JAKARTA-(IDB) : Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menegaskan bahwa pengadaan Main Battle Tank "Leopard" dari Belanda sudah melalui penelitian dan pengkajian yang matang.
"Proses yang terjadi itu tidak ujug-ujug (tiba-tiba), dan kita tahu persis kegunaannya untuk apa," katanya usai Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan di Jakarta, Senin.
Purnomo menilai penolakan rencana pembelian tank Leopard dari Belanda oleh beberapa anggota DPR, bukan merupakan sikap resmi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Menurutnya, pernyataan sikap resmi DPR akan disampaikan dalam rapat kerja antara eksekutif dan legislatif, dan itu belum dilakukan sampai saat ini.
"Penolakan itu belum sikap resmi dari Senayan (DPR) karena kami belum bertemu dengan mereka," katanya.
Purnomo menambahkan," Komentar boleh dilakukan oleh siapa saja, tapi ada satu proses yang sifatnya `official` yang biasanya dilakukan dalam rapat kerja. Belum ada kesimpulan secara resmi tentang penolakan dan sebagainya. Kalau orang per orang silahkan saja." ujarnya.
Purnomo menegaskan rencana pembelian tank Leopard sudah melalui proses yang cukup panjang, ada jenjang penelitian dan pengembangan.
Sementara itu, Wamenhan Syafrie Syamsuddin mengatakan pembelian tank Leopard telah melalui pengkajian teknis dan taktis di tingkat Markas Besar Angkatan di Kementerian Pertahanan.
Kementerian Pertahanan memandang secara strategi perlu modernisasi peralatan militer dalam rangka dua hal yakni memenuhi strategi pertahanan.
Kedua, untuk memenuhi varian teknologi sebagai tuntutan dari revolusi militer negara ASEAN.
"Saat ini sedang diadakan pengkajian oleh pihak Komisi 1, sehingga kita menunggu hasil pengkajian secara institusi, bukan secara individu dari masing-masing anggota parlemen," kata Sjafrie.
Sebelumnya, rencana pembelian tank Leopard telah ditolak oleh parlemen Belanda. Mereka menilai Indonesia masih melakukan berbagai pelanggaran HAM. Belanda tak mau tank-tank itu dipakai untuk pelanggaran HAM.
Di dalam negeri, beberapa anggota Komisi I DPR tegas-tegas menolak rencana itu. DPR menilai spesifikasi tank Leopard tak cocok dengan kondisi medan Indonesia.
"Proses yang terjadi itu tidak ujug-ujug (tiba-tiba), dan kita tahu persis kegunaannya untuk apa," katanya usai Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan di Jakarta, Senin.
Purnomo menilai penolakan rencana pembelian tank Leopard dari Belanda oleh beberapa anggota DPR, bukan merupakan sikap resmi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Menurutnya, pernyataan sikap resmi DPR akan disampaikan dalam rapat kerja antara eksekutif dan legislatif, dan itu belum dilakukan sampai saat ini.
"Penolakan itu belum sikap resmi dari Senayan (DPR) karena kami belum bertemu dengan mereka," katanya.
Purnomo menambahkan," Komentar boleh dilakukan oleh siapa saja, tapi ada satu proses yang sifatnya `official` yang biasanya dilakukan dalam rapat kerja. Belum ada kesimpulan secara resmi tentang penolakan dan sebagainya. Kalau orang per orang silahkan saja." ujarnya.
Purnomo menegaskan rencana pembelian tank Leopard sudah melalui proses yang cukup panjang, ada jenjang penelitian dan pengembangan.
Sementara itu, Wamenhan Syafrie Syamsuddin mengatakan pembelian tank Leopard telah melalui pengkajian teknis dan taktis di tingkat Markas Besar Angkatan di Kementerian Pertahanan.
Kementerian Pertahanan memandang secara strategi perlu modernisasi peralatan militer dalam rangka dua hal yakni memenuhi strategi pertahanan.
Kedua, untuk memenuhi varian teknologi sebagai tuntutan dari revolusi militer negara ASEAN.
"Saat ini sedang diadakan pengkajian oleh pihak Komisi 1, sehingga kita menunggu hasil pengkajian secara institusi, bukan secara individu dari masing-masing anggota parlemen," kata Sjafrie.
Sebelumnya, rencana pembelian tank Leopard telah ditolak oleh parlemen Belanda. Mereka menilai Indonesia masih melakukan berbagai pelanggaran HAM. Belanda tak mau tank-tank itu dipakai untuk pelanggaran HAM.
Di dalam negeri, beberapa anggota Komisi I DPR tegas-tegas menolak rencana itu. DPR menilai spesifikasi tank Leopard tak cocok dengan kondisi medan Indonesia.
Sumber : Antara
Penolakan Pembelian Leopard Bersifat Politis
JAKARTA-(IDB) : Anggota Komisi I DPR Nurhayati Assegaf mengatakan, pembelian tank tersebut dilakukan setelah ada kajian dari TNI Angkatan Darat, sehingga, pembelian itu tentunya memiliki alasan yang kuat. “Yang akan menggunakan adalah TNI AD. Tentunya, pembelian itu disesuaikan dengan kebutuhan. Seharusnya tidak ada penolakan,” ucapnya.
Wakil ketua Fraksi Partai Demokrat itu menambahkan, sistem pengadaan alutsista lebih baik. Sebab, pengadaan tersebut tidak lagi ditentukan oleh Kemenhan, melainkan langsung diajukan oleh tiap-tiap angkatan. Sebab bila dipasok dari atas, belum tentu sesuai dengan kebutuhan masing-masing angkatan.
Selain itu, pertanggungjawabannya juga dilakukan oleh masing-masing angkatan. Untuk itu, dia mengaku tidak habis pikir mengapa penolakannya begitu kencang. “Dengan model government to government antara RI dengan Belanda, akan meminimalisir adanya rekanan atau calo. Dengan demikian, maka diharapkan tidak ada mark up terhadap pengadaan alutsista,” imbuhnya.
Dia menambahkan, penolakan terhadap tank tersebut bersifat politis. Apalagi, DPR tidak melakukan kajian terhadap tank tersebut. “Saya tidak tahu apa dasar penolakan itu. Yang jelas, Komisi I masih akan melakukan pendalaman,” tukasnya.
Sumber : SuaraMerdeka
0 komentar:
Posting Komentar