JAKARTA-(IDB) : Sekretaris Jenderal Kementerian
Pertahanan Letjen TNI Budiman mengatakan, dalam rangka mencapai cita -
cita kemandirian dalam memenuhi kebutuhan Alustsista dan Non
Alustsista TNI, maka perlu dibuat suatu road map yang jelas yaitu dengan
memetakan industri pertahanan dalam negeri secara benar dan akurat.
“Kalau kita melihat industri pertahanan dan teknologinya, maka kita melihat berbagai hal yang masih kita rasakan masih mengalami kendala untuk menuju mandiri”, ungkap Sekjen Kemhan saat membuka Rapat Koordinasi Pemangku Kebijakan, Pengguna dan Produsen Bidang Alutsista dan Non Alutsista, Rabu (3/6) di kantor Kemhan, Jakarta.
Sekjen Kemhan berharap, melalui Rakor ini akan dapat dirumuskan berbagai solusi, komitmen maupun keputusan dalam mewujudkan sinergitas antara pemangku kebijakan, pengguna dan produsen bidang Alutsista dan non Alutsista melalui pemberdayaan industri pertahanan dalam negeri.
Lebih lanjut dikatakan Sekjen Kemhan bahwa sinergitas dan kerja keras dari semua pihak pemangku kepentingan sangat diperlukan dalam rangka memberdayakan dan mendorong kemajuan industri pertahanan dalam negeri.
Kemhan bersama kementerian terkait lainnya selaku penentu kebijakan memiliki tantangan untuk bekerja lebih optimal lagi. Pihak produsen baik dari perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun perusahaan swasta memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja lebih keras guna menghasilkan Alutsista yang terbaik dan termurah. Selain itu, partisipasi dari kalangan perguruan tinggi juga dibutuhkan.
Rakor pemangku kebijakan, pengguna dan produsen bidang Alutsista dan Non Alutsista merupakan media koordinasi pelaku industri pertahanan guna mengevaluasi dan menindaklajuti program / kegiatan yang sedang berjalan serta merencanakan kegiatan ke depan dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan industri pertahanan.
Rakor membahas permasalahan program kegiatan bidang industri pertahanan dan perlunya keputusan – keputusan yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan di lapangan, terkait pembinaan industri pertahanan menuju kemandirian Alutsista.
Selain dihadiri oleh pejabat dari Kemhan, BUMN dan BUMS serta TNI, Rakor juga dihadiri sejumlah pejabat perwakilan dari kementerian terkait antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian, Kementerian Ristek dan Bappenas. Rakor juga dihadiri oleh Tim Pokja dan Tim Asistensi Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) serta kalangan perguruan tinggi.
“Kalau kita melihat industri pertahanan dan teknologinya, maka kita melihat berbagai hal yang masih kita rasakan masih mengalami kendala untuk menuju mandiri”, ungkap Sekjen Kemhan saat membuka Rapat Koordinasi Pemangku Kebijakan, Pengguna dan Produsen Bidang Alutsista dan Non Alutsista, Rabu (3/6) di kantor Kemhan, Jakarta.
Sekjen Kemhan berharap, melalui Rakor ini akan dapat dirumuskan berbagai solusi, komitmen maupun keputusan dalam mewujudkan sinergitas antara pemangku kebijakan, pengguna dan produsen bidang Alutsista dan non Alutsista melalui pemberdayaan industri pertahanan dalam negeri.
Lebih lanjut dikatakan Sekjen Kemhan bahwa sinergitas dan kerja keras dari semua pihak pemangku kepentingan sangat diperlukan dalam rangka memberdayakan dan mendorong kemajuan industri pertahanan dalam negeri.
Kemhan bersama kementerian terkait lainnya selaku penentu kebijakan memiliki tantangan untuk bekerja lebih optimal lagi. Pihak produsen baik dari perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun perusahaan swasta memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja lebih keras guna menghasilkan Alutsista yang terbaik dan termurah. Selain itu, partisipasi dari kalangan perguruan tinggi juga dibutuhkan.
Rakor pemangku kebijakan, pengguna dan produsen bidang Alutsista dan Non Alutsista merupakan media koordinasi pelaku industri pertahanan guna mengevaluasi dan menindaklajuti program / kegiatan yang sedang berjalan serta merencanakan kegiatan ke depan dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan industri pertahanan.
Rakor membahas permasalahan program kegiatan bidang industri pertahanan dan perlunya keputusan – keputusan yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan di lapangan, terkait pembinaan industri pertahanan menuju kemandirian Alutsista.
Selain dihadiri oleh pejabat dari Kemhan, BUMN dan BUMS serta TNI, Rakor juga dihadiri sejumlah pejabat perwakilan dari kementerian terkait antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian, Kementerian Ristek dan Bappenas. Rakor juga dihadiri oleh Tim Pokja dan Tim Asistensi Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) serta kalangan perguruan tinggi.
Sumber : Kemhan
Birokrat kita kebanyakan wacana, rapat dsbnya hakekatnya untuk menghabiskan anggaran biaya rapat yg sdh di anggarkan.
BalasHapusTaruhan deh, setelah rapat dg kesimpulan, ya sdh sampai disitu doang, nggak bakal ada realisasinya.
Perkuat sektor mikro, jangan tergantung import. Jangan c'man merakit tapi semua asli buatan indonesia. Yakin indonesia mampu
BalasHapusInginkah kita menjadi negara yang maju dan makmur..maka seriuslah dengan sdm nya..kita ini bangsa yang mudah berubah.ganti pemimpin ganti kebijakan..mana patriotisme nya...digertak negara donor melempem..
BalasHapusApa lagi yg harus di petakan, kan sdh jelas Pemerintah saja setengah hati mengembangkan industri2 strategis sebagai pelaksana kebijakan pemerintah.
BalasHapusStruktur Industri Strategis harus dimulai dg penguasaan teknologi Industri Dasar, Industri Mesin Perkakas, dan Industri komplementer yg lain.
Sedang yg mengkait dg Industri Manufaktur adalah ; Peningkatan kegiatan R@D dan peningkatan mutu SDM yg dilibatkan.
Jangan di sisi informasi saja koar2 ; Kita mampu membuat ini, kita mampu pengembangan teknologi gini, gitu, tapi tetap saja apa yg sdh di buat prototype tetap saja prototype tdk ada kelanjutan menuju mass produk.
Dan alasannya klasik .
Bah, bosen dengerin atau membaca informasi begini.!!!!!
Daripada membaca informasi perihal rapat - rapat dinas, yang nggak pernah ada kelanjutannya, mending ngebaca buku "Stensilan terbitan Bandung" yg terkenal dg Cerita : " Pengalaman Valentino "
BalasHapusRapat2 begitu biasanya lanjut dg "RAPET"