Senin, Agustus 25, 2014
0

Paspampres tidak khawatir dengan kebiasaan blusukan Joko Widodo.

JAKARTA-(IDB) : Putusan Mahkamah Konstitusi telah menguatkan keputusan Komisi Pemilihan Umum yang menetapkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2014-2019. Tugas kepolisian mengawal dan mengamankan resmi berakhir sejak KPU menyerahkan tugas pengamanan serta pengawalan Jokowi-JK kepada Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Asisten Operasi Komandan Paspampres, Kolonel A. Budi Handoyo, mengatakan, pengamanan tidak hanya dilakukan terhadap Jokowi-JK. Paspampres, menurut dia, juga akan mengamankan dan mengawal istri termasuk keluarga Jokowi-JK.

"(Paspampres) 37 orang. Terbagi untuk presiden terpilih 25 orang, dan istri presiden terpilih 12 orang," kata Budi.

Budi mengatakan, pengamanan akan berjalan fleksibel sesuai dengan kondisi kegiatannya. Jika kegiatannya besar, personel Paspampres akan ditambah. Menurut Budi, seluruh personel Paspampres yang akan menjaga keselamatan presiden dan wapres terpilih beserta keluarga sudah terlatih. Mereka akan bekerja sesuai dengan ketentuan atau standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.

"(Pengamanan dan pengawalan) berlaku hingga pelantikan tanggal 20 Oktober 2014. Kami punya SOP, tapi tidak menghilangkan dari standar maksimum," ujarnya.

Budi menambahkan, pasukannya tidak khawatir dengan kebiasaan blusukan presiden terpilih Jokowi. Mereka, menurut Budi, telah memiliki strategi dan pengalaman, sehingga akan cepat menyesuaikan diri.

"Kami punya pengalaman beberapa presiden. Kami ingat dulu Bapak Gus Dur, Habibie, kami menyesuaikan dan adaptasi," kata Budi.

Menurut Budi, Paspampres juga tidak sendirian. Pasukan akan tetap bekerja sama dengan Kepolisian dan TNI. "Kami berintegrasi dengan unsur TNI lainnya dan Polri juga. Kan ada ring 1, ring 2, dan ring 3," ujar Budi.

Budi melanjutkan, kerja Paspampres sesuai dengan SOP dan mereka akan fleksibel. Namun, di mana pun berada dan dalam kegiatan apa pun, semua personel tetap melaksanakan keamanan maksimal dan nyaman.

"Seperti kami melakukan dengan kegiatan yang lebih tinggi. Contoh saat APEC, itu maximum security, tapi nyaman," jelasnya.

Wakil Asisten Operasi Panglima TNI Laksamana Pertama Darmanto menambahkan, prinsip pengawalan terhadap presiden adalah jika melakukan kegiatan, nanti ada saran-saran yang akan diberikan. Sejauh mana pengamanan yang akan dilakukan Paspampres.

"Kalau tidak aman, tugas kami semakin berat. Oleh karena itu kami sampaikan, 'Pak, Bapak ke sini, aman'. Kalau nggak aman itu tugas Paspampres untuk menyampaikan dengan pelaksananya itu," jelasnya.

Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan, pengamanan mulai diambil alih TNI sejak Jumat 22 Agustus pekan lalu. Terkait pengamanan, menurut Moeldoko, telah dikoordinasikan dengan Jokowi dan JK. Sementara itu, fasilitas dan standar pengamanan telah dipersiapkan.

"Tentang hal ini sudah dikomunikasikan dengan Pak Jokowi dan JK. Rangkaiannya nanti, ada tujuh kendaraan, tiga sepeda motor, dan 37 personel. Ini berlaku untuk presiden dan wapres terpilih," katanya.

Permintaan Jokowi

Meski sudah dijaga Paspampres, Jokowi berjanji akan tetap berusaha dekat dengan masyarakat. Dia memastikan, tidak akan mau diatur-atur Paspampres. Dia juga tidak akan mau diatur oleh protokoler kepresidenan.

"Saya yang atur, masa saya yang diatur Paspampres. Masa saya yang diatur protokol. Itu tidak kebalik," ujar Jokowi.

Penasihat Tim Transisi Jokowi-JK, Luhut B. Panjaitan, mengatakan, dia sudah bertemu dengan perwakilan Paspampres terkait dimulainya pengamanan melekat.

Menurut Luhut, ada permintaan dari Jokowi agar Paspampres yang mengawalnya dikurangi. Luhut meminta dasar permintaan presiden terpilih itu harus dipenuhi. "Beliau juga tidak mau banyak," katanya.

Meski permintaan personel keamanan itu dikurangi, Luhut mengatakan, tidak akan mengabaikan standar-standar keamanan yang ada. Kata dia, semuanya akan dilakukan sesuai dengan SOP yang ditetapkan oleh Paspampres.

"Kalau jumlah, itu tergantung presiden terpilih nanti. Tapi tentu, saya katakan tadi, tidak mengurangi standar pengamanan presiden," kata Luhut.

Jokowi mengaku belum terbiasa dengan pengawalan ketat yang dilakukan Paspampres. "Hari ini saya sedikit bingung karena sudah dikawal Paspampres," kata Jokowi di Bilangan Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu 23 Agustus 2014 malam.

