat Bank BRI besar karena kerjasama dgn seluruh nasabah.. Yg sdh terjalin sgt baik selama ini.... Kpd rekan rekan semua..broadcast BBM ini semoga pemimpin BRI mendengar keluhan dari seluruh nasabah BANK BRI. Kita TNI-Polri sudah dibodoh2i BRI dengan alasan "SISTEM".

    BalasHapus