JAKARTA-(IDB) : Perseteruan mengenai pengadaan alat utama sistem senjata (Alutsista) antara Pemerintah/TNI dan DPR harus segera diakhiri. Sebab, masalah pengadaan yang selalu berkepanjangan ini akan berdampak pada citra dan pertahanan Indonesia di masa mendatang.
Kepada itoday, Kamis (6/7), pengamat pertahanan Muradi menilai, perseteruan antara DPR dan Pemerintah/TNI mengenai pengadaan Alutsista TNI justru akan menjadi bumerang bagi DPR, karena lembaga perwakilan rakyat akan dilihat tidak konsisten dengan apa yang disepakati sebelumnya.
“Dalam jangka pendek, DPR mungkin diuntungkan dengan mendapat fee. Tapi secara jangka panjang, Indonesia bisa dianggap sebagai negara yang tidak layak atau tidak pantas mendapatkan alutsista langsung dari negara produsen, “ jelasnya.
Pengamat yang juga dosen di FISIP Universitar Padjajaran ini menjelaskan betapa kuatnya rezim pengadaan Alutsista. Pelaku akan berhubungan dengan pihak lainnya. Jika indonesia gagal membeli dari suatu negara, maka hal tersebut akan tersebar ke pihak lainnya.
Muradi juga menganalisis, perseteruan antara Pemerintah/TNI dan DPR ini terjadi karena tiga kemungkinan. Pertama, perseteruan itu terjadi untuk membuat citra adik ipar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jelek. “Tapi kalau itu alasannya, maka itu berlebihan, karena efeknya besar sekali untuk konteks pertahanan negara indonesia, “ tuturnya.
Kedua, lebih kepada DPR tidak dilibatkan dalam proses 'informal' pengadaan Alutsista, sehingga tidak mendapatkan akses mendapatkan income. Dan ketiga, jika situasi kedua hal di atas terjadi, maka DPR telah melakukan kekonyolan dengan melakukan sesuatu yang merusak citra mereka sendiri.
Tak hanya masalah citra politik di 2014, Muradi juga menambahkan, jika sampai hubungan G to G dengan Indonesia dianggap tidak layak dijadikan pasar karena tidak konsisten dan biaya tinggi. Maka Indonesia akan mengalami kesulitan, dan ketika itu terjadi, dalam jangka panjang, pengadaan akan menggunakan broker lagi yang memiliki jaringan.
Kepada itoday, Kamis (6/7), pengamat pertahanan Muradi menilai, perseteruan antara DPR dan Pemerintah/TNI mengenai pengadaan Alutsista TNI justru akan menjadi bumerang bagi DPR, karena lembaga perwakilan rakyat akan dilihat tidak konsisten dengan apa yang disepakati sebelumnya.
“Dalam jangka pendek, DPR mungkin diuntungkan dengan mendapat fee. Tapi secara jangka panjang, Indonesia bisa dianggap sebagai negara yang tidak layak atau tidak pantas mendapatkan alutsista langsung dari negara produsen, “ jelasnya.
Pengamat yang juga dosen di FISIP Universitar Padjajaran ini menjelaskan betapa kuatnya rezim pengadaan Alutsista. Pelaku akan berhubungan dengan pihak lainnya. Jika indonesia gagal membeli dari suatu negara, maka hal tersebut akan tersebar ke pihak lainnya.
Muradi juga menganalisis, perseteruan antara Pemerintah/TNI dan DPR ini terjadi karena tiga kemungkinan. Pertama, perseteruan itu terjadi untuk membuat citra adik ipar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jelek. “Tapi kalau itu alasannya, maka itu berlebihan, karena efeknya besar sekali untuk konteks pertahanan negara indonesia, “ tuturnya.
Kedua, lebih kepada DPR tidak dilibatkan dalam proses 'informal' pengadaan Alutsista, sehingga tidak mendapatkan akses mendapatkan income. Dan ketiga, jika situasi kedua hal di atas terjadi, maka DPR telah melakukan kekonyolan dengan melakukan sesuatu yang merusak citra mereka sendiri.
Tak hanya masalah citra politik di 2014, Muradi juga menambahkan, jika sampai hubungan G to G dengan Indonesia dianggap tidak layak dijadikan pasar karena tidak konsisten dan biaya tinggi. Maka Indonesia akan mengalami kesulitan, dan ketika itu terjadi, dalam jangka panjang, pengadaan akan menggunakan broker lagi yang memiliki jaringan.
Sumber : Itoday
Karena Anggota Dewan Kita masih 100% wakil PARTAI bukan wakil RAKYAT.....mendekati 2014 ini pastilah mereka mulai berulah, tetapi ada satu senjata pamungkas yang bisa digunakan yaitu buka informasinya ke publik ttg kebutuhan pertahanan yg ada (sebatas tidak membukan rahasia tentara) dan rakyat akan dukung.....biarlah rakyat yang "menghabisi" Anggota2 Dewan itu.
BalasHapusSetuju di buka aja secara transparan aja, emang korupsi ada di mana-mana sih....
BalasHapus