Jumat, September 12, 2014
0
NAYPYITAW-(IDB) : Pemerintah Myanmar tertarik membeli peralatan pertahanan keamanan (alpalhankam) dari Indonesia.

"Tinggal harganya berapa," kata Deputi Mendagri Myanmar Brigjen Deputi Mendagri Kyow Kyow Tin dalam pertemuan dengan kalangan industri pertahanan Indonesia di Naypyitaw, Myanmar, Jumat.

Dalam pertemuan itu Kyow Kyow Tin didampingi Kapolri Myanmar Zar Win serta sejumlah pejabat teras Kementerian Dalam Negeri dan Kepolisian Myanmar.

Dipimpin Staf Ahli Kerja Sama dan Hubungan Kelembagaan KKIP (Komite Kebijakan Industri Pertahanan) Silmy Karim, kalangan industri pertahanan Indonesia terdiri atas tiga BUMN dan tujuh perusahaan swasta menggelar pameran dan presentasi produk alpalhankam yang dibutuhkan Myanmar.

Mendagri Myanmar Letjen Ko Ko juga sempat menyaksikan pameran produk dari PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad, PT PAL, dan sejumlah perusahaan swasta seperti PT Saba Wijaya Persada yang memproduksi perlengkapan personel polisi seperti rompi antipeluru, helm dan tameng antihuru-hara.

Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dalam kesempatan sebelumnya mengatakan kunjungan kerjanya ke Myanmar 11-13 September 2014 dengan membawa produsen industri pertahanan adalah agar para petinggi militer dan pemerintahan Myanmar mendapat informasi hasil produksi industri pertahanan secara langsung.

Berbagai alat perlengkapan pertahanan keamanan (alpalhankam) serta perlengkapan personel militer serta kepolisian, yang dibutuhkan Myanmar dapat disaksikan dan ditanyakan lebih lanjut.

Kyow Kyow Tin memang sempat menanyakan soal harga dan kualitas serta daya tahan.

Kementerian Dalam Negeri akan memesan sejumlah alpalhankam untuk digunakan oleh kepolisian di negeri itu seperti kendaraan anti huru-hara, perlengkapan polisi seperti senjata, seragam, rompi anti peluru, helm anti peluru, bahkan kapal.

KKIP Diharap Kembangkan Industri Pertahanan.

Wakil Menhan Letjen (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin yang juga Sekretaris Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) menyatakan dirinya akan diganti pada 20 Oktober mendatang oleh pemerintah baru.

"Saya akan di-reshuffle pada 20 Oktober. Ketua KKIP itu Presiden dan pada 20 Oktober ada presiden baru dan tentu saja Ketua KKIP, sekretaris, dan lainnya akan di-'reshuffle' semua di KKIP," katanya dalam pertemuan dengan kalangan industri pertahanan Indonesia di Naypyitaw, Myanmar, Jumat (12/9).


KKIP terdiri atas Presiden sebagai Ketua dan melibatkan sembilan menteri terkait serta Kepala Polri dan Panglima TNI serta Wakil Menhan sebagai Sekretaris KKIP.


Sjafrie memimpin delegasi Indonesia yang terdiri atas pejabat tinggi Kemhan dan Mabes Polri, KKIP, dan pimpinan 10 perusahaan industri pertahanan melawat ke Myanmar 11-13 September 2014 untuk menjajaki kerja sama antarpemerintah (G to G) dengan Myanmar di bidang industri pertahanan.


"Ini kunjungan saya yang terakhir," kata mantan Kapuspen TNI dan Sekjen Kemhan itu. Sjafrie berharap pemerintahan baru mendatang dapat meneruskan dan meningkatkan KKIP guna mengembangkan industri pertahanan.




Sumber : Antara

0 komentar:

Poskan Komentar