Menurut Jokowi, sebelum ada serah terima pengamanan dari Polri ke Paspampres, biasanya dia hanya didampingi oleh lima orang pengawal pribadi. Dengan jumlah Paspampres yang jauh lebih banyak, Jokowi mengaku merasa kurang bebas bergerak.

"Biasanya ke mana-mana bisa. Ke PKL, warung, rumah makan, bisa. Sekarang hari ini agak aneh. Kok banyak sekali yang jaga," ujarnya.

Jokowi menginginkan agar Paspampres bisa beradaptasi dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Sebaliknya, Jokowi juga akan mencoba beradaptasi dengan Paspampres.

"Kami ini masih menyesuaikan. Artinya, mencoba satu atau dua minggu untuk menyesuaikan," katanya.

Jokowi mengatakan, selama dua pekan akan mencoba simulasi untuk blusukan ke pasar-pasar dan permukiman warga dengan pengawalan Paspampres. Menurut dia, dia tetap ingin blusukan agar tetap dekat dengan masyarakat.

Meski sudah ditetapkan sebagai presiden terpilih, Jokowi mengatakan tidak ada yang berubah dengannya. Dia tetap ingin seperti yang dulu ketika menjadi Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta.

"Kami juga akan coba, misalnya kalau ke pasar seperti apa. Nanti kalau mau makan di PKL seperti apa. Nanti dicoba dulu," jelasnya.

Tidak hanya mendapatkan pengawalan sesuai dengan standar prosedur pengamanan presiden, Jokowi juga memperoleh fasilitas sebuah sedan Mercedes Benz dengan bernomor polisi B 1190 RFS.

Mercy yang ditumpangi Jokowi langsung dikawal iring-iringan kendaraan Paspampres. Mereka mengikuti dari belakang, termasuk unit pasukan motor lengkap dengan senjata laras panjang.

Terkait kendaraan yang akan digunakan, Jokowi juga masih belum bisa memastikan. Apakah akan menggunakan Mercy atau mobil lainnya.

"Ini kan baru mencoba seperti apa pakai Mercy, lalu pakai Kijang. Kalau dipakai berhenti di pasar seperti apa. Kalau traktir kamu (para wartawan) juga nanti seperti apa," katanya.

Para awak media juga mempertanyakan apakah nantinya masih mudah melakukan konfirmasi seperti selama ini atau tidak. Namun, Jokowi belum bisa memastikan hal tersebut.

"Wah, boleh apa nggak tanya protokoler," ujarnya sambil bertanya pada seorang Paspampres yang berada di sisinya.

Paspampres yang menggunakan jas hitam dan berada di sisinya hanya tersenyum menjawab pertanyaan Jokowi singkat. "Bisa pak," kata salah satu anggota Paspampres.

Penjelasan Mabes TNI

Kepala Pusat Penerangan Markas Besar TNI, Mayor Jenderal M Fuad Basya menjelaskan, permintaan Jokowi bukanlah mengurangi jumlah personel Paspampres. Menurut Fuad, Jokowi hanya ingin satuan tugas yang mengawalnya hingga dilantik secara resmi sebagai presiden pada 20 Oktober 2014 nanti dikurangi.

"Jadi jumlah satgasnya, bukan personelnya," kata Fuad.

Fuad menjelaskan, setelah resmi dilantik, Jokowi akan langsung dikawal oleh Paspampres Grup A. Sementara itu, Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla akan dikawal oleh Paspampres Grup B. Menurut Fuad, saat ini terdapat empat grup Paspampres, di mana Grup A dan Grup B memang ditugaskan untuk mengamankan presiden dan wakil presiden.

"Sementara itu, Grup C akan mengamankan tamu negara dan Grup D bertugas mengamankan mantan presiden dan wakil presiden," ujarnya.

Mengantisipasi aksi blusukan Jokowi jika telah resmi dilantik menjadi presiden, Fuad mengatakan, pasukan harus menyesuaikan diri dengan apa yang akan dilakukan Jokowi. Grup A Paspampres yang berada di ring 1 dan bertugas langsung mengamankan presiden dari jarak dekat, menurut Fuad, yang paling harus beradaptasi dengan Jokowi.

"Jadi, pasukan yang beradaptasi dengan presiden, bukan sebaliknya," jelasnya.

Fuad mengutarakan, jika Jokowi berimprovisasi di lapangan, misalnya diagendakan berkunjung ke suatu tempat, namun tiba-tiba berubah pikiran hendak mengunjungi tempat lain, pasukan di ring 1 harus segera berkoordinasi dengan personel yang ada di ring 2.

Di ring 2, menurut Fuad, yang bertugas adalah personel dari TNI, Badan Intelijen Negara, dan Kepolisian. Sementara itu, di ring 3, menurut Fuad, yang bertugas adalah personel dari TNI dan polisi di lokasi terkait.

Jika nanti Jokowi secara tiba-tiba mengubah lokasi kunjungan atau melakukan kunjungan secara mendadak, Paspampres yang ada di ring 1 harus siap sedia dan segera berkoordinasi dengan personel yang ada di ring 2.

"Baru selanjutnya ring 2 berkoordinasi dengan ring 3," ungkapnya.



Sumber : Vivanews

0 komentar:

Poskan Komentar