JAKARTA-(IDB) : Kementerian Pertahanan menjadi kementerian/lembaga yang direncanakan menarik pinjaman proyek terbesar pada 2013 dengan nilai pinjaman luar negeri mencapai Rp12,75 triliun.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, dalam RAPBN 2013 total pinjaman proyek yang akan ditarik mencapai Rp39,4 triliun. Pinjaman ini terdiri dari pinjaman kementerian/lembaga Rp29,21 triliun, pinjaman yang diterushibahkan kepada pemerintah provinsi DKI Jakarta Rp3,22 triliun, dan penerusan pinjaman (subsidiary loan agreement) kepada Pemda dan BUMN Rp6,96 triliun.
Dari 23 K/L, pinjaman untuk Kementerian Pertahanan tercatat paling besar, yakni terdiri dari pinjaman proyek yang sedang berjalan (on-going) senilai Rp132,3 miliar dan pinjaman yang segera diaktifkan pada 2013 (pipeline) Rp12,62 triliun.
Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Syamsyudin mengatakan pihaknya menargetkan pencapaian kebutuhan alutsista yang pembiayaannya menggunakan kredit ekspor dapat selesai pada semester I/2014.
Selama ini, imbuhnya, telah terjadi akselerasi pengadaan kapal selam, kapal rudal, pesawat CN-235 yang didatangkan dari Spanyol. Namun, beberapa kendala akuntabilitas menyebabkan pinjaman kredit ekspor alutsista tahun anggaran 2012 senilai Rp9 triliun diblokir oleh Kemenkeu.
"Saya kira blokir sudah mengalami akselerasi. Tugas Kemenkeu adalah bagaimana melaksanakan loan agreement sampai pengeluaran L/C yang dikeluarkan perbankan, Kemenhan skema pengadaannya," tuturnya di kantor Kemenkeu, pekan lalu (13/09).
Dalam RPJMN 2010-2014, program percepatan pembangunan Minimum Essential Forces menjadi salah satu prioritas pemerintah. Pada 2013, pemerintah menargetkan peningkatan alutsista matra darat menjadi 37%, matra laut 21%, dan matra udara 31%.
Selain Kemenhan, Kementerian Pekerjaan Umum, Polri, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga direncanakan menarik cukup banyak pinjaman proyek pada 2013. Nominalnya berturut-turut Rp7,80 triliun untuk KemenPU, Rp2,07 triliun untuk Polri, dan Rp1,65 untuk Kemendikbud.
Adapun dari total pinjaman proyek senilai Rp39,40 triliun yang akan dicairkan pada 2013, pemerintah menetapkan 9 proyek prioritas. Proyek tersebut mencakup rehabilitasi Pelabuhan Tanjung Priok, pembangunan transportasi kereta api jalur ganda, dan pengembangan mass rapid transportation (MRT) di Jakarta yang akan dibiayai dari pinjaman Jepang.
Selain itu, pembangunan infrastruktur oseanografi dibiayai pinjaman dari pemerintah Perancis, pemberdayaan petani melalui pemanfaatan teknologi informasi dari pinjaman Bank Dunia, pembangunan jalan di kawasan Indonesia Timur dari pinjaman pemerintah Australia, pembangunan waduk Jatigede dan waduk Citarum, serta pembangunan pelabuhan Belawan.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, dalam RAPBN 2013 total pinjaman proyek yang akan ditarik mencapai Rp39,4 triliun. Pinjaman ini terdiri dari pinjaman kementerian/lembaga Rp29,21 triliun, pinjaman yang diterushibahkan kepada pemerintah provinsi DKI Jakarta Rp3,22 triliun, dan penerusan pinjaman (subsidiary loan agreement) kepada Pemda dan BUMN Rp6,96 triliun.
Dari 23 K/L, pinjaman untuk Kementerian Pertahanan tercatat paling besar, yakni terdiri dari pinjaman proyek yang sedang berjalan (on-going) senilai Rp132,3 miliar dan pinjaman yang segera diaktifkan pada 2013 (pipeline) Rp12,62 triliun.
Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Syamsyudin mengatakan pihaknya menargetkan pencapaian kebutuhan alutsista yang pembiayaannya menggunakan kredit ekspor dapat selesai pada semester I/2014.
Selama ini, imbuhnya, telah terjadi akselerasi pengadaan kapal selam, kapal rudal, pesawat CN-235 yang didatangkan dari Spanyol. Namun, beberapa kendala akuntabilitas menyebabkan pinjaman kredit ekspor alutsista tahun anggaran 2012 senilai Rp9 triliun diblokir oleh Kemenkeu.
"Saya kira blokir sudah mengalami akselerasi. Tugas Kemenkeu adalah bagaimana melaksanakan loan agreement sampai pengeluaran L/C yang dikeluarkan perbankan, Kemenhan skema pengadaannya," tuturnya di kantor Kemenkeu, pekan lalu (13/09).
Dalam RPJMN 2010-2014, program percepatan pembangunan Minimum Essential Forces menjadi salah satu prioritas pemerintah. Pada 2013, pemerintah menargetkan peningkatan alutsista matra darat menjadi 37%, matra laut 21%, dan matra udara 31%.
Selain Kemenhan, Kementerian Pekerjaan Umum, Polri, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga direncanakan menarik cukup banyak pinjaman proyek pada 2013. Nominalnya berturut-turut Rp7,80 triliun untuk KemenPU, Rp2,07 triliun untuk Polri, dan Rp1,65 untuk Kemendikbud.
Adapun dari total pinjaman proyek senilai Rp39,40 triliun yang akan dicairkan pada 2013, pemerintah menetapkan 9 proyek prioritas. Proyek tersebut mencakup rehabilitasi Pelabuhan Tanjung Priok, pembangunan transportasi kereta api jalur ganda, dan pengembangan mass rapid transportation (MRT) di Jakarta yang akan dibiayai dari pinjaman Jepang.
Selain itu, pembangunan infrastruktur oseanografi dibiayai pinjaman dari pemerintah Perancis, pemberdayaan petani melalui pemanfaatan teknologi informasi dari pinjaman Bank Dunia, pembangunan jalan di kawasan Indonesia Timur dari pinjaman pemerintah Australia, pembangunan waduk Jatigede dan waduk Citarum, serta pembangunan pelabuhan Belawan.
Sumber : Bisnis
0 komentar:
Posting Komentar