Kepala Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir Yarianto Sugeng Budi Susilo mengatakan lembaganya selama ini membangun reaktor nuklir hanya untuk riset. Kali ini mereka mencoba mengembangkan reaktor yang bisa menghasilkan listrik di kawasan Serpong, Tangerang.
"Dayanya memang kecil karena bukan komersial, hanya untuk persiapan dan riset, dipakai untuk kawasan itu saja," katanya dalam seminar bertajuk "Understanding the Fukushima Nuclear Accident and Its Recovery Effort" di Universitas Pancasila, Kamis, 20 Maret 2014.
Yarianto mengatakan masih sulit meyakinkan publik untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) karena tidak ada contohnya di Indonesia. Padahal, menurut dia, kebutuhan energi Indonesia bakal melonjak tajam sementara sumber konvensional seperti minyak dan batu bara makin berkurang.
"Kami sudah lakukan penelitian dan di Indonesia bisa dibangun PLTN," kata Yarianto. Adapun di dunia saat ini terdapat lebih dari 400 PLTN yang beroperasi dengan aman.
Fauzri Fahimuddin, Dekan Fakultas Teknik Universitas Pancasila, mengatakan kehadiran PLTN sangat diperlukan di Indonesia. Pembangunan PLTN merupakan langkah positif. Sebab, menurut dia, pasokan energi di Indonesia tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan populasi 240 juta jiwa. "Kurangnya energi juga membuat Indonesia sulit menggerakkan industri," katanya.
Dalam soal keamanan PLTN, Fauzri mengatakan tidak ada yang perlu ditakuti selama regulasi dan panduan dijalankan dengan baik. Jepang bahkan kembali mengoperasikan PLTN meski reaktor di Fukushima sempat rusak akibat tsunami pada 2011. "Mereka punya aturan yang sangat ketat sekarang. Indonesia bisa belajar dari mereka," ucapnya.
Dalam acara yang sama, ahli nuklir asal Jepang, Takehiko Mukaiyama, menjelaskan PLTN Fukushima otomatis berhenti beroperasi ketika gempa terjadi. Kerusakan PLTN terjadi dipicu tsunami yang mengganggu sistem penyuplai air pendingin. Ledakan yang terjadi disebabkan oleh hidrogen, bukan bahan radioaktif.
"Sejak saat itu kami memperketat semua prosedur operasional PLTN, membentuk otoritas khusus dan membuat regulasi baru termasuk mengantisipasi adanya serangan teroris," kata Mukaiyama.
Sumber : Tempo
0 komentar:
Posting Komentar