Kamis, Januari 23, 2014
20
Australia telah merusak catatan hak asasi manusianya dengan terus menerus meremehkan perlindungan atas pengungsi, termasuk lewat kebijakan “kejam” mengirimkan para pencari suaka ke kamp terpencil. 



CANBERRA-(IDB) : Human Rights Watch, dalam laporan tahunan terakhir mengatakan pemerintah Australia selama ini lebih memprioritaskan politik domestik dibanding kewajiban hukum internasional terkait para pencari suaka, yang menghadapi “kebijakan baru Australia yang kejam” dengan memindahkan mereka ke negara ketiga.


“2013 benar-benar mewakili titik rendah terbaru dalam perlakuan atas para pengungsi dan pencari suaka di Australia,“ kata direktur HRW Australia Elaine Pearson saat meluncurkan laporan ini di Jakarta.


Komentarnya ini muncul menyusul diberlakukannya “Operasi Kedaulatan Perbatasan” di bawah pemerintah konservatif Australia, yang mencegat para pencari suaka di tengah lautan lepas dan mengusir mereka kembali ke Indonesia.


Pemerintahan partai buruh kiri-tengah yang berkuasa sebelumnya, yang kalah dalam pemilu September lalu, telah memulai program pengiriman para pencari suaka ke Papua Nugini dan Nauru untuk diproses, dengan mengetatkan aturan pada 2013 untuk menegaskan bahwa tak ada yang bisa tinggal di Australia, meski mereka dianggap sebagai pengungsi asli.


“Ada sesuatu yang sangat mengganggu dan tidak bermoral dari negara paling kaya di wilayah ini, yang menyodorkan beban mereka ke negara-negara yang lebih miskin dan kekurangan,” kata Pearson.


Pearson mengatakan bahwa Australia mempertaruhkan diri ”karena kini dibandingkan dengan negara lain yang juga punya banyak masalah dan catatan buruk dalam soal penjara lepas laut – dan tentu saja saya yang saya bicarakan ini adalah Amerika Serikat dengan Guantanamonya“.


Abaikan Kritik


Perdana Menteri Tony Abbott hari Selasa lalu membela kebijakan soal pencari suaka ini, dengan menganggap enteng ketegangan dengan Jakarta terkait pengakuan angkatan laut Australia yang berulangkali melanggar wilayah dan memasuki perairan Indonesia selama operasi pencegatan para pencari suaka di laut lepas.


Berbicara dari Swiss , Abbott menggambarkan hubungan dengan Indonesia, secara umum, bahwa Indonesia adalah Negara paling penting bagi Australia dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah ”kawan Australia yang sangat baik”.


“Dari itu semua, bagi kami, menghentikan kapal-kapal (pengungsi) adalah masalah kedaulatan dan Presiden Yudhoyono dari semua orang seharusnya bisa memahami, dan dia paham, tentang seberapa serius negara-negara menjaga kedaulatan mereka,” kata Abbott di Davos.


“Jadi kami akan terus melakukan apa yang kami sebut sebagai mengamankan perbatasan kami.”

HRW mengkritik kebijakan penahanan wajib yang diberlakukan Australia kepada mereka yang tiba di negara itu tanpa visa.


Badan PBB yang mengurusi masalah pengungsi, UNHCR, berulangkali mengekspresikan keprihatian mereka terkait penahanan wajib dan tanpa batas bagi para pencari suaka di pusat-pusat penahanan lepas pantai, yang kondisinya keras dan tidak memuaskan di mana para individu hanya memperoleh bantuan sedikit untuk mendapat hak mereka,” kata laporan itu.


UNHCR tahun lalu merilis sebuah review keras mengenai fasilitas bagi para pencari suaka Australia yang ditempatkan di kepulauan Manus Papua Nugini dan Nauru, mengatakan bahwa kondisi di sana tidak memenuhi standar internasional.


Badan itu mengatakan kamp-kamp pengungsi, yang menampung ratusan pencari suaka, melakukan penahanan sewenang-wenang dengan melanggar hukum internasional dan gagal menyediakan sistem yang efisien untuk memastikan hak bagi para pengungsi serta keselamatan dan kondisi yang manusiawi.

