JAKARTA-(IDB) : Reformasi internal di jajaran TNI dinilai berhasil di bawah kepemimpinan
Laksamana Agus Suhartono. Panglima TNI yang baru harus bisa melanjutkan
dan menyempurnakan reformasi tersebut serta mampu meningkatkan disiplin
prajurit.
"Di bawah Panglima baru, TNI harus terus meningkatkan profesionalismenya," kata Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (12/4). Agus akan pensiun pada 25 Agustus nanti. Tiga bulan sebelum pensiun, Panglima harus menyerahkan nama kandidat penggantinya kepada Presiden. Anggota Komisi I DPR, Susaningtyas Kertopati, menambahkan Panglima yang baru harus bisa mengakomodasi segala perkembangan pertahanan sesuai rencana strategis dan kebutuhan pokok minimal (minimum essential forces/MEF).
"Bukan semata merespons kebutuhan alutsista, melainkan juga kesejahteraan dan pengembangan sumber daya prajurit melalui pendidikan dan latihan, serta terus menyetarakan kemampuan dengan angkatan bersenjata luar negeri," jelasnya. Susaningtyas juga berharap Panglima yang baru bisa dekat dengan rakyat, cerdas, dan memiliki pendidikan akademis di luar pendidikan dan latihan TNI. "Kriteria seperti itu akan membawa TNI menjadi institusi dunia," ujarnya.
"Di bawah Panglima baru, TNI harus terus meningkatkan profesionalismenya," kata Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (12/4). Agus akan pensiun pada 25 Agustus nanti. Tiga bulan sebelum pensiun, Panglima harus menyerahkan nama kandidat penggantinya kepada Presiden. Anggota Komisi I DPR, Susaningtyas Kertopati, menambahkan Panglima yang baru harus bisa mengakomodasi segala perkembangan pertahanan sesuai rencana strategis dan kebutuhan pokok minimal (minimum essential forces/MEF).
"Bukan semata merespons kebutuhan alutsista, melainkan juga kesejahteraan dan pengembangan sumber daya prajurit melalui pendidikan dan latihan, serta terus menyetarakan kemampuan dengan angkatan bersenjata luar negeri," jelasnya. Susaningtyas juga berharap Panglima yang baru bisa dekat dengan rakyat, cerdas, dan memiliki pendidikan akademis di luar pendidikan dan latihan TNI. "Kriteria seperti itu akan membawa TNI menjadi institusi dunia," ujarnya.
Sumber : JoranJakarta
Agar profesional ya, lengkapi sarana dan prasarana serta tingkatkan uang LP dan siapkan anggaran yang cukup agar dapat sesering mungkin latihan.
BalasHapusKalau banyak nganggurnya ya pasti banyak yang melibatkan dengan urusan sosial prajuritnya, kan waktu luangnya banyak ya dimanfaatkan untuk nambah-nambah kepulan asap dapur. Emang dilarang?
Yg ngelarang pasti Imparsial, Komnas Ham dan Kontras deh, kok nggak bosen2-nya memojokan TNI, mbok yg lainnya yg juga nyata-nyat sering bikin ribut dan melanggar HAM itu di urusin.