Selasa, Agustus 20, 2013
17
JAKARTA-(IDB) : Alokasi anggaran Kementerian Pertahanan sebesar Rp 83,4 Triliun yang disebutkan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya dihadapan Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (16/7) dinilai tidak berimbang, dibandingkan dengan anggaran Kepolisian sebesar Rp 41,5 Triliun. 

Pasalnya anggaran Kementerian Pertahanan Rp 83,7 Triliun tersebut untuk lima unit organisasi yaitu Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU.

Penilaian tersebut disampaikan Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq usai mengikuti Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Sidang I Tahun Sidang 2013-2014 dan Pidato Presiden RI dalam rangka penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2014 di Gedung DPR RI, Jumat (16/7).

"Di pengantar nota keuangan ini memang Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi anggaran terbesar. Tetapi yang harus dipahami, anggaran Rp 83,7 Triliun itu untuk lima unit organisasi yaitu Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU," papar Mahfudz. 

"Semuanya itu bukan untuk Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista). Itu untuk Alut Sista, Modernisasi, Belanja Rutin termasuk Gaji personil," tambahnya.

Yang dibutuhkan sekarang adalah Tunjangan Khusus untuk prajurit yang ditugaskan di daerah-daerah terpencil atau tugas-tugas khusus, karena memang kebutuhan mereka itu jauh melampaui tunjangan minimal yang mereka dapatkan. Jadi ini yang masih harus dieksplorasi lagi. 

"Sebenarnya melihat anggaran Kepolisian sebesar Rp 41,5 Triliun itu hanya untuk satu unit Polri, ya memang tidak berimbang, tetap Polisi jauh lebih tinggi proporsinya dibandingkan TNI," kata politisi PKS ini. Mestinya anggaran ini berimbang, modernisasi alut sista berjalan tapi kesejahteraan prajurit tertinggal ini terjadi demoralisasi juga. 





Sumber : SuaraKarya 

17 komentar:

  1. Polisi ituh cukup dikasih 20 Triliun saja, mereka mau beli apa cuba ? senjata gitu-gitu aja,dikasih mobil patroli juga cm buat patwal tp jarang terdengar patroli seperti dibarat-barat gitu.

    Polisi seharusnya ada korp jalan kaki ditempat-tempat ramai dan dipersenjatai, jng cuma mangkal di pinggir jalan

    Herannya polisi byk bagiannya, polantas, airud, polhut,serse, anti terror, brimob, belum lagi pembawa acara.bagian-bagian yg mirip dengan matra TNI Air, Udara dan Darat

    BalasHapus
  2. Sementara Kementerian lain yang mendapatkan pagu anggaran yang tinggi adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan alokasi sebesar Rp 82,7 triliun, Kementerian Pekerjaan Umum Rp74,9 triliun, Kementerian Agama Rp 49,6 triliun, Kementerian Kesehatan Rp 44,9 triliun, Kepolisian Negara Republik Indonesia Rp 41,5 triliun, dan Kementerian Perhubungan Rp 39,2 triliun.
    POLRI itu sipil bersenjata jd anggarannya sama dgn diatas boss.beda dengan TNI,

    BalasHapus
  3. Iya memang yg salah itu dialokasi anggarannya harusnya TNI lebih besar dari POLRI, dan solusi pengurangan personil TNI itu bukanlah solusi tepat untuk meningkatkan modernisasi alusista. Negara kita negara besar 240juta penduduk dan luas wilayahnya pun sangat luas 500rb personil saat ini sudah cukup memadai. tinggal alokasi di anggarannya saja harus lebih tepat.....

    BalasHapus
  4. Kalo memang pengurangan personil TNI tetep mau dilaksanakan, untuk wajib militer gak usah melibatkan dulu rakyat kecil POLRI dulu diterapkan wajib militer jangan sampai menembak saja gak becus jangan bisanya cuma menilang kendaraan dan minta duit masuk saku pribadi tapi setahun sekali dikenakan wajib militer biar suatu saat diperlukan Polisi bisa membantu tentara..........

