JAKARTA-(IDB) : Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Samsuddin mengatakan, jika semua persyaratannya terpenuhi, Indonesia akan beli enam Hercules dari Australia. Sebelumnya, Australia telah menghibahkan empat pesawat, sehingga akan punya 10 Hercules baru.
"Kita akan punya total sekitar 30 Hercules guna meng-cover dua touble spot dalam waktu bersamaan, dan tempat berbeda," kata Sjafrie, di Jakarta, Rabu (5/9).
Menurutnya, TNI AU akan punya dua batalion airborne, sekaligus kalau ada bencana alama bisa digerakkan simultan. "Jadi manfaatnya bisa juga kita gunakan untuk linud, transport udara dan operasi kemanusiaan," jelasnya.
Ketika disinggung soal protes ICW terkait proses pengadaan alutsista, Sjafrie mengatakan Kementerian Pertahanan dalam proses pengadaan tidak dilakukan secara homogen, tapi melalui supervisi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Kritikan ICW kita anggap kontrol agar kita terus waspada. Tapi selama ini Kemhan lakukan proses pengadaan dapat supervisi dari BPKP dan juga kita konsultasi dengan BPK. Sekarang kalau beli kita pikir transparansi," jelasnya.
Misalnya pembeliaan Main Battle Tank dari Jerman, lanjutnya, beli MBT itu semua masuk boks akuntabilitas terlebih dahulu. "Jadi saya kira kalau ada pengamat mengatakan itu, itu bagaimana kita tingkatkan ketelitian dan kecermatan dalam proses," terangnya.
Terkait rencana pemekaran Armada Laut, Wamenhan mengatakan tergantung dari strategi pertahanan dan dari postrur. "Kita tidak bisa serta merta kembangkan kekuatan bila tergantung anggaran, nanti gagal. Kita gak boleh kembangkan kekuatan kalau nanti melebihi personel yang kita miliki," katanya.
Pasalnya, lanjut Wamenhan, anggaran pertahanan sebanyak 42 persen belanja pegawai. "Jadi setinggi-tingginya anggaran kalau untuk belanja pegawai, nanti pembangunan kekuatan jadi turun. Jad kita sebagai regulator dan policy maker, tidak bisa serta merta katakan iya sebelum lakukan kajian-kajian yang komprehensif secara strategis," ujarnya.
Menurutnya, meski penguatan armada laut selalu berorientasi pada ancaman, namun untuk menanggulangi ancaman itu tidak harus serta merta dengan pemekaran kekuatan.
"Kita bisa dengan hight mobility, atau dengan kemampuan teknologi persenjataan yang kita miliki. Semakin tinggi teknologi persenjataan, semakin kurang pengawasannya, makin efisien penggunaan anggaran rutin," pungkasnya.
"Kita akan punya total sekitar 30 Hercules guna meng-cover dua touble spot dalam waktu bersamaan, dan tempat berbeda," kata Sjafrie, di Jakarta, Rabu (5/9).
Menurutnya, TNI AU akan punya dua batalion airborne, sekaligus kalau ada bencana alama bisa digerakkan simultan. "Jadi manfaatnya bisa juga kita gunakan untuk linud, transport udara dan operasi kemanusiaan," jelasnya.
Ketika disinggung soal protes ICW terkait proses pengadaan alutsista, Sjafrie mengatakan Kementerian Pertahanan dalam proses pengadaan tidak dilakukan secara homogen, tapi melalui supervisi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Kritikan ICW kita anggap kontrol agar kita terus waspada. Tapi selama ini Kemhan lakukan proses pengadaan dapat supervisi dari BPKP dan juga kita konsultasi dengan BPK. Sekarang kalau beli kita pikir transparansi," jelasnya.
Misalnya pembeliaan Main Battle Tank dari Jerman, lanjutnya, beli MBT itu semua masuk boks akuntabilitas terlebih dahulu. "Jadi saya kira kalau ada pengamat mengatakan itu, itu bagaimana kita tingkatkan ketelitian dan kecermatan dalam proses," terangnya.
Terkait rencana pemekaran Armada Laut, Wamenhan mengatakan tergantung dari strategi pertahanan dan dari postrur. "Kita tidak bisa serta merta kembangkan kekuatan bila tergantung anggaran, nanti gagal. Kita gak boleh kembangkan kekuatan kalau nanti melebihi personel yang kita miliki," katanya.
Pasalnya, lanjut Wamenhan, anggaran pertahanan sebanyak 42 persen belanja pegawai. "Jadi setinggi-tingginya anggaran kalau untuk belanja pegawai, nanti pembangunan kekuatan jadi turun. Jad kita sebagai regulator dan policy maker, tidak bisa serta merta katakan iya sebelum lakukan kajian-kajian yang komprehensif secara strategis," ujarnya.
Menurutnya, meski penguatan armada laut selalu berorientasi pada ancaman, namun untuk menanggulangi ancaman itu tidak harus serta merta dengan pemekaran kekuatan.
"Kita bisa dengan hight mobility, atau dengan kemampuan teknologi persenjataan yang kita miliki. Semakin tinggi teknologi persenjataan, semakin kurang pengawasannya, makin efisien penggunaan anggaran rutin," pungkasnya.
Sumber : PikiranRakyat
Kita negara maritime pak .!kok malah kodam yg di mekarkan terrus .saman sudah berubah jangan. Coba 2lawan dengan kemaun rakyat ,lawan aruss "bisa fatal buat nkri, saya tahu apa yg di madsud wamenham .!perang moderen unggul angkatan udara plus angkatan laut bakal di segani and niat busuk asing bakal gak jadi !!!!
BalasHapusPak Wamenhan Yth, kenapa kita tidak sekalian beli C-130 J, AH-1Z, Tank CV-90-120 yang memakai AMAP untuk perlindungan diri dari serangan musuh, CN-295 AEW&C untuk melindungi dan memanage serangan terhadap musuh yang kemungkinan menyerang kedaulatan kita.....
BalasHapus