JAKARTA-(IDB) : Komisi I DPR mendukung semua upaya pemerintah untuk memperkuat kemampuan pertahanan, baik dari sarana prasarana dan kualitas SDM. Sebab, tantangan yang dihadapi oleh Indonesia sebagai negara kepulauan semakin beragam dan berat.
Kemampuan deteksi dini dan tangkal serta kecepatan pergerakan perangkat pertahanan harus terus ditingkatkan agar kewibawaan Indonesia semakin terlihat. "Termasuk dengan kemampuan pertahanan laut Indonesia wajib terus ditingkatkan," ujar anggota Komisi I DPR Mahfudz Abdurrahman dalam rilisnya, Kamis (1/3).
Mahfudz mengatakan, dari paparan KSAL Laksamana TNI Soeparno pada saat Rapat Kerja Komisi I, Rabu (29/2), diketahui bahwa saat ini pemerintah sedang melakukan proses pembelian tiga Kapal Frigate buatan BaE Inggris. Kapal-kapal tersebut sebelumnya merupakan pesanan dari Kerajaan Brunei Darussalam. "Namun pada saat kapal sudah selesai dibuat, yang terjadi kapal tersebut ditolak oleh Brunei Darussalam. Sehingga ketiga kapal tersebut ditawarkan ke Indonesia," tegasnya.
Mahfudz Abdurrahman berharap agar proses pembelian tiga kapal tersebut dapat terealisasi, karena akan memperkuat armada pertahanan laut karena kita ketahui saat ini armada pertahanan laut atau KRI banyak yang sudah berusia uzur/tua sehingga kemampuan tempurnya sudah sangat menurun.
"Kita akan terus mendukung upaya TNI AL melakukan berbagai upaya pengembangan dan perbaikan dalam upaya terus mempertahankan kemampuan tempur dari KRI kita, tapi untuk saat ini pembelian kapal perang baru merupakan kewajiban agar kemampuan pertahanan laut kita seimbang dengan negara-negara kawasan," ujar politisi PKS ini.
Apalagi, kata Mahfudz, potensi kerawanan di laut sangat banyak, misal adanya pembajakan, pencurian sumber daya alam, dan penyelundupan barang dan orang.
"KRI kita harus siap setiap waktu dan dan mampu untuk melakukan tugasnya dengan baik dan tugas kita bersama mewujudkan terciptanya pertahanan laut Indonesia yang andal. Tapi satu hal yang tidak boleh tertinggal adalah harus ada kesepakatan transfer teknologi, sehingga diharapkan nantinya kita dapat memproduksi kapal perang yang setara dan bahkan lebih baik dari produk luar negeri," tegas anggota DPR Dapil Jawa Barat VI ini.
TNI AL pun harus melibatkan Badan Usaha Milik Negara Strategis seperti PT PAL dan Pindad, untuk perawatan kapal. Juga harus diupayakan agar dapat dilakukan di dalam negeri, tidak perlu lagi harus ke luar negeri.
"Penyiapan dan peningkatan kemampuan pertahanan Indonesia ke depannya agar dapat menyesuaikan dengan kondisi geografis Indonesia yang memiliki banyak pulau, yang memiliki garis pantai yang panjang, jalur transportasi laut yang penting secara global sehingga memiliki potensi permasalahan yang beragam," tegasnya.
Sehingga, idealnya Indonesia memiliki banyak kapal perang, baik yang memiliki kemampuan pertahanan di laut dangkal dan juga mampu di laut dalam.
"Kami di Komisi I terus mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan untuk prioritaskan peningkatan kemampuan pertahanan laut. Bukan berarti kita tidak prioritaskan pertahanan darat dan udara karena di ketiga matra tersebut Indonesia harus memiliki kemampuan pertahanan yang tangguh dan mumpuni," tutup Mahfudz Abdurrahman.
Kemampuan deteksi dini dan tangkal serta kecepatan pergerakan perangkat pertahanan harus terus ditingkatkan agar kewibawaan Indonesia semakin terlihat. "Termasuk dengan kemampuan pertahanan laut Indonesia wajib terus ditingkatkan," ujar anggota Komisi I DPR Mahfudz Abdurrahman dalam rilisnya, Kamis (1/3).
Mahfudz mengatakan, dari paparan KSAL Laksamana TNI Soeparno pada saat Rapat Kerja Komisi I, Rabu (29/2), diketahui bahwa saat ini pemerintah sedang melakukan proses pembelian tiga Kapal Frigate buatan BaE Inggris. Kapal-kapal tersebut sebelumnya merupakan pesanan dari Kerajaan Brunei Darussalam. "Namun pada saat kapal sudah selesai dibuat, yang terjadi kapal tersebut ditolak oleh Brunei Darussalam. Sehingga ketiga kapal tersebut ditawarkan ke Indonesia," tegasnya.
Mahfudz Abdurrahman berharap agar proses pembelian tiga kapal tersebut dapat terealisasi, karena akan memperkuat armada pertahanan laut karena kita ketahui saat ini armada pertahanan laut atau KRI banyak yang sudah berusia uzur/tua sehingga kemampuan tempurnya sudah sangat menurun.
"Kita akan terus mendukung upaya TNI AL melakukan berbagai upaya pengembangan dan perbaikan dalam upaya terus mempertahankan kemampuan tempur dari KRI kita, tapi untuk saat ini pembelian kapal perang baru merupakan kewajiban agar kemampuan pertahanan laut kita seimbang dengan negara-negara kawasan," ujar politisi PKS ini.
Apalagi, kata Mahfudz, potensi kerawanan di laut sangat banyak, misal adanya pembajakan, pencurian sumber daya alam, dan penyelundupan barang dan orang.
"KRI kita harus siap setiap waktu dan dan mampu untuk melakukan tugasnya dengan baik dan tugas kita bersama mewujudkan terciptanya pertahanan laut Indonesia yang andal. Tapi satu hal yang tidak boleh tertinggal adalah harus ada kesepakatan transfer teknologi, sehingga diharapkan nantinya kita dapat memproduksi kapal perang yang setara dan bahkan lebih baik dari produk luar negeri," tegas anggota DPR Dapil Jawa Barat VI ini.
TNI AL pun harus melibatkan Badan Usaha Milik Negara Strategis seperti PT PAL dan Pindad, untuk perawatan kapal. Juga harus diupayakan agar dapat dilakukan di dalam negeri, tidak perlu lagi harus ke luar negeri.
"Penyiapan dan peningkatan kemampuan pertahanan Indonesia ke depannya agar dapat menyesuaikan dengan kondisi geografis Indonesia yang memiliki banyak pulau, yang memiliki garis pantai yang panjang, jalur transportasi laut yang penting secara global sehingga memiliki potensi permasalahan yang beragam," tegasnya.
Sehingga, idealnya Indonesia memiliki banyak kapal perang, baik yang memiliki kemampuan pertahanan di laut dangkal dan juga mampu di laut dalam.
"Kami di Komisi I terus mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan untuk prioritaskan peningkatan kemampuan pertahanan laut. Bukan berarti kita tidak prioritaskan pertahanan darat dan udara karena di ketiga matra tersebut Indonesia harus memiliki kemampuan pertahanan yang tangguh dan mumpuni," tutup Mahfudz Abdurrahman.
Sumber : Jurnamen
0 komentar:
Posting Komentar