    BalasHapus
  5. Terbukti sekarang polisi jadi incaran teroris, masa menembak saja lebih jituan teroris :-d malu masa polisi pada takut sama teroris mentalnya cuma duit

    BalasHapus
  6. Perutnya z pada buncit tuh polisi2 pantesan anggarannya kegedean.....sedangkan para TNI kurus kerempeng mobil paling katana motor paling RX king wkwk polisi pertantang pertenteng bawa Ninja250

    BalasHapus
    Balasan
    1. bener mas brow kebangeten emang jomplang banget TNI dan polisi, klau kewenangan TNI dibatasi begitu juga dengan polri polisi harus kembali ke khitahnya ke masalah hukum, dak perlu ngurusi BPKB dan STNK seharus nya dinas yang lain ngurusi lebih tepat ke dinas perhubungan, trus dimana juga tanggung jawab polri sebagai instansi yg ngeluarkan SIM tapi nyatanya banyak sopir yang ugal ugallan

      Hapus
  7. Polisi itu tugasnya tidak seberapa berat buat apa di kasih anggaran besar.
    Kasih lah prioritas pada TNI sebagai ujung tombak kejayaan bangsa agar punya alutsista modern dan ga kalah dari negara lain.
    Ingat kita selalu di lecehkan negara lain.Belikan TNI alutsista canggih jangan barang jadul dan second melulu.

    BalasHapus
  8. presiden yang tidak adil, polisi sudah bergelimmang harta liat tu markasnya aja sekarang mewah mewah kendaraan operasionalnya belum lagi urusan pribadinya,coba bandingkan dengan koramil kodim batalyon atapnya pada mau runtuh pakaian dinasnya aja sudah lusuh dari lulus jadi tentara ma pensiun belum tentu bisa ganti, dimanakah hati dan matamu pak presiden, dirimu dulu yang purn TNI, sebaiknya pak presiden dulu masuk akpol jangan akmil

    BalasHapus
  9. Ini anggaran tni dan polri mencolok sekali , tni siap tempur siap mati bella negara dana terbatas , polri dana seabrek abrek hanya jadi pelindung kruptor , masih terima dana dari australia lagi ini yg bahaya .

    BalasHapus
  10. pak sby kan antek anteknya barat,yang sengaja mengebiri kewenangan TNI,Agar TNI tdak profesional,sehingga TNI Skrg terkesan NGANGGUR.Kemudian Muncullah gagasan DARI MOELDOKO Yaitu pengurangan personel TNI...

    BalasHapus
  11. KALIAN TIDAK OBJEKTIF TIDAK SEMUA POLISI KORUP MASIH ADA POLISI JUJUR!
    KALAU KALIAN BEGINI KASIAN POLISI JUJUR TADI!!!!

    BalasHapus
    Balasan
    1. Khususnya polisi ada yg jujur, umumnya ya gitu deh...... soal anggaranya bagi rata atau d sesuaikan dgn bidangnya masing2x.

      Hapus
    2. Polisi itu maling semua...mental maling mental pencuri....yg jujur hanya 1:2000

      Hapus
  12. Polisi operasionalnya sangat luas, karena UU nya membuatnya harus demikian, mau tidak mau ya dananya harus besar karena luasnya wilayah yang dia tangani mulai KDRT sampai penanggulangan teroris. Masalahnya adalah TNI dan POLRI bener2 sudah pisah fungsionalnya, dimana TNI secara legal 'tidak boleh langsung bertindak' akibatnya apa? ya semua harus dikerjakan oleh Polisi. Kalau mau ngirit, ya buat dulu UU Induk Hankamnas, diman terjadi sinergi antar beberapa fungsi di polisi dan tentara. Misalnya kasus makar bersenjata ya jangan Brimob lagi yang turun tapi sudah Parako Anti Gerilya, Brimob focus di Dakhura dan rusuh massa atau SWAT. Tapi ini kan enggak? ngadepin OPM Brimob, ngadepin demo brimob, tawuran antar kampong Brimob. Tahukah anda dengan dana sebesar itu kalau dibagikan untuk operasional seluruh polsek / polres di Indonesia dapatnya berapa per tahun? lagi bagikan dengan kasus yang dihadapi?

    BalasHapus
    Balasan
    1. ya iyala itulah polisi serakah gitu masih sombong. ya emang di buat gitu ama antek asing

      Hapus
  13. Ga ada Pekerjaan yang Hina..yang paling penting Bakti kepada negara..mau dia Tentara,Polisi,Jaksa Hakim Guru Pegawai Pajak anggota DPR sekalipun Pengusaha ..Jadi Alangkah Bijaknya jika kita tidak menjudge salah satu institusi atau profesi..sekalipun Pengusaha yang bukan abdi negara bisa jadi Musuh negara jika Dia berani menggelapkan uang Pajak..Kita Niatkan dari diri Kita sendiri 'Jangan engkau tanya Apa yang udah negara berikan untukmu tetapi tanyakan pada dirimu apa yangsudah engkau perbuat untuk negaramu" Siapapun dia tidak Mau dirinya diHina..

    BalasHapus