Canberra menolak laporan itu dan menyebutnya “cukup berlebihan”.

Menkopolhukam Geram, Perairan RI Dilanggar Militer Australia

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto, geram atas aksi kapal Angkatan Laut Australia, yang beberapa waktu lalu menerobos perairan Indonesia saat mengusir perahu yang ditumpangi para pencari suaka. Pelanggaran batas wilayah itu diakui sendiri oleh pemerintah Australia pekan lalu.

"Pemerintah Australia di bawah pimpinan Perdana Menteri Tonny Abbot juga harus paham dan mengerti apa arti kedaulatan RI, yang dilanggar begitu saja oleh AL Australia," kata Djoko di Jakarta, Rabu 22 Januari 2014.

Menurut Djoko, pengembalian pencari suaka yang sudah masuk wilayah negara manapun, termasuk Australia seharusnya diurus bersama Komisi PBB untuk Urusan Pengungsi (UNHCR) dan Organisasi Migrasi Internasional (IOM). Kerjasama itu diatur dalam amanat Perserikatan Bangsa-Bangsa.

"Indonesia akan terus meningkatkan patroli keamanan laut untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali," kata dia.

Sebelumnnya, Komandan Operasi Perbatasan Kedaulatan Australia, Letnan Jenderal Angus Campbell, menyatakan pelanggaran tersebut terjadi secara tidak sengaja. Campbell menjamin Australia tak akan mengulangi kesalahan yang sama.



Sumber : DW

20 komentar:

  1. sanksi internasional terhadap australia sudah menanti...

    BalasHapus
  2. Barang siapa menabur angin akan menuai badai,mari kita saksikan bersama Australia akan mendapatkan apa karena ulahnya.

    BalasHapus
  3. mau ngoceh apapun pemrintah kita ya percuma, sudah kecolongan bgn, kl mmg uda tau di radar ada kapal asing masuk knp gak bertindak, kl cm sangsi2 ini itu jg gak guna buat apa lah org kejadian kpn ditindaknya kpn, gmn gak selalu diremehin negara luar

    BalasHapus
    Balasan
    1. Dana buat radar masuk kantong kantong pejabat gendut buat beli mobil mewah rumah mewah

      Hapus
  4. Aushit: "Eeeemang gua pikirin! Di negara gua HAM dimakan pake roti !"

    BalasHapus
    Balasan
    1. makannya sambil bunyi HuAeM....HuAeM....makan tuh HAM.....gimana nich para pendekar HAM di indonesia?salah satu mbahnya HAM sedang makan HAM ....

      Hapus
  5. Australia memang menerapkan standar ganda !
    Itu pembawa narkoba berkebangsaan Australia divonis 14 tahun penjara, nggak divonis mati oleh pengadilan, langsung Australia mengirim kembali DPO koruptor Indonesia yang lari sejak tahun 2002,,, mungkin sebagai balas budi warganya tidak di vonis mati,,, tapi itu malah membuka kenyataan bahwa banyak koruptor Indonesia yang bawa lari uang negara ditampung di Australia, Singapura dan Malaysia !!!

    Mustinya Indonesia harus berani vonis mati itu kurir-kurir Narkoba !

    BalasHapus
  6. kalau saya jadi orang australia, ya juga melakukan hal yang sama, mengontrol jumlah pendatang, tapi kalau saya orang indonesia saya juga melakukan yang sama.
    malah saya memilih menembak kapal pendatang ditengah laut.

    jadi fair aja melihat semua ini, tapi kalo kapal australia masuk lagi ke indonesia wajib ditembak juga ditengah lautan, gitu baru oke..

