Jumat, Agustus 15, 2014
13
JKGR-(IDB) : KPK tidak mungkin bisa & tidak mungkin diperbolehkan untuk meng-audit TNI & Kemenhan secara institusi yang sifatnya terkait dengan pertahanan NKRI. Karena kalau itu dilakukan sama saja menelanjangi Republik ini di depan umum. Banyak rencana-rencana strategis pertahanan yang benar benar tidak boleh diketahui oleh sipil. 

Bahkan di Kemenhan maupun Mabes TNI sekalipun jalurnya dilakukan secara berjenjang. Intinya, bahkan tidak semua petinggi TNI bisa mengetahui seluruh sistem pertahanan negara kita. Begitu juga di Kemenhan tidak semua sistem rencana strategis bisa diketahui dengan mudah. Bahkan menyebut senjata-senjata strategis saja menggunakan kata-kata Sandi tertentu, baik masih dalam masa perencanaan, penelitian, tender, dan lain sebagainya.


Saat ini TNI sudah sangat jauh berbeda saat masa orde baru dulu. Sekarang internal audit ditubuh TNI sangat ketat, ditambah lagi ada beberapa lembaga negara yang juga ditugaskan untuk mengaudit seluruh pengeluaran TNI yang tentu saja dilakukan dengan sangat rahasia. Susah mengatakan jika budget pertahanan yang diumumkan ke khalayak umum ketika tidak sesuai dengan apa yang terlihat langsung dikatakan terjadi korupsi. Karena banyak aktifitas-aktifitas pertahanan yang memang terlarang untuk terpublikasikan dalam bentuk apapun. 

Misalkan jika TNI melakukan aktifitas spionase yang ruang lingkupnya sangat luas & memerlukan biaya besar dengan resiko yang juga besar. Negara kita memiliki atase-atase pertahanan maupun agen-agen khusus hampir disemua negara kuat diseluruh dunia. Tidak ada satupun kejadian yang terlewatkan oleh “Radar” pengamatan negara kita. Begitu juga kita memiliki sistem senjata yang di “titipkan” di sejumlah negara, maupun perjanjian pertahanan dengan negara-negara tertentu.


Satu contoh saja, tidak ada satu negara pun yang hingga saat ini yang bisa membaca kekuatan pertahanan NKRI dengan benar. Negara2 kuat bahkan hanya bisa meraba-raba berapa jumlah pesawat tempur yang dimiliki Republik ini? Berapa jumlah kapal selamnya? Berapa jumlah misil nya & jenis apakah yang digunakan? Sejauh apa teknologi pertahanan yang sudah diterapkan oleh Republik ini? Bahkan berapa jumlah pasukan tempur reguler yang sebenarnya? 

Dan masih banyak lainnya. Walaupun sebagian pengamat mengatakan bahwa di era keterbukaan teknologi saat bisa dengan mudah mengetahui anatomi pertahanan setiap negara, nyatanya hal itu tidak terbukti. Karena kalau itu benar, tidak mungkin banyak negara seperti Australia, Malaysia, Singapura, Inggris, bahkan Amerika Serikat sekalipun begitu paranoid tentang kekuatan militer NKRI.


Sekali lagi sebaiknya KPK mengkaji ulang rencana audit ditubuh TNI, demi kebaikan bangsa kita.

Saat ini kami di TNI tidak takut terhadap musuh yang ingin perang terbuka, karena TNI siap menghadapinya. Justru yang ditakutkan adalah musuh yang menggerogoti dari dalam, seperti separatisme, dll, yang sifatnya kasat mata & sulit untuk langsung dihadapi dengan laras senapan. Salam NKRI.




Sumber : JKGR

13 komentar:

  1. enak di menhan enak di istana pegelembungan alutsista bekas harus di emvestegasi ini alutsista bekas barang nya besar dan publik sudah mengetahui nya . kalau tidak tni ga maju maju barang ronsokan di bilang luar biasa kpk harus masuk supaya ada pembenahan di tubuh tni .

    BalasHapus
  2. tahu apa kamu hairus bayhaqi tentang alutsista? kalo ngomong ya gitu asal jeplak, biar bagaimanapun bener apa yang dikatakan pak jenderal, alutsista bagian dari pertahanan NKRI jgn maen2 asal audit aja.. bukan porsinya KPK masuk ke situ...bersihin tu Koruptur yang ada di parlemen, bersihin semua dulu...

