SURABAYA-(IDB) : Pengembangan industri pertahanan untuk pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) harus didukung oleh keberpihakan kebijakan pemerintah.
Kebijakan yang berpihak diyakini akan menghidupkan industri pertahanan lebih bergairah. "Harus ada aturan agar industri-industri lainnya mendukung industri pertahanan," kata Direktur SDM dan Umum PT PAL Sewoko Kartanegara di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (2/11).
Menurut dia, tanpa ada aturan yang dibuat pemerintah industri pertahanan dalam negeri akan terus bergantung pada luar negeri. "Perlu diatur dalam sebuah UU agar keberlanjutan pembuatan alutsista bisa lebih terjamin," tambah Sewoko.
Keberadaan UU, jelas dia, akan menyamakan persepsi antara legislatif, produsen, pengguna, pendidik dan tenaga kerja untuk saling mendukung pembangunan alutsista. "Selama ini hubungan antarinstansi kerap hanya satu arah," ujarnya.
Sumber : Jurnas
Proyek Jangka Panjang Adalah Investasi Menuju Kemanirian Industri Pertahanan
SURABAY-(IDB) : PT PAL menginginkan proyek pembangunan kapal dilakukan dalam jangka panjang. Ini dimaksudkan agar harga kapal bisa lebih ekonomis.
Pemesanan kapal perang untuk jangka panjang meskipun dalam jumlah yang tak terlalu banyak akan menghidupkan industri kapal perang. "Pemesanan satu kapal perang tidak akan ekonomis, harganya akan jauh lebih mahal dibandingkan membuat massal," kata Direktur SDM dan Umum PT PAL Sewoko Kartanegara di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (2/11).
Menurut dia, kesulitan PT PAL untuk pembangunan kapal perang karena pemesanan dilakukan dalam jumlah kecil dan jangka pendek. Padahal, muatan lokal yang bisa dilakukan PT PAL dalam pembuatan kapal perang hanya sekitar 30-36 persen. Sisanya masih berupaya material impor.
Direktur Rekayasa Umum PT PAL Herbandi Novianto menyatakan, kemampuan BUMN Strategis ini tidak perlu diragukan. Dia mengatakan, kemampuan PT PAL sudah diakui banyak negara, termasuk negara-negara Eropa. "Sebut jenis kapal apa pun, kami mampu," kata Herbandi.
Dia menambahkan, agar industri pertahanan bisa mandiri, dibutuhkan sumberdaya manusia yang cukup, modal kerja yang kuat dan keberlanjutan pembuatan. "Kita harus berani untuk maju dengan mengembangkan sendiri alutsista. Memang butuh banyak waktu dan dari segi kualitas kurang bagus, tapi efek jangka panjangnya, kita bisa mandiri," jelas Herbandi.
Pemesanan kapal perang untuk jangka panjang meskipun dalam jumlah yang tak terlalu banyak akan menghidupkan industri kapal perang. "Pemesanan satu kapal perang tidak akan ekonomis, harganya akan jauh lebih mahal dibandingkan membuat massal," kata Direktur SDM dan Umum PT PAL Sewoko Kartanegara di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (2/11).
Menurut dia, kesulitan PT PAL untuk pembangunan kapal perang karena pemesanan dilakukan dalam jumlah kecil dan jangka pendek. Padahal, muatan lokal yang bisa dilakukan PT PAL dalam pembuatan kapal perang hanya sekitar 30-36 persen. Sisanya masih berupaya material impor.
Direktur Rekayasa Umum PT PAL Herbandi Novianto menyatakan, kemampuan BUMN Strategis ini tidak perlu diragukan. Dia mengatakan, kemampuan PT PAL sudah diakui banyak negara, termasuk negara-negara Eropa. "Sebut jenis kapal apa pun, kami mampu," kata Herbandi.
Dia menambahkan, agar industri pertahanan bisa mandiri, dibutuhkan sumberdaya manusia yang cukup, modal kerja yang kuat dan keberlanjutan pembuatan. "Kita harus berani untuk maju dengan mengembangkan sendiri alutsista. Memang butuh banyak waktu dan dari segi kualitas kurang bagus, tapi efek jangka panjangnya, kita bisa mandiri," jelas Herbandi.
Sumber : Jurnas
0 komentar:
Posting Komentar