    BalasHapus
  7. Yakin mau perang? sdh tny bpk/ibu loe2 pada?
    Marah, kesal dan emosi gampang, tp kl ga dpkir pjg bs berabe. Br ada wacana wajib militer aj sdh pd protes2 apalagi perang beneran? Perlu strategi sob! Kl qta serang Aushitt mk Malon,S'porn, Brunei, Papua nugini dan New Zealand akan ikiut serang qta. Mrk pny traktat prjanjian spt itu (sesama neg commonwealth), sm hal nya qta serang Malingsia/MALASya mk neg2 satu perjanjian td akan bntu ikut serang. Qta hrs pny strategi matang hadapi musuh dr 8 arah mata angin g serang brsamaan. Sumatera akan diserang Malingsia/MALASya dan S'porn, Kalimantan dan Sulawesi dserang MALASya/Malingsiadan Brunei, Papua diserang Papua Nugini dan Selandia baru, Maluku-jawa-Bali, NTT NTB dan flores srta sbagian papua dserang Aushitt. belum lagi nyonya (inggris) dan Boss (As) mrk dtg dgn sbreg negara NATO. Bkn takut sob, tp prlu pemikiran dan strategi yg SANGAT MATANG. Mknya jgn heran kl Aushhitt, Malingsia, S'porn belagu dan berani nantang2 qta krn d blkg mrk ada Boss nya (kasian tuh neg2 kacung). Qta kalahin aj dgn iptek, dgn prestasi dan kemajuan SDM qta utk saat ini, bkn main tembak aj. Ada aturan Int'l dan prosedurnya jk melanggar kedaulatan/perbatasan suatu neg. Jk sdh tdk bs, br qta angkat senjata rame2. Kira2 1.8M penduduk neg NATO+250jt penduduk boneka NATO dan anjing inggris+AS lawan 240jt penduduk qta bgmn? Maju terus?...MAJU BUNG!!!!

    BalasHapus
  8. NEGARA RASIS..!!

    BalasHapus
  9. Sayangnya Indonesia tidak seperti Iran, Iran begitu pede dan mandiri menghadapi embargo dan tekanan dari luar,ini juga tidak terlepas dari kekuatan ekonomi dan militernya.
    Iran duitnya banyak,cadangan devisanya seabreg dan militernya kuat sebagian besar buatan sendiri,sedangkan Indonesia.........
    Utangnya saja segede gunung sinabung,peralatan militernya sebagian besar masih impor,ini yang bikin Indonesia tidak mandiri seperti Iran,
    Mata uang dollar Amrik dibikin kuat saja,Indonesia sudah klepek klepek.......ini fakta.

    BalasHapus
  10. Di perparah lagi...selain banyak koruptor dan banyak "mental" pengkhianat yg pelan2 menggerogoti NKRI...memang "mental" pengkhianat tidak bisa di tangkap KPK... Ciri khas mental pengkhianat : selalu berpikir negatif terhadap bangsa ini...kalo di himbau utk bela negara ini mereka punya 1001 alasan utk selalu menyalahkan dan membully bangsa ini...mereka malas dan emoh utk berpikir sumbangsih terhadap bangsa ini...Tolong DI RENUNGKAN...!!!!

    BalasHapus
    Balasan
    1. Mental pengkhianat itu selain KORUPTOR juga PIHAK YANG MAU MENGGANTI PANCASILA & UUD 45 dengan sesuatu yang lain dengan cara halus ,,, ITU pengkhianat bneran.

      Kalau sudah ada ancaman seperti itu sah-sah saja kalau orang daerah apalagi yang minoritas yang punya pulau surga sendiri ingin memisahkan diri !!
      KARENA SUMPAH PEMUDA, PANCASILA DAN UUD 45 SUDAH DIKHIANATI DULU OLEH PIHAK-PIHAK TERTENTU YANG PENGEN BERKUASA DENGAN DOMINAN ,,

      ano 10.07 ,,, siapa yang pengkhianat kalau begini ?

