Kamis, Mei 24, 2012
0
SURABAYA-(IDB) : Indonesia tengah mengincar 25 unit tank amfibi jenis Landing Vehicle Track (LVT) milik Korea Selatan agar dihibahkan ke Indonesia. Sebelumnya, Indonesia telah mendapatkan hibah 10 unit LVT ini dari Korsel yang digunakan oleh Korps Marinir TNI Angkatan Laut.

“Saat ini sedang diproses untuk mohon dihibahkan pada Indonesia. Sebelumnya telah dihibahkan 10, tapi masih ada 25 lagi yang layak untuk dihibahkan,” kata Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono usai menghadiri Sidang KKIP Ke VI di PT PAL Indonesia (Persero) di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (23/5).

Namun begitu, Panglima menjelaskan, hibah ini tak bisa serta merta dilakukan tanpa persetujuan pemerintah Amerika Serikat, mengingat LVT tersebut merupakan produk Amerika. Amerika mengeluarkan kebijakan, untuk alutsista hasil produksi negara tersebut harus mendapat persetujuan jika akan dijual lagi pada pihak ketiga.

“Kami masih menunggu keputusan dari Kemenhan Korea dan Amerika Serikat apakah menyetujui untuk dihibahkan ke Indonesia atau tidak,"kata Panglima.

Mengenai pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) di dalam negeri, Panglima TNI selaku anggota KKIP, mengatakan, PT PAL sebagai "Lead Integrator" sangat penting untuk diberikan dukungan dalam mewujudkan pembangunan kapal, baik Kapal Cepat Rudal (KCR), Perusak Kapal Rudal (PKR) maupun kapal angkut.

"KCR 40M sudah selesai dibangun dan ada beberapa unit. PT PAL juga akan membangun 6 unit KCR-60M dan kapal 105 M, yakni PKR," katanya.

Hibah 25 Tank LVT Korsel Tunggu Izin AS

Kembali Indonesia akan menerima hibah 25 tank amphibi Landing Vehicle Tracked (LVT) dari Korea Selatan untuk digunakan oleh Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Namun, prosesnya masih menunggu izin dari Amerika Serikat, pembuat tank tersebut.

"Hibah 25 unit alat tempur LVT itu harus mendapatkan izin dari Amerika Serikat, karena LVT itu merupakan buatan Amerika," jelas Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono usai mengikuti sidang Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), di PT PAL Indonesia (Persero), Surabaya, Jawa Timur, Rabu (23/5). 

Menurut Panglima TNI, Indonesia sebelumnya juga telah mendapatkan 10 unit LVT dari Korea Selatan, namun di Korsel masih ada 25 unit lagi yang masih layak digunakan dan dihibahkan. "Saat ini sedang diproses untuk mohon dihibahkan pada Indonesia tapi pelaksanaan hibah ini pun harus seizin Amerika. 

Kita masih menunggu keputusan dari Kemhan Korea dan Amerika Serikat apakah menyetujui untuk dihibahkan ke Indonesia atau tidak," kata Panglima. Mengenai pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) di dalam negeri, Panglima TNI selaku anggota KKIP, mengatakan, PT PAL sebagai "Lead Integrator" sangat penting untuk diberikan dukungan dalam mewujudkan pembangunan kapal, baik Kapal Cepat Rudal (KCR), Perusak Kapal Rudal (PKR) maupun kapal angkut. "KCR 40M sudah selesai dibangun dan ada beberapa unit. PT PAL juga akan membangun 6 unit KCR-60M dan kapal 105 M, yakni PKR," katanya. 

Terkait pembelian Tiga Kapal Selam Korea, Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, mengatakan, tiga unit kapal masih dalam proses pembangunan yang dilakukan oleh Korsel dan PT PAL. "Kapal selam pertama akan dilakukan oleh Korsel. Yang kedua separuh-separuh antara Korsel dan PT PAL dan ketiga dibangun di PT PAL. Ini harus dibahas kembali karena harus dilihat kesiapan PT PAL sendiri," katanya. 

Pasalnya, kata Menhan yang juga selaku Ketua KKIP, peralatan untuk pembangunan kapal selam itu tidak mudah, sehingga harus terus dibicarakan, sementara proses dari pembuatan ini tetap berjalan. Wakil Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin menyebutkan proyek kapal selam ini ada dua macam, yakni pengadaannya dan transfer of technology-nya. 

"Kalau pengadaannya kan sudah selesai dan kita telah kontrak. Ini akan berjalan sekaligus," tuturnya. Namun, dalam ToT, ada tiga tahapan, yakni pembangunan kapal selam di Korea, separuh-separuh antara Korsel dan PT PAL, dan PT PAL sendiri. 

"Sejak fase pertama kita sudah melibatkan tenaga-tenaga teknis yang kita kirim dari Indonesia yakni PT PAL ke Korea. Yang menjadi tantangan apabila kita ingin masuk ke fase ketiga, infrastruktur yang ada di PT PAL harus dipersiapkan karena membangun kapal selam memiliki infrastruktur tersendiri dan yang paling penting, harus didukung oleh anggaran yang perlu dipersiapkan. Kemhan juga tengah membicarakan bagaimana kesiapan PT PAL yang terdiri dari Meneg bumn, dan tentunya yang ahli dalam kontrak Kemhan," urainya.


Sumber : Jurnas

0 komentar:

Posting Komentar