JAYAPURA-(IDB) : Sugeng Hariyono, Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Hukum di Badan Nasional Pengelola Perbatasan mengatakan, hingga kini Pemerintah Indonesia belum mencapai kesepakatan dengan Pemerintah Papua Nugini (PNG) ihwal pengelolaan perbatasan.
"Masalah Papua dengan PNG ada di tingkat negara. Segmen batas banyak yang belum disepakati," kata Sugeng di sela-sela Lokakarya Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kawasan Perbatasan Papua yang dihelat Badan Nasional Pengelola Perbatasan di Jayapura, Kamis, 28 Juli 2011.
Diungkapkan Sugeng, dalam pembahasan yang digelar di Batam beberapa waktu lalu, perundingan kedua negara masih alot. Jika Indonesia menawarkan opsi beberapa segmen pos lintas batas, Pemerintah PNG hanya fokus pada satu segmen. Masalah garis batas perbatasan pun, Pemerintah RI dan PNG belum seia-sekata.
"Ini sudah dibahas sejak lama, tapi nggak selesai-selesai. Pembahasan satu segmen saja bisa dilakukan dalam sepuluh putaran perundingan. Jadi, memang soft diplomacy dari pemerintah kita sangat dibutuhkan untuk lobi-lobi," kata Sugeng.
Adapun mengenai hubungan antarwarga Papua dengan PNG sendiri, diklaim BNPP nyaris tidak ada masalah. Sejauh ini, masyarakat dua negara di perbatasan hidup berdampingan secara harmonis, mengingat penduduk asli memang berasal dari leluhur yang sama.
Sugeng mencontohkan, banyak warga PNG yang kerabatnya tinggal di Kabupaten Keerom, Papua. "Makam nenek moyang orang PNG juga banyak yang di Keerom," ujarnya. "Jadi, kalau gesekan sosial relatif nggak ada. Secara budaya dan sosial keduanya satu keluarga."
Seperti diketahui, BNPP yang ada di bawah pengarahan tiga menteri koordinator dan beranggotakan sepuluh menteri, Panglima TNI, Kepala Polri, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, serta Gubernur Provinsi perbatasan, diberi mandat untuk mengelola dan menetapkan kebijakan pembangunan perbatasan.
Menurut Sugeng, dari dua belas provinsi Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara lain, Provinsi Papua-lah yang Indeks Pembangunan Manusia (IPM)-nya paling rendah. Itulah sebabnya, BNPP menilai perbatasan Papua layak mendapat prioritas anggaran dan perhatian dari Pusat dan pemerintah daerah.
"Ini pekerjaan sektoral. BNPP hanya bertugas mempercepat dan mensistematisasi pembangunan di daerah perbatasan dan meningkatkan IPM. Tapi, untuk pelaksanaan di lapangan adalah pekerjaan rumah pemda dan kementerian terkait," kata dia.
Selain Papua, sebelas provinsi Indonesia yang berbatasan darat dan laut dengan negara lain adalah Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat.
Sumber: Tempo
0 komentar:
Posting Komentar