    BalasHapus
  3. Audit kpk d tubuh tni sebaiknya di tiadakan. Yg setuju dengan diadakannya audit di internal tni boleh dikatakan tdk nasionalis. Org spt itu adl jarum dlm daging.. sangat bodoh n bahkan bloon. Bangsa asing berusaha mengorek info rahasia kekuatan tni sesungguhnya, eh.. malah org sbt yg justru mo membuka rahasia kekuatan tni..

    BalasHapus
  4. maling negara harus di penjara ...bikin uang ajaa di bobol jutaan dolar ...apa apa lagi hercules angkut ronsokan bau pesing sudah mulai terasa ..buat apa melindungi malindungi segelintir maling negara yata yata bikin bangkrut negara .
    stop bicara nasionalist kalau anda bisanya bella yata yata maling negara . hehe....

    BalasHapus
    Balasan
    1. Orang stress ni. Tong kosong berbunyi nyaring..

      Hapus
    2. kami bicara dengan fakta ...yg sttess anda atau sayaa maling negara siapapun orangnya wajip di gantung .
      anda buta informasi kalau ga paham maling negara beraset milyaran dolar di tumpuk di swiiss bagus diam sajaa ...sypaya ke bodohan anda ga ketara paham @husni .???

      Hapus
    3. hairus bayhaqi@anda itu yg antek asing dan kamu bukan org indo,,,org indo bahasanya ga amburadul kayak kamu...

      Hapus
    4. Hairus mulut anda di sebalah mana? Ada yg tau gak?

      Hapus
  5. TETAP DIAUDIT TAPI MNGKIN KPK DG VERSI MILITER. DAN KITA SUDAH TIDAK INGIN DENGAR LAGI INDO DAPAT F 16. EMAN ITU DUIT 8 TRILYUN HARUSNYA SDH DAPAT SU 35 BM SATU SKUADRON. INGAT AUSIE SUDAH PUNYA F 35. HAYO MIKIR.

    BalasHapus
  6. Sekarang korupsi sudah mewabah dimana-mana, bahkan lebih sadis daripada wabah ebola, ataupun lebih kejam daripada isis. Siapa sangka mentri agama menjadi tersangka? siapa sangka ketua PKS jadi tersangka? siapa sangka alquran dikorupsi? Audit tetap perlu, bahkan audit itu sendiri yg yg mengharumkan nama TNI dan membuat rakyat lebih percaya bahwa tni selain korps kesatria tetapi juga bersih. Tetapi cara aturan mainnya yg perlu dipertegas agar tetap melindungi rahasia data-data negara? salah satu aturannya apabila auditor membocorkan data negara, pinaltinya minimal hukuman seumur hidup. Dgn audit juga mencegah isu2 tdk sedap, seperti isu mobil dinas mewas pejabat tni atau isu jam mahal jenderal

    BalasHapus
  7. Justru karena banyak yang berfikir bahwa KPK selalu benar sehingga masuk ranah politik dengan mendukung aksi2 PDI-P (partai paling korup tanpa publikasi MetrominiTV) untuk menggembosi partai2 Islam & Nasionalis non-PKI, maka Audit di TNI justru tidak boleh dilakukan KPK yang terbukti tidak netral! Dan berpotensi membocorkan rahasia Senjata TNI ke khalayak umum + intel2 asing.

    BalasHapus
  8. Lembaga suatu negara boleh dicurigai oleh siapapun, itulah risiko suatu negara demokrasi. Namun bukan berarti lembaganya apabila ada oknum yg dicurigai berbuat tdk benar, maka itu yg perlu ditindak lanjuti, bukan berarti lembaga tsb yg dibubarkan, tetapi bersihkan, perbaiki, bangun sistem yg lbh baik. Jangan seperti ada oknum kopolisian berbuat korup, lalu kepolisian dibubarkan. Dan sebaiknya setiap kecurigaan disertai bukti yg aktual bukan katanya, dengar2.., orang bilang partai anu..., Jadi diskusi lbh tajam dan terarah bukan sekedar gosip dan rumor atau katanya.

    BalasHapus