      Hapus
  11. Para pegiat ham mana suaramu? Giliran negara lain melanggar ham kalian pada diem kayak ikan pepes

    BalasHapus
  12. Indonesia bisa menimpalin pernyataan abbot it, kalau masalah pengungsi indonesia diminta hrs mengerti bahwa itu masalah kedaulatan australia walaupun dgn melanggar kedaulatan indonesia. Indonesia hrs ngomong ke australia untuk mengerti pula kalau sewaktu2 ada rudal yakhont mendarat di kapal australia yg telah melanggar wilayah indonesia sbg masalah kedaulatan indonesia jg. Australia walaupun sdh salah tapi msh pongah jg tingkahnya.

    BalasHapus
  13. Ini cara LICIK Indonesia dl mendeskreditkan australia di forum internasional. Dengan membiarkan kapal perang australia masuk ke perairan Indonesia maka ekspos media nasional hingga pers internasional akan besar. Tapi bukan ekspos media ttg pelanggaran perairan yg jd sasaran dan tujuan utama, tp ekspos media nasional internasional ttg PELANGGARAN HAM BERAT OLEH AUSTRALIA. Sekarang kita lihat sendiri UNHCR, IOM, HRW, NGO Internasionl mengecam dan mengutuk australia sbg bangsa biadab tanpa perikemanusian!

    BalasHapus
  14. kita yakin australia tahu apa itu definisi HAM dan apa yg masuk katagori pelanggaran HAM, tapi sayangnya mereka tahu dan mereka sendiri yg melanggar, itu dosa besar.

    hanya karena sekelompok orang yg takut kehilangan "dominasi", itu tindakan pengecut...

    BalasHapus
  15. Yup dan sekarang mereka kena karma, dulu selalu gembar gembor Indonesia pelaku pelanggar HAM tapi skrg seluruh dunia jd tahu watak asli orang aushitt tdk lebih dr orang biadab yg tanpa rasa kemanusian. Sanksi moral internasional sudah diberikan, tinggal sanksi politik, ekonomi, dan kriminal internasional.
    Antek-antek HAM Indonesia macam KOMNAS HAM, Kontras, Imparsial pd diam?! bisu, seperti waktu australia cs melakukan pelanggaran HAM berat atas warga Pro-Integrasi pasca jajak pendapat diumumkan UNAMET!

    BalasHapus
  16. Australia tdk hanya sekarang ini saja melakukan tindakan tdk manusiawi thd para pengungsi, sebelumnya sering mereka menabrak kapal pengungsi shg byk hanyut dilaut bahkan byk yg mati terdampar dipulau kita. Sehrsnya sbg negara yg kaya dan beradab, australia menerima para pengungsi dan menaruh mereka dikamp2 pengungsi mereka utk diproses selanjutnya apakah hrs dipulangkan diterima dll. Spt indonesia yg byk menerima pengungsi dan memperlakukan scr manusiawi pengungsi dari myanmar, lebanon, suriah dll walaupun itu akan mjd beban bagi indonesia. Statement yg tolol sekali bila menganggap para pengungsi tsb tanggungjawab indonesia krn kapal nelayannya berasal dr indonesia. Tdk ada negara manapun didunia yg melarang kapal nelayannya utk masuk ke wilayah negara lain. Indonesiapun walaupun wilayahnya dilanggar dan kekayaan lautnya dikuras oleh kapal nelayan asing memprotes negara2 dimana kapal nelayan tsb berasal. Malah negara2 asal kapal nelayan tsb melindungi warganegara dari penahanan kapal patroli kita spt yg tjd dilaut natuna dimana kapal patroli maritim kecil kita diintimidasi oleh kapal fregat cina utk melepaskan kapal nelayan dari cina tsb.

    BalasHapus
  17. australia pelanggar HAM internasional antara lain bumi putra Aborigin dimatikan hak perdatanya/tdk diakui keberadaannya di dlm konstitusi australia lalu menenggelamkan kapal pencari suaka yg penuh anak2/orang tua dan wanita serta melanggar wilayah teritorial Indonesia. Utk itu masyarakat internasional dr AS, Uni Eropa yg menghargai/menjunjung tinggi akan hak2 asasi manusia hrs memprotes tindakan australia yg mencederai piagam PBB. Salam cintai damai Internasional.........................

    BalasHapus