Indonesia Ajak 18 Negara Tanggulangi Terroris

JAKARTA-(IDB) : Kementerian Pertahanan (Kemhan) menggandeng 18 negara yang terdiri dari negara-negara ASEAN dan 8 negara sahabat untuk berlatih bersama dalam menanggulangi bahaya teroris pada September mendatang.

"Latihan bersama ini dimaksudkan untuk menghadapi tantangan kejahatan terorisme yang semakin kompleks," kata Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, seusai menghadiri coffee morning dengan para atase pertahanan dari negara-negara sahabat di Kantor Kemhan, Jakarta, Jumat (22/2).

Dalam waktu dekat, Kemhan juga akan mengadakan kegiatan Jakarta International Defense Dialogue (JIDD) 2013 yang akan dilaksanakan pada 20–21 Maret 2013. "Tema pelaksanaan JIDD kali ini adalah ‘Pertahanan dan Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik’," kata Purnomo.

Dalam kegiatan JIDD tersebut, juga berlangsung The Asia Pacific Security and Defense Expo, yakni pameran dan konferensi yang bertujuan mempromosikan, menjalin kerja sama di bidang industri pertahanan, dan membuka peluang baru terkait industri pertahanan dan keamanan.

JIDD diadakan setiap tahun oleh Kemhan melalui Universitas Pertahanan Indonesia. JIDD merupakan wadah diskusi berbagai isu yang berkembang, khususnya di kawasan regional. JIDD merupakan forum para pemimpin, pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan untuk bertemu serta mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan isu pertahanan dan keamanan. "Di JIDD juga akan mendiskusikan perkembangan keamanan terkini di wilayah regional," ujar Purnomo.

Melalui JIDD, Kemhan berharap terbangun kesepahaman dan hubungan saling menguntungkan di antara negara peserta. "Kami berharap JIDD bisa berkontribusi bagi lingkungan demi terciptanya tatanan damai di kawasan Asia Pasifik," tegas dia.

Forum Koordinasi

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) juga membentuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di daerah dalam upaya implementasi pencegahan terorisme di seluruh wilayah Indonesia.

Deputi I Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT, Agus Surya Bhakti, di Serang, Banten, Rabu (20/2), mengatakan pembentukan FKPT bertujuan menyinergikan upaya pencegahan terorisme yang melibatkan seluruh unsur masyarakat dan pemerintah daerah dengan berbasiskan penerapan nilai kearifan lokal.

Nilai kearifan lokal seperti tenggang rasa, gotong royong, saling menghormati, dan menghargai perbedaan dengan berbagai ragam aplikasi di wilayah Indonesia terbukti menjadi perekat dalam rangka nation building.

"Melalui FKPT, diharapkan nilai kearifan lokal di setiap daerah dapat diperkuat dan diinternalisasikan kembali dalam setiap lini kehidupan melalui berbagai kegiatan dengan melibatkan segenap komponen masyarakat," kata Agus Surya Bhakti saat menyampaikan paparan "Strategi Nasional Pencegahan Terorisme" pada pembentukan FKPT di Provinsi Banten.

Agus mengatakan forum koordinasi pencegahan terorisme merupakan forum nonpartisan sehingga kehadirannya diharapkan mampu menjalin koordinasi yang terpadu dan integratif, serta merangkul seluruh elemen masyarakat. 

Koordinasi dan kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, TNI/Polri, dan seluruh organisasi kemasyarakatan merupakan langkah nyata dalam upaya bersama mencegah berkembangnya terorisme.

Ia mengatakan perkembangan aksi terorisme saat ini telah terjadi dinamika dalam modus operandi dan peta kelompok radikal terorisme di Indonesia. Dinamika tersebut ditandai dengan pergeseran sasaran serangan yang tidak lagi hanya menyasar kepentingan warga negara asing, tetapi juga menjadikan kepentingan nasional dan aprat negara sebagai musuh dekat. 

"Serangkaian teror dalam kurun waktu dua tahun terakhir semakin mencemaskan. Peristiwa bom buku, bom mesjid di Cirebon, bom gereja di Solo, penyerangan pos polisi di Solo, pembunuhan anggota polisi, serta ledakan bom di Poso adalah fakta empiris yang menunjukkan eksistensi jaringan kelompok radikal terorisme," kata Agus Surya Bhakti.

Oleh karena itu, kata dia, dengan pembentukan FKPT, diharapkan masyarakat yang majemuk dan memiliki tenggang rasa yang kuat semakin menyadari bahwa pencegahan terorisme bukan hanya tugas dari institusi pemerintah, Polri dan TNI, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh komponen masyarakat. 

Sumber : KoranJakarta